Menteri Bermental Kuli

Penulis : Rachmad Bahari Soloensis

Bagi yang paham budaya Jawa tentu mengerti tentang pasemon (teguran) melalui tanda-tanda, gesture, atau perlambang sesuai dengan pangkat dan derajatnya. Dalam idiom Jawa ada yang disebut sebagai," esem bupati, semu mantri, dhupak kuli". Maknanya kalau raja atau perdana menteri mengingatkan bupati cukup dengan senyuman penuh makna. Di bawah bupati ada panewu atau mantri yang sejajar camat zaman sekarang kalau ditegur cukup dengan metafora, pasemon atau perumpaan. Tendang atau dhupak dalam bahasa Jawa adalah peringatan melalui tindakan fisik yang memang pantas diterapkan pada kasta setingkat kuli ke bawah. Bagi yang hidup dalam lingkungan budaya Jawa, tentu paham akan unggah-ungguh, tatakrama atau istilah yang acapkali digunakan dalam dunia politik, fatsoen! Bagi orang Jawa hal semacam itu sudah menjadi internalisasi dalam keluarga, tanpa belajar semiotik yang rumit ala Barthes, de Saussure, atau Peirce, atau belajar hermeunetika ala Gadamer.

 Budaya yang hidup dalam keluarga telah menjadi guru yang baik untuk "verstehen", sehingga "tanggap ing sasmita: atau paham tentang tanda-tanda nonverbal yang disampaikan oleh para pemimpin. Itulah manusia yang beradab, civilized, atau beschafd dalam bahasa Belanda. Kata yang terakhir itu dipakai orang Solo untuk menyebut pakaian adat daerahnya, yakni beskap alias baju orang berbudaya.

 Model komunikasi simbolik itu pernah ditetapkan semasa Indonesia di bawah kekuasaan despot Jawa terbesar sepanjang sejarah  Soeharto.  Senyum misterius the Smiling General sering menjadi lethal weapons. Ketika seorang menteri menghadap ke Cendana dan sang despot hanya senyum-senyum tanpa berkata apa-apa, berarti karier sang  menteri akan tamat. 

Itulah zaman Soeharto yang diliputi kesumat Jawa terhadap mereka yang tidak disukainya. Beruntung kita di bawah Presiden Jokowi, yang tahu rasanya bagaimana hidup sebagai kelompok marginal atau dimarginalkan  sehingga perilaku kejam ala penguasa Mataram itu telah dibuang jauh-jauh. Tetapi para menteri itu dan beberapa petinggi partai koalisi pemerintah itu sudah bertindak di luar tupoksinya dan bertabiat jauh di luar fatsoen politik. Mereka terus menggaungkan apa yang telah ditolak Presiden Jokowi yakni penundaan Pemilu 2024 dan (atau) perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Sehingga Prediden perlu bermaklumat kepada para menteri  supaya berhenti membicarakan dua hal yang sudah ditolaknya dan menyatakan Presiden tetap patuh kepada konstitusi. 

Ingat jebakan maut Suhardiman dan Gadis Rasyid yang mengusulkan Bung Karno Presiden seumur hidup dan menjadi bumerang. Ingat juga apel kebulatan tekad yang mendukung Soeharto terpilih kembali melalui Sidang Umum MPR yang konstitusional seolah-olah itu. Belakangan pemimpin orkestrasi apel kebulatan tekad yakni Harmoko yang kala itu menjabat sebagai Ketua MPR/ DPR meminta Soeharto untuk turun dari jabatan presiden karena sudah tidak lagi dipercaya rakyat. 

Kalau saya jadi menteri yang comel itu tentu malu, apa lagi diperintah untuk diam secara langsung oleh Presiden Jokowi. Menteri itu jabatan politik yang terhormat, mosok perlu ditendang selayaknya kuli. Tapi dari sisi etimologi menteri itu adalah pembantu presiden. Pembantu dalam bahasa Belanda adalah bediende yang derajatnya setara kuli. Itulah menteri yang bermental kuli. Bung Karno pernah mengingatkan bahwa kita bukan bangsa kuli atau kuli dari bangsa-bangsa lain. Kalau begitu lebih mulia menjadi jelata tapi berbudi luhur, ketimbang menteri bermental kuli. 

Tabik