Buruh berhak atas upah yang layak. (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, puluhan ribu buruh melakukan aksi di Gedung Sate, Jawa Barat, pada hari ini Selasa (28/11).
Dia mengatakan, aksi tersebut tidak hanya di Jawa Barat, namun juga dilakukan serentak di berbagai daerah di Indonesia.
“Antara lain, aksi ribuan di Provinsi DKI Jakarta yang digelar di Kantor Gubernur DKI Jakarta, aksi ribuan buruh se-Provinsi Jawa Tengah di Kantor Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah, aksi ribuan buruh se-Provinsi Banten di Kantor Gubernur Banten, dan aksi di Jawa Timur, yang hari ini dilakukan di Kantor Bupati/Wali Kota di seluruh Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Jawa Timur. Aksi juga akan dilakukan di kantor Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur pada 30 November 2023 mendatang,” ujarnya.
Said yang memimpin langsung aksi di Jawa Barat menyampaikan bahwa UMK Kabupaten Bekasi direkomendasikan oleh Bupati naik 13,99%. Tidak hanya Bekasi, beberapa kabupaten/kota lain juga merekomendasikan kenaikan tidak jauh dari itu. Misalnya, Bupati Majalengka menaikkan 14,81%, Walikota Bekasi naik 14,02%, Bupati Karawang 12%, Bupati Subang 12,33%,
“Kenaikan tersebut menggunakan indeks tertentu sebesar 1,0 s.d 2,0. Bukan alfa yang ditentukan oleh PP 51/2023 baru yaitu dengan nilai antara 0,1 s,d 0,3. Dengan demikian, rekomendasi Bupati Bekasi agar UMK tahun depan naik 13,99% sama dengan PNS, TNI/Polri,” kata Said Iqbal.
Oleh karena itu, Said meminta agar Pj Gubernur Jawa Barat tidak mengurangi nilai UMK yang sudah direkomendasikan Bupati/Walikota. Terlebih lagi, harga-harga kebutuhan melambung tinggi. Beras dan minyak goreng naik 30%. Biaya transportasi naik 25%. Dan sewa rumah naik 50%.
“Maka untuk mengejar kenaikan tersebut, haruslah menggunakan alfa yang masuk akal,” tegasnya.
Kenaikan harga-harga barang sejalan dengan inflasi makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat berdasarkan data BPS berkisar 25%. “Ini bukan inflasi umum, tetapi inflansi kebutuhan pokok yang paling sering dikonsumsi warga,” lanjutnya.
Alasan lain, mengapa kenaikan sebesar itu relevan adalah karena saat ini Indonesia adalah negara berpenghasilan menengah atas, dengan penghasilan per kapitanya mendekati 5,6 juta. Sementara itu upah minimum di DKI dan Bekasi di kisaran 4,9 juta. Untuk itu, kenaikan upah minimum sebesar kurang lebih 15% sangat relevan, agar upah minimum menedekati pendapatan perkapita.
Alasan lain kenaikan upah minimum sebesar itu adalah, hasil survei litbang Partai Buruh dan KSPI terhadap kebutuhan hidul layak (KHL) sebesar 64 item didapat kenaikannya 12-15%.
Berdasarkan data-data di atas, Said Iqbal menyayangkan jika kenaikan UMP DKI hanya sebesar 3,38%. Padahal pertumbuhan ekonomi di Jakarta 5,2% . “Logika apa yang dipakai oleh Pj Gubernur DKI sehingga kenaikan UMP di bawah pertumbuhan ekonomi?,” tanya Said.
Oleh karena itu, pihaknya meminta UMP DKI direvisi dengan kenaikannya menjadi 15%. “Jika itu tidak dilakukan, buruh mengancam melakukan mogok nasional melibatkan 5 juta buruh di 100 ribu pabrik, di antara tanggal 20 November sampai 13 Desember 2023,” pungkasnya. ***