IMF Pertanyakan Indonesia Larang Ekspor Nikel dan Bauksit, PSI: Indonesia Negara Berdaulat

Jakarta, INDONEWS.ID - Baru saja Menko Luhut “menegur” International Monetary Fund (IMF) agar tidak macam-macam perihal pelarangan ekspor nikel dan bauksit oleh Indonesia.

“Kita ini negara berdaulat, dan kita tidak mau terus menerus hanya ekspor bahan baku mentahan. Harus ada proses penciptaan nilai tambah, baru kemudian diekspor sebagai produk jadi atau kalau perlu yang branded. Nilai tambahnya khan disitu,” ujar Andre Vincent Wenas, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia merangkap juru bicara bidang ekonomi dalam keterangannya, Selasa, 21 Maret 2023.

Seperti diketahui, sejauh ini Indonesia telah berhasil menarik investasi asing langsung sebesar 45,6 miliar dollar AS pada tahun lalu. “Ini merupakan rekor tertinggi sejak tahun 2000. Sedangkan untuk nilai ekspor nikel saja Indonesia mencapai 33,8 miliar dollar AS pada 2022. Dari angka itu 14,3 miliar dollar AS dihasilkan dari ekspor besi dan baja. Ini khan luar biasa,” ujarnya.

IMF mendatangi kantor Menko Luhut Binsar Pandjaitan pada Jumat, 17 Maret 2023 untuk menanyakan soal pelarangan ekspor raw material (critical material). Mereka ingin mengetahui alasan apa Indonesia melarang ekspor biji nikel mentah, lantas sekarang juga melarang ekspor bauksit.

“Ini sejalan dengan program hilirisasi industri nasional. Saat ini kita sudah bisa mengekspor besi dan baja, bukan lagi bijih nikel sejak Presiden Joko Widodo melarang ekspor bijih nikel. Begitu juga dengan timah, bauksit, tembaga, dan lainnya bakal dilakukan hal yang sama,” katanya.

Indonesia juga mulai masuk dalam industri mobil listrik. Produksi baterai mobil listrik akan dimulai pada tahun 2024. Industrialis dari Korea dan China seperti LG dan CATL sudah mulai konstruksi pabrik di Kawasan Karawang. Ekosistemnya dari hulu ke hilir.

“Ingat lho, dalam perdagangan internasional saat ini Indonesia tidak sedang melawan siapapun, justru kita bermaksud untuk bersahabat dengan siapa saja. Kita terbuka untuk aliansi dan justru mempersilakan negara-negara lain untuk berinvestasi serta membangun industri pengolahan pertambangannya di Indonesia,” kata Andre lebih lanjut.

Andre Vincent Wenas menegaskan bahwa menjadi negara maju merupakan hak setiap negara. Karena itu adalah kewajiban kita untuk memperjuangkannya.

“Kita punya aturan main atau regulasi yang harus mereka patuhi. Kita negara berdaulat, jangan macam-macam, apalagi mencoba menghalangi Indonesia jadi negara maju. Mari beraliansi saja, khan lebih enak begitu,” ujarnya. ***