Analis Komunikasi Politik sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio. (Foto: Indonews.id)
Jakarta, INDONEWS.ID - Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) merilis hasil survei yang dilakukan pada 29 Mei – 7 Juni 2023 di Jakarta, Jumat (23/6). Survei tersebut dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan Computerized Assisted Personal Interview (CAPI).
Survei yang dilakukan pada periode tersebut menemukan bahwa sebanyak 61,3% responden menginginkan perubahan dan 38,7% responden ingin melanjutkan kebijakan pemerintah Jokowi.
Survei juga menemukan bahwa persoalan ekonomi menjadi pendorong utama perlunya perubahan. Kesenjangan sosial berupa ekonomi merata dipilih oleh 40,7% responden, lapangan kerja (28,0%), harga sembako terjangkau (23.2%), bansos (7,5%) dan lainnya.
Adapun responden yang menginginkan melanjutkan kebijakan pemerintahan saat ini dengan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat (23,3%), pembangunan infrastruktur (20,9%), lapangan kerja (15,4%) dan lainnya.
Survei juga menemukan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 77,1% dan yang menyatakan tidak puas sebesar 22.9%.
"Menariknya program penanganan kemiskinan yang bersifat jangka pendek dan rawan penyalahgunaan seperti bantuan sosial justru membuat masyarakat puas," ujar Communication specialist KedaiKOPI Rosnindar Prio pada pemaparan hasil Survei Opini Publik Menuju Pemilu 2024 melalui daring, Jumat (23/6).
Menurutnya hal ini tercermin dari hasil survei yang menunjukan bantuan sosial (bansos) memperoleh angka kepuasan responden 30,0% serta pembangunan infrastruktur (34,0%) dan lainnya.
Terkait kepuasan atas capaian pemerintah, Rosnindar mengatakan bahwa di tengah kondisi masyarakat yang semakin berat, responden menganggap aksesibilitas layanan kesehatan dan pendidikan mencapai 72,6% dan 70,3%.
Ia menambahkan, pada bidang ekonomi ketidakpuasan masyarakat semakin besar. Seperti mendapatkan upah yang layak (48,6%), mendapat harga barang pokok yang terjangkau (52,2%), harga jual yang pantas untuk hasil pertanian/peternakan (51,2%) dan mendapatkan pekerjaan yang layak (52,8%).
"Ketidakpuasan terbesar ada di bidang hukum, masyarakat menganggap penegakan hukum era pemerintah Jokowi tidak tercapai," bebernya.
Hal yang dianggap tidak tercapai adalah penegakkan hukum yang adil (54,5%), pemberantasan korupsi (55,9%) dan bersihnya proyek pemerintah dari korupsi dan nepotisme (62,1%).
Sementara itu, Analis Komunikasi Politik sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, mengatakan bahwa ketidakpuasan masyarakat tercermin dari bidang ekonomi, seperti meroketnya harga kebutuhan yang tidak terkontrol (35,2%), distribusi bantuan tidak tepat sasaran (25,9%), lapangan kerja tidak merata (11,3%), kinerja tidak dirasakan (10,0%) dan lainnya.
Survei yang dilaksanakan pada akhir Mei ini (29 Mei - 7 Juni 2023) ini mengambil total sampel sebanyak 1200 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi. Adapun Margin of Error (MoE) ± 2,83 persen dengan interval kepercayaan 95 persen. * * *