Gedung MK. (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja menggelar sidang perdana, terhadap Judicial Review (JR) Presidential Threshold (PT) 20% menjadi 0%, yang digugat oleh Partai Buruh, pada Rabu (23/8/2023).
Setelah mengikuti jalannya persidangan, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan bahwa dirinya optimistis terhadap gugatan tersebut.
Ia mengatakan, gugatan itu menjadi titik cerah yang bisa dimenangkan, setelah 30 kali gagal dalam upaya gugatan sebelumnya.
"Dalam kesempatan itu, Yang Mulia 3 Hakim MK memberikan `nasihat` untuk perbaikan terhadap isi gugatan. Dalam tanda petik, 3 Hakim tersebut menyatakan ada argumentatif extra ordinary atau argumentasi yang sangat luar biasa," ujar Said Iqbal, dalam konferensi persnya.
"Sehingga ke depan, dengan nasihat tersebut bisa meyakinkan para Hakim MK, bahwa Presidential Threshold 20% bertentangan dengan UUD 1945, dengan batu uji Pasal 6 UUD 1945," tambahnya.
Diketahui, dalam Sidang Perdana JR yang diajukan oleh Partai Buruh tersebut, turut hadir 3 Hakim MK, yakni Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S., dan Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
Said Iqbal pun optimistis, bahwa gugatan tersebut nantinya akan mampu dimenangkan. Sebab, aturan yang `mengatasnamakan kestabilan pemerintah` tersebut, dinilai telah menciderai amanat konstitusi negara.
Dia mengatakan, adanya pembatasan calon-calon pemimpin terbaik tidak akan didukung oleh anak bangsa.
"Itulah nasihat yang diberikan dalam sidang perdana hari ini oleh Yang Mulia para Hakim MK. Sehingga, dari 30 penggugat sebelumnya dan di gugatan ke-31 ini oleh Partai Buruh, bisa dimenangkan," tegasnya.
Dengan demikian, lanjut Said Iqbal, aturan tersebut tak hanya menyandera masyarakat dalam berpartisipasi politik, namun juga mengeliminasi hak konstitusional bagi 24 juta orang yang ada di dalam Partai Buruh.
"Dari sisi penggugat/pemohon, kuasa hukum mengatakan bahwa ada persoalan yang serius terhadap hak konstitusional. Baik itu bagi masyarakat, maupun konstituante Partai Buruh dan Partai Buruh itu sendiri, yang hilang akibat adanya Presidential Threshold 20% ini," ungkap Said Iqbal.
Selain Said Iqbal, dari penggugat atau pemohon, turut hadir dalam persidangan, yakni Feri Amsari, Airlangga, dan beberapa kuasa hukum lainnya. ***