Dukung Pelayanan Jaringan Internet Pulau Terluar, Sekjen Kemendagri Jalin Kerja Sama dengan Bank Mandiri

Jakarta, INDONEWS.ID - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro memperpanjang Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Bank Mandiri. MoU tersebut difokuskan pada beberapa aspek salah satunya terkait dengan penguatan jaringan internet terutama di daerah-daerah terluar. 

"Kerja sama ini berlanjut, ini kita perpanjang MoU mungkin dengan beberapa update, semoga kegiatan kebersamaan kita ini terus memberikan kontribusi untuk membantu kemajuan di pusat, terutama di daerah, juga termasuk di daerah-daerah terluar," katanya pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Kemendagri dan PT Bank Mandiri di Ruang Plaza Mandiri Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Suhajar menjelaskan, pulau terluar di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai macam tantangan salah satunya masalah jaringan. Hal ini tentu saja menganggu layanan telekomunikasi masyarakat yang menghuni wilayah tersebut. 

"Di Indonesia ini wilayahnya macam-macam, jadi walaupun dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah mulai menyasar ke daerah, tapi masih ada daerah yang blank spot dan soal jaringan itu adalah permasalahan utama kita," ujarnya.

Guna menyelesaikan persoalan ini, Suhajar menegaskan pihaknya telah meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk membangun konektivitas dengan konsep kota pintar (smart city). Dengan demikian, konektivitas antardaerah dapat ditingkatkan. "Saya sudah sampaikan kepada kepala daerah untuk meng-connecting-kan dengan smart city, infrastruktur jaringannya juga harus dibangun," imbuhnya.

Selain menyoroti masalah jaringan, pada kesempatan tersebut Suhajar juga menjelaskan bahwa Kemendagri saat ini telah membangun sinergi dengan kementerian/lembaga serta Pemda. Ini terutama terkait dengan upaya memantapkan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), sebagai aplikasi umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Bapak Presiden sudah memastikan bahwa sebelum berakhir tahun 2024 ini, SIPD ini memang akan jalan, dan kami di Kemendagri alhamdulilah hari ini SIPD ini sudah kita launching bersama KPK, KemenPAN-RB menjadi SIPD RI, sudah menjadi aplikasi umum dan bukan milik Kemendagri, dan ini nanti satu-satunya connecting kita dengan daerah," tegasnya.

Lebih lanjut, Suhajar juga menegaskan SIPD RI ini nantinya mampu meminimalisasi penggunaan anggaran Pemda di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan daerah. Pasalnya, SIPD dibuat untuk menyatukan data baik dari perencanaan, keuangan, hingga pelaporan daerah seluruh Indonesia.

"Bapak Presiden meminta kepada Bapak Menteri agar ini benar-benar diseriuskan, karena apa yang terlaporkan di SIPD itu semuanya lengkap, uangnya ada dinas mana, sampai rinciannya untuk penanganan apa saja, jadi ini bisa dikontrol, dan rekam jejak digitalnya bisa terbaca, siapa yang mengubah anggaran, siapa yang menaikkan dan menurunkan anggaran ini," pungkasnya.