Penuhi Anggaran Pilkada 2024, Mendagri Tito Dorong Pemda Bengkulu Lakukan Penandatanganan NPHD

INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Bengkulu segera menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Mendagri mengatakan, upaya ini perlu dilakukan untuk memastikan kebutuhan anggaran Pilkada Serentak 2024 di daerah tersebut terpenuhi.

Mendagri mengingatkan, penyelesaian penandatanganan NPHD ini juga telah diatur melalui Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tahun 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pilkada Tahun 2024 yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah.

Dalam SE tersebut menegaskan alokasi anggaran Pilkada 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 dan 2024. Adapun dari total dana hibah yang disepakati bersama, 40 persen berasal dari APBD 2023 dan 60 persen APBD 2024.

Selain itu, SE tersebut juga menekankan agar Pemda berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam mengajukan usulan kebutuhan anggaran Pilkada.

"Saya sudah mengeluarkan SE dari 24 Januari 2023, mengingatkan untuk segera melakukan komunikasi kepada jajaran KPUD (dan) Bawaslu daerah, Polri-TNI daerah masing-masing untuk menyepakati dan kemudian segera untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD," kata Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penandatanganan NPHD Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 Provinsi Bengkulu secara virtual, Selasa (28/11/2023).

Khusus untuk Provinsi Bengkulu, Mendagri menambahkan, sebanyak 3 daerah belum menandatangani NPHD dengan KPUD dan 5 daerah dengan Bawaslu. Dirinya meminta daerah yang belum menyelesaikan NPHD untuk segera berkoordinasi.

"Nah ini saya mohon untuk segera mungkin koordinasi, bagi yang sudah menandatangani NPHD terima kasih banyak dan segera kalau bisa 40 persen (disalurkan)," tegasnya.

Terkait dengan anggaran keamanan, Mendagri juga mengimbau agar Pemda berkoordinasi dengan jajaran keamanan di daerahnya masing-masing. Upaya ini penting dilakukan agar pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan baik.

"Tolong koordinasi dengan jajaran Polda dan Kodam, Korem, untuk mengajukan anggaran pengamanan dan setelah itu dievaluasi, duduk bersama, ketemu angka yang sesuai dan setelah itu segera tanda tangani juga NPHD," tandasnya.*