Jakarta, INDONEWS.ID - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri merespons surat Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana tertanggal 12 Desember 2022, terkait konsultasi pemindahan rekening kas umum daerah (RKUD) Pemkot.
Sebagai bentuk respons itu, diadakan rapat di Ditjen Keuangan Daerah, Jakarta pada Rabu (11/1). Rapat diikuti Wali Kota, Sekdakota, Kepala BPKAD dan Kepala Bapenda.
Baca juga : Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Mendapat Gelar Adat Lubuk Linggau, Pangeran Batuah Seketi
Konsultasi itu merupakan upaya pemkot untuk memindahkan RKUD dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank Lampung. Setelah hengkang dari Bank Lampung, kabarnya pemkot akan menempatkan RKUD ke BNI 46.
Diketahui, BNI 46 merupakan bank yang digandeng untuk mendampingi BPR Waway milik pemkot dalam menyalurkan kredit IKM/UMKM tanpa bunga.
Baca juga : Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Turun Langsung ke Pasar: Harga Daging Turun, Telur Stabil
Pemasukan RKUD sendiri bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui soal rapat konsultasi itu. Kepala BPKAD Bandar Lampung M. Nur Ramdhan dan narahubung Ditjen Bina Keuangan Daerah Fakhri Rahmanto, belum memberikan tanggapan ketika dihubungi.