Daerah

Sikapi Rencana Proyek Panas Bumi Wae Sano, Yoseph Erwin: Masyarakat Konsisten Menolak

Oleh : Marsi Edon - Selasa, 15/11/2022 20:09 WIB

Masyarakat konsisten menolak rencana proyek panas bumi Wae Sano, Manggarai Barat. Foto:Dokumentasi Warga Wae Sano.

INDONEWS.ID - Di tengah gelombang protes warga atas rencana penambangan panas bumi di Wae Sano, Manggarai Barat, NTT, pihak pemerintah, Bank Dunia, hingga PT Geodipa Energy tampak terus memaksa, memastikan rencana penambangan panas bumi di Wae Sano bisa segera terlaksana.

Upaya paksa berulang itu, mengabaikan suara penolakan warga sejak rencana operasi proyek disiapkan, baik melalui berbagai aksi dan audiensi, surat penolakan resmi warga ke Bank Dunia pada Februari 2020 dan Juli 2021, hingga tata muka dengan tim Bank Dunia di Wae Sano pada 9 Mei 2020 lalu.

Salah satu tokoh masyarakat Wae Sano, Yoseph Erwin menjelaskan, pemerintah terus membujuk, meski sejak awal telah mengabaikan dan meminggirkan suara kami warga Wae Sano.

Ia menambahkan,pada 8 November 2020, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kembali mengundang warga Wae Sano untuk terlibat dalam pertemuan di Aula Desa Wae Sano, tentang rencana pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan proyek geothermal dan informasi rencana area pengeboran di wellpad A pada Selasa, 15 November 2022.

"Kami menilai, pemerintah, Bank Dunia, dan PT Geodipa Energy pura-pura lupa, bahwa kami, sampai kapanpun, tegas menolak rencana penambangan panas bumi di Wae Sano," tegasnya.

"Kami mengingatkan Bank Dunia, PT Geodipa Energy, dan Pemerintah untuk jangan pernah gunakan slogan inclusiveness (keterlibatan semua) untuk memecah-belah dan mengadu kami warga Wae Sano. Setelah sebelumnya memanipulasi sikap penolakan kami, kini pro dan Kontra hendak kalian besar-besarkan untuk melemahkan kebersamaan turun-temurun kami adalah siasat untuk memaksakan dan memudahkan akuisisi lahan buat proyek, bukan jati diri sejati kami yang terbangun bersama di lingkungan danau Sano Nggoang," lanjutnya.

Sejak keputusan paling awal untuk memulai proyek ini, katanya, pemerintah, perusahaan, dan bank dunia telah gagal menghormati hak-hak asasi manusia, gagal menghormati hutan, danau, air, hewan, gagal menghormati kehidupan bersama masyarakat Wae Sano.

"Kami berpandangan, istilah indigenous people plan atau rencana penanganan masyarakat adat, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, justru menempatkan proses konsultasi dengan masyarakat adat secara luas hanya bertujuan agar proyek tambang panas bumi mendapatkan dukungan," jelasnya.

Ia pun kembali menegaskan, masyarakat Wae Sano terus mendesak untuk menghentikan segera pembicaraan perubahan desain, penyediaan lahan, kompensasi, konstruksi, dan pengeboran, atau soal-soal teknis lain dari proyek ini.

"Kami telah nyatakan berulang kali, bahwa kami menolak proyek ini. Sekali tolak tetap tolak, dengan seluruh apa yang ada di diri kami," tutupnya.*

Artikel Terkait