Ekonom senior Rizal Ramli dalam dialog “Total Politik” yang bertajuk “Setelah Insiden Kekerasan David, Sri Mulyani Apa Mampu Kejar Pejabat-Pejabat Pajak yang Korup?”, yang dipantau di Jakarta, Rabu (1/3). (Foto: Hasil tangkapan layar)
Jakarta, INDONEWS.ID – Kasus yang menimpa (mantan) pejabat di Dirjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo (RAT) kini ramai menjadi buah bibir publik termasuk di media sosial.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sigap menyikapi hal tersebut. Dia memerintahkan inspektur jenderal untuk memeriksa harta kekayaan Rafael yang terkesan di luar kewajaran itu. Sri Mulyani juga telah memerintahkan para pejabat di lingkungannya agar bersikap sederhana, dan tidak memamerkan harta kekayaan, serta hidup hedonistik, kontras dengan rakyat kebanyakan yang hidupnya susah.
Pertanyaannya, mampuhkah Sri Mulyani melakukan pembenahan di jajarannya tersebut?
Mantan Menko Perekonomian DR Rizal Ramli menyangsikan bahwa SMI mampu melakukan pembenahan tersebut.
“Saya tidak punya keyakinan bahwa Sri Mulyani bisa untuk melakukan pembenahan di Kementerian Keuangan,” ujar ekonom senior Rizal Ramli dalam dialog “Total Politik” yang bertajuk “Setelah Insiden Kekerasan David, Sri Mulyani Apa Mampu Kejar Pejabat-Pejabat Pajak yang Korup?”, yang dipantau di Jakarta, Rabu (1/3).
Pertama, katanya, untuk membersihkan sebuah meja harus menggunakan kain lap yang juga bersih. Secara tersirat Bang RR mengatakan bahwa SMI tidak bersih-bersih amat.
Baca juga : Rajawali itu Rizal Ramli
Kedua, Sri Mulyani itu ada banyak kasus, misalnya kasus Bank Century yang membuat negara harus mengeluarkan duit sebesar Rp6,7 triliun.
Ketiga, dia pernah membebaskan pajak salah satu pengusaha sebesar sekitar Rp40 miliar.
Mantan penasihat ekonomi Fraksi ABRI di DPR/MPR itu mengatakan bahwa SMI hanya bisa membuat utang dan menaikkan pajak bagi rakyat kecil namun tidak berani untuk menaikkan pajak para oligarkhi.
“Kepada kaum oligarkhi misalnya dia memberikan dua kali tax amnesty dan tax holiday. Karena itu ratio pajak Indonesia pada era Presiden Jokowi hanya mencapai 9,1 persen. Padahal sebelum Jokowi ratio pajak kita mencapai 12 persen. Ratio pajak pada era Soeharto mencapai 11 persen,” katanya.
Mantan Penasihat ekonomi di PBB itu mengatakan, yang membuat dirinya tak mengerti dengan kebijakan SMI yaitu kalau Indonesia mau meminjam utang maka Yield yang diberikan itu mencapai 6,7 persen. Yield ini, katanya, lebih mahal dari negara yang ratingnya lebih rendah dari Indonesia seperti Thailand yang mencapai 2,5 persen, Vietnam 4,2 persen atau Filipina yang mencapai 6,3 persen.
Padahal sebelumnya, ketika Menteri Keuangan dijabat oleh Agus Martowardojo, Yield Indonesia waktu itu lebih rendah dari ketiga negara di atas. Waktu dibawah Presiden SBY juga, yang saat itu Menteri Keuangannya Sri Mulyani, Yield Indonesia normal, yaitu mencapai 2-3 persen. “Pertanyaannya kok anomali bisa terjadi pada saat ini dengan Yield kita yang sangat tinggi,” ujar Bang RR – sapaan Rizal Ramli.
Buntutnya, katanya, jika Indonesia meminjam duit maka dia harus membayar bunga pinjaman yang sangat tinggi. “Staf saya pernah menghitung bahwa kerugian negara akibat bunga utang yang tinggi itu mencapai triliunan rupiah. Jadi, harusnya Sri Mulyani bisa menjelaskan semua kebijakannya tersebut,” ujarnya.
Alasan keempat sampai Rizal Ramli tidak yakin SMI bisa melakukan pembenahan di Kementerian Keuangan yaitu karena Sri Mulyani tidak punya track record melakukan pembersihan, good governance. “Coba lihat saja dimana Sri Mulyani terlibat di dalam kasus yang terjadi dan upaya dia dalam melakukan good governance,” ujarnya. ***