Kunjungan Ketua dan anggota Komisi V DPR RI ke Bogor. (Foto: Ist)
Bogor, INDONEWS. ID - Beragam pemikiran muncul dalam mengatasi kemacetan di jalur puncak, Bogor.
Bupati Bogor, Ade Yasin menawarkan jalur Poros Tengah Timur (PTT) sebagai solusi. Namun hingga saat ini belum ada realisasinya, walau Komisi V DPR RI sudah melakukan kunjungan kerja ke lokasi.
Baca juga : Perkuat Sinergisitas Pusat dan Daerah, Ditjen Bina Adwil Kemendagri Harap Gubernur Optimalkan Peran GWPP
Terakhir, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera) memilih membangun underpass, ketimbang pelebaran di Jalan Raya Puncak atau jalur alternatif.
PUPera menawarkan solusi realistis ini, karena melihat dari anggaran. Ketersediaan anggaran serta upaya bersama dalam mengurai kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Puncak, kawasan wisata ini, sangat memungkinkan terealisasi adalah underpass.
Solusi ini merupakan hasil diskusi terbaru antara Ketua dan anggota Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha, Mulyadi, serta Dirjen Bina Marga, Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) VI Kemen-PU-PR.
"Hasil diskusi kami kemarin, Dirjen Bina Marga, Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) VI Kemen-PU-PR lebih memilih membangun underpass, di tiga hingga lima titik kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Puncak," kata Mulyadi kepada wartawan, Kamis, (17/3/2022).
Baca juga : Kinerja Terbaik Kebun dan PKS PTPN VI
Mulyadi menerangkan bahwa horor yang terjadi pada bulan Maret ini, dimana pengguna jalan butuh 17 jam hanya untuk melintas di kawasan berhawa sejuk ini, menjadi bahan bagi Dirjen Bina Marga, Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) VI Kemen-PU-PR untuk melakukan survey ke lapangan.
"Hasil survey mereka ke jalur alternatif utara, selatan dan Jalan Raya Puncak, sangat sulit untuk melebarkan jalan karena rata-rata warga pemilik lahan, vila dan lainnya tidak ingin menjual sebagian tanahnya untuk pelebaran jalan. Lalu, di Tahun 2020 lalu, BBPJN VI tidak bisa menyerap anggaran pembebasan lahan di Jalan Raya Puncak sebesar Rp49 miliar karena pemilik lahan kabarnya tidak butuh uang," kata Mulyadi.
Ditambahkan, terkait usulan membuat jalur baru yang menghubungkan langsung Kecamatan Megamendung dengan Pintu Tol Ciawi atau Caringin Tol Bocimi, akan dikaji lebih lanjut oleh Dirjen Bina Marga, BBPJN VI Kemen-PU-PR.
"Usulan warga Puncak melalui wakil rakyat agar dibangun jalur baru yang menghubungkan langsung Kecamatan Megamendung dengan Pintu Tol Ciawi atau Caringin Tol Bocimi akan dikaji oleh Dirjen Bina Marga, BBPJN VI Kemen-PU-PR," ujarnya.
Mulyadi melanjutkan, Pemkab Bogor dan Pemkab Cianjur juga berkenginan agar Dirjen Bina Marga, BBPJN VI KemenPU-PR juga mewujudkan pembangunan Jalan Puncak II atau Poros Tengah Timur (PTT)
"Jalan Puncak II atau PTT ini juga bagian dari solusi utama dalam mengurai kemacetan lalu lintas, pembangunan jalan tersebut juga akan meningkatkan angka rata lama sekolah dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Kecamatan Citeureup, Babakan Madang, Sukamakmur, Kabupaten Bogor maupun warga Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur," kata Mulyadi. (yopi)