Jakarta, INDONEWS.ID - Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi kinerja triwulan pertama di tahun kedua kepemimpinan Penjabat (PJ) Bupati Maybrat. Dalam evaluasi tersebut terungkap beberapa inovasi dan kemajuan dalam berbagai sektor yang mencerminkan komitmen dan dedikasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal.
Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menyoroti pencapaian dalam berbagai aspek pemerintahan, menandai langkah maju yang kokoh dalam membawa kemajuan bagi masyarakat Kabupaten Maybrat.
Baca juga : Jadikan Momen Istrahat Bermakna, Pj Bupati Maybrat Berdiskusi dengan Komandan Tugas Yonif 133/Yudha Sakti
Melalui fokus pada berbagai indikator kinerja, evaluasi ini memberikan gambaran menyeluruh tentang pencapaian, keberlanjutan, dan potensi perbaikan yang akan memberikan dampak positif pada tingkat kepuasan masyarakat.
10 aspek evaluasi yang dapat dicakup dalam evaluasi kinerja Pemerintah Daerah, termasuk PJ Bupati Maybrat Pelaksanaan Program dan Kegiatan: Evaluasi terhadap keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.
Manajemen Keuangan: Penilaian terhadap pengelolaan keuangan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
Tata Kelola Pemerintahan: Evaluasi terhadap keefektifan tata kelola pemerintahan, termasuk kebijakan, prosedur, dan tingkat kepatuhan.
Pengembangan Sumber Daya Manusia: Penilaian terhadap kinerja pegawai, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.
Pelayanan Publik: Evaluasi terhadap kualitas, aksesibilitas, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang disediakan.
Infrastruktur: Penilaian terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk transportasi, jaringan listrik, dan sanitasi.
Ketahanan Bencana: Evaluasi kemampuan dalam perencanaan, mitigasi, dan tanggap darurat terhadap risiko bencana.
Pengembangan Ekonomi Lokal: Penilaian terhadap kebijakan dan program yang mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
Pemberdayaan Masyarakat: Evaluasi terhadap upaya pemberdayaan masyarakat, partisipasi, dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan.
Kepatuhan Hukum dan Regulasi: Penilaian terhadap kepatuhan terhadap peraturan hukum dan regulasi yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Setiap aspek di atas mencerminkan elemen-elemen penting yang dapat dievaluasi untuk mengukur kinerja dan efektivitas Pemerintah Daerah, termasuk kinerja PJ Bupati Maybrat. Evaluasi holistik terhadap aspek-aspek ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang capaian dan potensi perbaikan yang mungkin diperlukan.