Rizal Ramli adalah mantan Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia (2000-2001) dan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (2015-2016). (Foto: ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Pada tanggal 22 Juni, Ibu Kota Negara (IKN), Jakarta, merayakan ulang tahun yang ke-495. Namun nasib Jakarta sebagai IKN bisa tinggal sejarah. Pasalnya, IKN akan segera berpindah ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Hal itu telah menjadi keputusan Presiden Joko Widodo dan telah dituangkan dalam Undang-undang tersendiri tentang Ibu Kota Negara.
Baca juga : Kinerja Terbaik Kebun dan PKS PTPN VI
Presiden Jokowi beralasan pemindahan Ibu Kota Negara merupakan salah satu upaya agar pembangunan lebih merata, atau menurut istilah Presiden Jokowi, agar terjadi pembangunan yang Indonesia sentris.
Selanjutnya, katanya, pemindahan Ibu Kota Negara tersebut sudah diwacanakan oleh beberapa pemimpin bangsa namun belum dieksekusi dari dulu.
Namun, tokoh nasional, Rizal Ramli mengatakan menolak keputusan pemidahan ibu kota negara tersebut. Sebaliknya, ia bertekad akan mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara.
Menurutnya, ada alasan historis dan perjuangan sehingga Jakarta tidak bisa dipindahkan ke tempat lain.
Menko Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid ini menjelaskan, jika tujuannya ingin membuat daerah maju atau pembangunan tidak tersentralisasi di Jakarta bukan dengan membangun istana baru. Atau dengan kata lain memindahkan ibu kota negara.
Rizal mengatakan salah satu cara yang bisa ditempuh untuk memeratakan pembangunan adalah dengan membuat UU alokasi umum, yaitu bagaimana membagi subsidi dari pusat ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
“Itulah yang dulu saya dan Gus Dur lakukan yaitu dengan membuat UU tentang Alokasi Umum. Dengan demikian pembangunan menjadi merata di tanah air, dan bukan dengan cara pemindahan IKN, sebuah proyek dengan anggaran yang besar. Padahal kita membutuhkan dana untuk pembangunan tersebut untuk memajukan perekonomian bangsa ini,” ujar Bang RR – sapaan Rizal Ramli di Jakarta belum lama.
Selain itu, katanya, untuk memajukan daerah bisa juga dengan membuat UU tentang alokasi khusus, sehingga daerah penghasil migas atau sumber daya alam dapat prosentasi dari ekspor.
"Dengan begitu, daerah bisa maju karena ada dana dari alokasi khusus. Ini dampaknya ratusan kali dari sekadar membuat istana baru," ujarnya.
Tak lupa pula, ekonom senior tersebut mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Kota Negara Jakarta.
"Selamat Ulang Jakarta ke-495. Kita akan pertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara karena alasan historis dan perjuangan. Paska Jokowi, kita akan batalkan rencana pindah ibu kota," ujar Rizal Ramli.
Ekonom yang pernah menjadi anggota Panel Penasehat Ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ini mengungkapkan, pihaknya akan mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara baik dari luar maupun dalam. Ia mengaku punya banyak teman, termasuk yang saat ini masuk kandidat calon presiden.
Karena itu, mantan Menko Kemaritiman itu mengatakan akan mendukung capres yang berani membatalkan UU IKN dan menghentikan proyek tersebut. Dengan begitu, ibu kota negara tetap berada di Jakarta.
"Kita bisa ramai-ramai batalkan UU IKN dari luar, siapa pun presiden barunya. Atau dari dalam, kita sebagai presiden, yang batalkan," pungkasnya. ***