Ketaatan Dalam Pemerintahan

Penulis : Djohermansyah Djohan (Guru Besar IPDN, Dirjen Otda Kemendagri 2010-2014)

Pemerintahan yang kuat dibangun dari suatu sistem ketaatan.Pemerintahan bawahan menaati pemerintahan atasan. Pemerintahan kabupaten/kota menaati pemerintahan provinsi.
Pemerintahan provinsi menaati pemerintahan pusat.

Begitu pula pemerintahan desa/kelurahan menaati pemerintahan kecamatan, dan pemerintahan kecamatan menaati pemerintahan kabupaten/kota.

Ketaatan itu baik suka rela ataupun dengan terpaksa.
Ketaatan itu tak berbatas waktu pula. 
Sepanjang masa.

Bila ada pemerintahan bawahan tak menaati pemerintahan atasan, maka akan terjadi kekacauan dalam pemerintahan. Keadaan ini tentu tak boleh dibiarkan.
Hanya jadi berita saja, seperti kasus Bupati Meranti vs Kementerian Keuangan, dan sebelumnya dengan Gubernur Riau, atau Bupati Solok vs Gubernur Sumatera Barat, atau Walikota Batam vs Gubernur Kepri, dan banyak lagi di tempat lain. Sesudah itu, terjadi kembali.

Diprediksi konflik antar kepala daerah pemerintahan  provinsi vs kepala daerah pemerintahan  kabupaten/kota akan meningkat pada tahun-tahun mendatang menjelang pilkada 2024.

Agaknya di Indonesia dalam sistem demokrasi elektoral di tengah model sistem multi-partai ekstrim yang berlaku saat ini daerah yang aman-aman saja relasi pemerintahan bawahan dengan pemerintahan atasannya cuma 2 (dua) daerah, yaitu DKI Jakarta dan DIY. Di Jakarta karena walikota/bupatinya diangkat oleh gubernur, sedangkan di DIY karena gubernurnya merangkap sebagai Sulthan yang memimpin kraton Yogyakarta.

Karena itu, semua perkara yang membuat buruknya hubungan  pemerintahan bawahan dengan pemerintahan atasan harus ditelisik dengan teliti.

Apakah perkara hubungan personal, hubungan kekuasaan, hubungan kewenangan, hubungan kelembagaan, atau hubungan keuangan, bahkan termasuk sistem pemilihan dan pengangkatan para kepala pemerintahan di setiap tingkatan perlu dicermati, dikaji, dikoreksi, dan diperbaiki.

Hanya dengan begitu kita bisa menjamin keserasian dalam hubungan antar berbagai tingkatan pemerintahan guna membuat pemerintahan bisa berjalan dengan efektif.