Nasional

Kemenko Perekonomian, Bank Dunia, dan Kementerian/Lembaga Terkait Bekerja Sama Mengelola Program Sustainable Landscape Management Multi Donor Trust Fund

Oleh : Rikard Djegadut - Kamis, 13/07/2023 17:42 WIB

Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia melanjutkan Program Sustainable Landscape Management Multi Donor Trust Fund (SLM-MDTF) dengan cakupan sektor yang lebih luas. Dalam induction meeting Anggota Komite Pengarah Program SLM-MDTF yang digelar secara hybrid, Selasa (11/07), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam sambutannya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut digelar sebagai kick-off meeting untuk pengenalan program dan update berbagai perkembangan Program Sustainable Landscape Management Multi Donor Trust Fund (SLM-MDTF).

“Program SLM-MDTF ini tujuan utamanya untuk mendukung berbagai agenda Pemerintah di dalam mewujudkan pengelolaan lanskap yang terintegrasi dan berkelanjutan,” kata Sesmenko Susiwijono.

Sebagai informasi, Program SLM-DTF pada periode I telah dimulai sejak tahun 2016 dan berfokus pada penanganan mitigasi kebakaran lahan dan hutan. Pada periode II saat ini (2020-2026), Program SLM-MDTF berfokus untuk mendukung Pemerintah Indonesia melalui enam komponen diantaranya Komponen Perbaikan Administrasi dan Tata Kelola Lahan, Pertanian Berkelanjutan, Pendanaan Iklim Berkelanjutan, dan Penguatan Koordinasi dan Komunikasi pengelolaan lanskap yang terpadu dan berkelanjutan. Program SLM-MDTF juga mendukung program-program strategis lainnya seperti penguatan kapasitas Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan rehabilitasi mangrove.

Managemen pendanaan Program SLM MDTF dikelola oleh Bank Dunia dengan sumber pendanaan dari Pemerintah Norwegia dan Australia. Total kontribusi donor untuk program SLM-MDTF per Rapat Komite Pengarah per bulan Juni 2023 yaitu sebesar USD36,05 juta, dengan pembagian 49,9 persen (atau USD 18,01 juta) untuk kegiatan yang bersifat bank executed dan 49,8 persen (atau USD 17,96 juta) untuk kegiatan yang bersifat recipient executed.

Pada tahun 2023 ini, Kemenko Perekonomian dan Bank Dunia melihat perlunya komposisi Komite Pengarah baru karena adanya ekpansi kegiatan SLM-MDTF ke sektor-sektor lanskap lainnya, baik di tingkat nasional maupun daerah. Komite Pengarah ini bertanggung jawab langsung dan melaporkan ke Menko Perekonomian secara berkala.

“Untuk mengelola pendanaan SLM-MDTF ini sudah ada Keputusan Menko Perekonomian (Kepmenko) mengenai Komite Pengarah untuk Program SLM-MDTF dimana di Kepmenko Nomor 302 Tahun 2023 ini sudah ditetapkan pembentukan Komite Pengarah untuk Program SLM-MDTF. Jadi, bedanya dengan di fase yang lalu adalah saat ini sudah ada timnya secara legal formal,” jelas Sesmenko Susiwijono.

Lebih lanjut Sesmenko Susiwijono menegaskan bahwa hal penting dalam penetapan Kepmenko tersebut yaitu adanya struktur tim mulai dari pembentukan Komite Pengarah, tugas-tugasnya, dan juga terkait besaran program kerjanya dalam tahun tahun kedepan di periode 2020-2026. Kepmenko tersebut diharapkan juga dapat menguatkan komitmen dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga.

Adanya Kepmenko tersebut juga memperjelas struktur keanggotaan Komite Pengarah, dengan co-chair World Bank dan Kemenko Perekonomian. Ketua I Komite Pengarah tersebut yakni Sesmenko Perekonomian, dan Portfolio and Operations Manager for The World Bank in Indonesia and Timor Leste sebagai Ketua II. Sementara dalam pelaksanaan harian diketuai oleh Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kemenko Perekonomian. Komite Pengarah tersebut beranggotakan para pejabat eselon I Kementerian/Lembaga terkait.

“Saya berharap nanti ke depan dengan dukungan penuh dari seluruh Kementerian dan Lembaga, Program SLM-MDTF ini betul-betul bisa mendukung berbagai program dan agenda nasional Pemerintah Indonesia,” pungkas Sesmenko Susiwijono.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, perwakilan Bank Dunia, Kementerian LHK, Kementerian Bappenas, Kementerian Pertanian, Badan Kebijakan Fiskal, dan tim Program SLM-MDTF.

Artikel Terkait