Jakarta, INDONEWS.ID - Sebanyak 55 Policy Brief hasil karya mahasiswa Program Magister Angkatan 2025 Politeknik STIA LAN Jakarta menjadi bagian dari kegiatan Poster Conference “Policy for Change: Inovasi Kebijakan untuk Indonesia yang Bersih, Adil, Inklusif, dan Berkelanjutan.” Kegiatan ini dihadiri unsur manajemen, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan undangan lainnya yang dilaksanakan pada hari Kamis (18/6) bertempat di Aula Serbaguna Politeknik STIA LAN Jakarta Kegiatan ini merupakan implementasi pembelajaran mata kuliah Praktek Penyusunan Dokumen dan Saran Kebijakan yang bertujuan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menyusun dokumen kebijakan berbasis kajian akademik, data, dan pendekatan pemecahan masalah.
Poster Conference ini menjadi ruang akademik bagi mahasiswa untuk menyampaikan gagasan, hasil analisis, serta rekomendasi kebijakan terhadap berbagai persoalan strategis yang dihadapi Indonesia. Melalui penyusunan Policy Brief, mahasiswa dilatih untuk memahami permasalahan publik secara kritis, mengidentifikasi akar masalah, melakukan analisis kebijakan, serta merumuskan alternatif solusi yang dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan.
Tema “Policy for Change” menggambarkan bahwa kebijakan publik memiliki peran penting sebagai instrumen perubahan sosial. Kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai aturan atau keputusan pemerintah, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjawab tantangan pembangunan nasional. Melalui inovasi kebijakan, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Kegiatan Poster Conference “Policy for Change” merupakan sebuah forum akademik yang menjadi wadah bagi mahasiswa magister Politeknik STIA LAN Jakarta untuk mempresentasikan hasil kajian, analisis, dan rekomendasi kebijakan dalam bentuk poster ilmiah. Kegiatan ini dirancang sebagai ruang dialog antara gagasan akademik dengan kebutuhan nyata masyarakat, khususnya dalam merespons berbagai persoalan strategis yang dihadapi Indonesia,” ujar Mala Sondang, selaku dosen pengampu.
Berbagai isu strategis menjadi fokus dalam 55 Policy Brief yang dipresentasikan, di antaranya pencegahan korupsi, pemberantasan kemiskinan, reformasi hukum, reformasi politik dan birokrasi, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, serta perlindungan kelompok rentan.
Dalam aspek pencegahan korupsi, mahasiswa menyoroti pentingnya pembangunan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Upaya pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi anggaran, digitalisasi layanan publik, pendidikan antikorupsi, serta peningkatan integritas aparatur. Kebijakan antikorupsi yang efektif diharapkan mampu menciptakan sistem yang mencegah munculnya peluang penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam isu pemberantasan kemiskinan, Policy Brief menekankan bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta program sosial yang tepat sasaran.
Pada bidang reformasi hukum, kajian mahasiswa menyoroti pentingnya sistem hukum yang adil, efektif, transparan, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Reformasi hukum mencakup penyempurnaan regulasi, penguatan lembaga penegak hukum, peningkatan profesionalitas aparat, serta perluasan akses masyarakat terhadap keadilan.
Sementara itu, reformasi politik dan birokrasi menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang demokratis, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Reformasi politik diarahkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas demokrasi, sedangkan reformasi birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan administrasi, transformasi digital pemerintahan, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan budaya kerja yang berintegritas.
Dalam aspek pelestarian lingkungan hidup, mahasiswa menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Tantangan seperti perubahan iklim, pencemaran, kerusakan ekosistem, dan pengelolaan sumber daya alam membutuhkan kebijakan yang berorientasi jangka panjang. Solusi yang ditawarkan mencakup pengembangan energi bersih, ekonomi hijau, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan.
Isu kesetaraan gender juga menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan. Mahasiswa mendorong terciptanya kebijakan yang menjamin kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh individu tanpa diskriminasi. Kesetaraan gender diwujudkan melalui peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, perlindungan dari kekerasan berbasis gender, serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan.
Selain itu, perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi bagian penting dari agenda kebijakan inklusif. Kelompok seperti penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, masyarakat miskin, dan kelompok yang memiliki keterbatasan akses layanan publik membutuhkan kebijakan yang menjamin pemenuhan hak, perlindungan sosial, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Secara keseluruhan, 55 Policy Brief mahasiswa Magister Angkatan 2025 menunjukkan komitmen akademik dalam menghadirkan gagasan dan rekomendasi kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan serta relevan dengan tantangan bangsa. Kegiatan ini memperkuat peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan gagasan dan mitra strategis pemerintah dalam mendorong transformasi sosial.
Melalui Poster Conference “Policy for Change”, mahasiswa tidak hanya menghasilkan karya akademik, tetapi juga membangun kapasitas sebagai calon pemimpin, analis kebijakan, dan praktisi publik yang mampu memberikan kontribusi nyata. Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam mendorong terwujudnya Indonesia yang lebih bersih, adil, inklusif, dan berkelanjutan.
