IKIP 2022, Dukungan dan Komitmen Kepala Daerah Sangat Menentukan

JAKARTA, INDONEWS.ID - Komisi Informasi (KI) Pusat meluncurkan tiga buku Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022 di Horison Ultima Bekasi, Kamis (22/9). Acara ini dihadiri oleh Ketua Komisioner KI Pusat, Donny Yogieantoro dan seluruh komisioner, Gubernur NTB, Zulkielimansyah, Perwakilan dari Gubernur Jawa Barat, dan beberapa perwakilan dari kepala daerah provinsi, dan undangan.

Penanggung jawab IKIP, Rospita Vici Paulyn, menyebutkan bahwa KI Pusat telah  melaksanakan survey di 34 provinsi untuk mengukur IKIP.

Dia mengatakan bahwa IKIP tersebut menggambarkan disparitas, baik antara pemerintah pusat dengan daerah ataupun antar daerah, juga kesenjangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa, serta antara wilayah Barat dan Timur Indonesia.

Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi KI Pusat ini juga menyampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan IKIP adalah menyediakan data dan gambaran keterbukaan informasi publik di Indonesia.

"IKIP ini dapat menjadi bahan rekomendasi terkait arah kebijakan nasional mengenai keterbukaan informasi publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan dan mengasistensi badan publik dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat pusat dan daerah oleh komisi informasi pusat, komisi informasi provinsi dan kabupaten/kota," ujarnya kepada wartawan di sela-sela acara.

Selain itu, menurutnya, IKIP juga memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah serta nasional dan memberikan laporan pencapaian keterbukaan informasi publik di Indonesia sebagai bahan utama Pemerintah Republik Indonesia untuk disampaikan dalam forum internasional.

Deputi VII Kemenko Polhukam Marsda TNI  Arif  Mustofa menyampaikan pentingnya transparansi dalam demokrasi.

"Negara harus transparan melalui partisipasi masyarakat karena hak atas informasi merupakan bagian hak asasi manusia. Kemenko Polhukam mendorong keterbukaan informasi melalui kunjungan ke sejumlah daerah untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang informatif," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandhiyudha, mengatakan bahwa IKIP ini akan sukses apabila dikawal oleh komitmen Kepala dan Pemerintah Daerah se-Indonesia.

"Deklarasi Jogja merupakan kolaborasi Kemenkopolhukam dan KI Pusat yang memastikan Pemerintah Daerah berkomitmen mendukung Keterbukaan Informasi Publik. Setelah ini hal terpenting adalah langkah pengawalan dari penandatanganan komitmen Deklarasi Jogja di 34 Provinsi," ujarnya.

(Ketua Komisioner KI Pusat, Donny Yogieantoro dan seluruh komisioner. Foto: Ist)

Launching Buku Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022 ini dimulai dengan penyerahan Piagam Penghargaan kepada 5 Provinsi Terbaik yaitu Provinsi Jawa Barat, NTB, Bali, Aceh dan Bengkulu. Sementara ada tiga provinsi dengan IKIP terburuk yaitu Papua Barat, Papua dan Maluku Utara.

Sebelumnya, KI Pusat mengumumkan nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2022 yaitu mencapai sebesar 74,43 atau berada pada posisi sedang.

Kenaikan Nilai IKIP

Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi (Litdok) KI Pusat RI Rospita Vici Paulyn menyampaikan adanya kenaikan nilai IKIP tahun 2021 dari 71,37 menjadi 74,43.

Vici yang juga sebagai penanggung jawab IKIP 2022 KI Pusat memaparkan kenaikan nilai IKIP merata pada tiga dimensi lingkungan sekaligus yakni dimensi politik, ekonomi, dan hukum. Ia menyampaikan bahwa uraian nilai IKIP 2022 diperoleh dari nilai rata-rata dari tiga dimensi tersebut, masing-masing sebesar 74,53 nilai dimensi fisik dan politik, 74,84 nilai dimensi ekonomi, dan 73,98 nilai dimensi hukum.

Menurutnya, nilai akhir IKIP 2022 sebesar 74,43 diperoleh dari gabungan penilaian  dari 306 Informan Ahli (IA) dari 34 Provinsi seluruh Indonesia dengan penilaian dari 17 Informan Ahli Nasional  (unsur internal Komisioner KIP RI dan unsur eksternal). Untuk penilaian IA gabungan 34 Provinsi memberikan skor 74,68 dengan bobot nilai 70 persen dengan skor indeks 52,28 sedangkan skor National Assessment Council (NAC) Forum yang digelar di Jakarta, 28 Juli 2022, adalah 73,84 dengan bobot 30 persen dan skor indeks 22,18, setelah digabungkan menghasilkan nilai IKIP 2022 sebesar 74,43.

Ia menjelaskan metode pengumpulan nilai IKIP 2022 sama dengan tahun lalu, yaitu melalui pengumpulan nilai yang melibatkan tim Kelompok Kerja (Pokja) IKIP Pusat dan Pokja Daerah di 34 Provinsi. Tim Pokja IKIP Pusat terdiri dari Komisioner KI Pusat dan Tim Ahli Pusat sementara tim Pokja IKIP Daerah terdiri dari Komisioner KI Provinsi dan tim Pokja unsur eksternal daerah dengan jumlah seluruhnya 238 orang.

(Sesi diskusi yang menampillkan narasumber (dari kiri ke kanan) Romanus Ndau, Tri Agung Kristanto, dan Yoesp Adi Prasetyo. Foto; Ist)

Dia mengatakan bahwa metode penyusunan nilai IKIP dibagi dalam lima kategori, yaitu kategori nilai buruk sekali antara 0-39, kategori nilai buruk 40-59, kategori nilai sedang 60-79, kategori nilai baik 80-89, dan kategori baik sekali 90-100. Berdasarkan hasil IKIP 2022 yang berada pada kisaran 60-79 berarti masih berada pada posisi sedang, yaitu 74,43 namun meningkat dari tahun lalu sebesar 71,37.

Dijelaskannya bahwa nilai IKIP per provinsi menunjukkan baru tiga provinsi yang memiliki nilai kategori baik yaitu Jawa Barat (81,93), Bali (80,99), dan NTB (80,49) Sementara yang masuk kategori sedang adalah yang terbanyak yaitu, 30 provinsi, dan tersisa 1 provinsi dengan kategori nilai buruk, yaitu Provinsi Maluku Utara (58,49).

Kemudian acara dilanjutkan dengan peluncuran Buku Indeks secara simbolik dan sesi diskusi yang menampillkan narasumber Romanus Ndau, Yoesp Adi Prasetyo, dan Paulus Tri Agung Kristanto.

Sementara dalam testimoninya, Gubernur NTB Zulkieflimsyah mengatakan dirinya berharap daerah lain juga bisa menjadi terbaik nilai indeksnya.

Kadis Kominfo Jabar Ika Mardiah mewakili Gubernur Ridwan Kamil menyatakan dukungan anggaran membuat IKIP Jabar baik.

Kadis Kominfo Bali Gede Pramana mewakili Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan dukungan pimpinan sangat baik melalui elektronik online.

Hadir pula Kadis Kominfo Aceh Marwan Yusuf yang mewakili Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, dan Kadis Kominfo Bengkulu Redhwan Arif yang mewakili Gubernur Bengkulu. ***