Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negri (Kemendagri), Dr. Bahtiar, M.Si.
Jakarta, INDONEWS.ID - Kepemimpinan Anies Rasyid Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan segera berakhir. Tepatnya pada 16 Oktober 2022. Publik DKI Jakarta pun `harap-harap cemas" soal siapa yang akan menggantikan Anies menduduki kursi orang nomor satu di daerah khusus yang menjadi ibu kota negara ini.
Saat ini, ada enam nama yang diajukan kepada Presiden Joko Widodo untuk ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Tiga berasal dari Kemendagri dan sisanya dipilih oleh DPRD DKI Jakarta.
Sejauh ini, salah satu nama yang dijagokan karena memiliki seluruh pra-syarat menjadi Pj. Gubernur DKI Jakarta adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negri (Kemendagri), Dr. Bahtiar, M.Si.
"Kekuatan pak Dr. Bahtiar: netralitas, profesional dan pengalaman khususnya dalam mengelola persatuan dan kesatuan, pembinaan wawasan kebangsaan. Sehingga bisa merawat harmoni sosial, politik Jakarta."
Demikian bunyi pesan singkat via WhastApp yang diterima redaksi dari seseorang yang sangat mengenal sosok Dr. Bahtiar. Pengirim pesan enggan namanya disebutkan dalam berita. Namun Redaksi memastikan, selama ini Ia merupakan seorang profesional yang kerap mengamati sepak terjang para tokoh dan pejabat publik secara profesional.
Kemendagri Beruntung Punya Sosok Dr. Bahtiar
Terpisah, dalam sebuah potongan video yang diterima redaksi, seniman dan budayawan senior Prof. Dr. (HC). Jaya Suprana mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sangat beruntung memiliki sosok Dirjen seperti Dr. Bahtiar.
"Pak Tito yang saya hormati. Saya menghargai Anda bukan hanya sebagai Menteri Dalam Negeri. Saya menghormati Anda bukan hanya sebagai mantan Kapolri. Tapi saya menghormati Anda sebagai putra Indonesia yang terbaik," kata Pemrakarsa berdirinya Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) ini.
"Dan Pak Tito, Anda beruntung punya seorang Dirjen, yang saya pun tidak mimpi kalau Anda bisa melakukan itu dalam waktu demikian singkat. Satu program yang bukan main-main, tetapi ya itulah, orang Indonesia itu kan semua titisannya Bandung Bondowoso dan titisan Sukrosono yang bisa memindah Taman Saweri Gading dalam waktu semalam," sambungnya.
Sementara itu, Dosen Senior Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Drs. Asri Hadi, MA mengatakan Pilkada 2017 dan Pilpres 2019 lalu menyebabkan polarisasi atau pembelahan yang begitu dahsyat di tengah masyarakat DKI Jakarta saat ini. Hal ini akan berlanjut pada Pilpres 2024 mendatang, jika tidak cermat memilih pemimpin, khususnya penjabat pengganti Anies.
Sehingga, Asri Hadi menyarankan agar pemerintah melihat sepak terjang dari para calon yang ada. Menurutnya, Pj Gubernur DKI Jakarta harus merupakan sosok yang memiliki netralitas, profesional dan berpengalaman.
"Tiga modal dasar yang menjadi kekuatan besar ini bertujuan agar sang pemimpin nantinya bisa mengelola isu polarisasi sehingga tidak menjadi penyakit yang mematikan bagi keamanan nasional di kemudian hari. Jadi gubernur DKI orangnya harus netral, profesional dan pengalaman. Khususnya dalam mengelola persatuan dan kesatuan, pembinaan wawasan kebangsaan, sehingga bisa merawat harmoni sosial politik di Jakarta," tegasnya.
Lebih lanjut, Asri Hadi mengatakan, semua tuntuan dan prasyarat itu ada pada diri Bahtiar. Bahtiar, tambahnya, memang sejak menjadi praja IPDN dan meniti karir di Kemendagri sangat lihai mengelola isu-isu tersebut. Dalam tugasnya juga selalu berhasil dengan baik.
"Menurut saya, itu semua (netralitas, profesional dan pengalaman-red) ada pada diri Bahtiar yang memang sejak dari menjadi praja IPDN dan meniti karir di Kementrian Dalam Negeri hingga sekarang menjadi eselon 1 Dirjend Kemendagri, setiap mendapatkan penugasan selalu berhasil dengan baik," tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EMaS membeberkan sejumlah kriteria yang harus dimiliki sosok pengganti Anies sebagai Pj. Gubernur DKI Jakarta.
Menurutnya, sosok tersebut harus memiliki kapasitas yang memadai karena tantangan yang dihadapi begitu kompleks. Terlebih, DKI Jakarta merupakan barometer perpolitikan nasional, sehingga stabilitas politik perlu dijaga.
Bahtiar Sosok Paripurna
Selain itu, DKI Jakarta memiliki penduduk yang multikultur, sehingga kehidupan sosial masyarakatnya penuh dinamika. Karena itu, sosok Pj Gubernur DKI Jakarta haruslah seseorang yang mampu menjaga stabilitas politik maupun sosial, sehingga roda pemerintahan dan pelayanan tetap berjalan baik.
"Kenapa menarik dibahas? Karena kompleksitas permasalahan di DKI tinggi, sebagai barometer politik, sosial, masyarakat yang multikultur dan dinamika persoalan lainnya. Kondisi ini harus hati-hati dalam menempatkan seorang Pj Gubernur yang tepat dan memiliki pengalaman matang dalam mengelola birokrasi yang paham akan permasalahan tersebut, dan tentunya yang paling penting adalah orang yang netral,” ujar Fernando, Kamis (1/9/2022).
Fernando menyebutkan salah satu nama yang dinilai layak mengemban amanah sebagai Pj Gubernur DKI. Sosok tersebut adalah Dr. Bahtiar yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Dengan jabatan itu, kata Fernando, Bahtiar dinilai mampu mengendalikan stabilitas politik dan sosial di DKI Jakarta.
Hal itu termasuk dalam membangun komunikasi, baik dengan jajaran internal DKI Jakarta maupun pemerintah pusat. Selain itu, sebagai seorang ASN, Bahtiar dinilai memegang teguh sikap netral, sehingga sosoknya dapat diterima semua pihak.
"Tidak banyak pejabat tinggi madya yang memiliki kapasitas dan kualifikasi seperti itu, salah satunya pejabat tinggi madya di internal Kemendagri ada Pak Bahtiar yang saat ini menjabat sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. Itu kan pandangan saya sebagai pengamat, tapi itu juga kembali kepada keputusan Presiden yang sebelumnya melalui proses profiling dan TPA dulu,” ungkapnya.
Profil Dr. Drs. Bahtiar, M.Si
Pria kelahiran Bone, 16 Januari 1973 ini merupakan Pembina Utama Madya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam perjalanan karirnya, dia telah makan asam garam dalam urusan menjaga stabilitas politik nasional.
Ia menempuh pendidikan Fakultas Hukum dari Universitas Hasanuddin pada 1991 - 1992). Kemudian pada 1995, meneruskan pendidikan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri dan
Institut Ilmu Pemerintahan pada 2000.
Gelar magister Ilmu Pemerintahan diperolehnya dari Universitas Padjajaran pada 2008) dan gelar Doktoral Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjajaran (2013).
Sementara untuk riwayat jabatan, Bahtiar menjadi Kasubdit Ormas, Ditjen Kesbangpol pada 2010) dan Kabag Perundang-Undangan, Setd itjen Polpum pada (2015).
Pada 2016, Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) ini menjabat sebagai Plt. Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dan selanjutnya menjadi Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.
Pada 2018, menjadi Kepala Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
dan Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada 2019).
PJs. Gubernur Kepulauan Riau dijabatnya pada 2020 dan kemudian menjadi Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2020 s.d . Sekarang).
Selama karirnya, Bahtiar ikut menjadi Tim Penyusun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (2011-2013) dan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum (2015).
Bahtiar juga tercatat menjadi Tim Penyusun Un dang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada 2017) dan Sekretaris/Anggota Tim Seleksi Calon Angg ota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027 (2021);
Tim Penyusun Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari PenegakanKedaulatan Negara pada 2022 dan Tim Penyusun Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum
Koordinasi Pimpinan di Daerah (2020-2022).
Bahtiar juga aktif di beberapa organisasi antara lain Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI ) Periode 2021-2026 dan Departemen Pembinaan Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan DPN Korpri Nasional
Masa Bakti 2022-2027.*