MBG. (Foto: Transparency International Indonesia)
Berau, INDONEWS.ID - Desakan pembubaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin kencang setelah mantan Kepala Badan Gizi Gratis (BGN) Dadan Hindayana, bersama dua mantan wakilnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi, pada Rabu 3 Juni 2026 lalu.
Satu demi satu laporan dibuka ke publik terkait modus atau praktek tindakan korupsi tersebut. Bukan saja di tingkat pusat laporan tersebut juga diungkap di berbagai daerah. Terlihat bahwa program tersebut sangat semrawut dan menjadi bancakan korupsi.
Seorang narasumber INDONEWS.ID, di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur mengatakan, program MBG itu telah memakan korban sejak awal.
”Ada juga korbannya sejak awal. Ada tim MBG datang survei dibiayai dan minta uang sampai 800 juta, namun hingga saat ini tidak ada kelanjutannya,” ujarnya.
Dia mengatakan, banyak orang dekat Prabowo Subianto yang memanfaatkan kedekatannya dengan mengumbar janji manis.
”Mereka misalnya berjanji mengurus sesuatu tapi akhirnya hanya kedok untuk meminta uang di depan dan hasil tidak ada,” bebernya.
Dia mengatakan, sejak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, sudah ada orang dekatnya yang menggunakan kepercayaan tersebut secara salah. ”Minta-minta uang untuk urusan tertentu tetapi hasil nol dan uang tidak dikembalikan,” katanya.
Terkait dengan program MBG, dia mengharapkan ada instruksi dari Kejaksaan Agung kepada Kejaksaan Tinggi maupun di bawahnya agar jajaran di bawahnya untuk menyediakan nomor kontak pengaduan.
”Kalau hanya Presiden omon-omon dan meminta agar masyarakat menyampaikan ke dirinya jika menemukan atau mengalami dugaan pelanggaran MBG, sementara tidak diberi nomor atau alamat pengaduannya, maka itu hanya retorika saja,” cetusnya.
Dia mengatakan, dirinya pernah mengontak Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya agar membuka akses untuk menemui Presiden Prabowo, agar bisa memberi informasi terkait pelaksanaan program MBG tersebut, namun hingga kini tidak diberi ruang.
"Andai ada kesempatan ketemu Pak Prabowo, saya akan menyampaikan siapa yang menggunakan salah kepercayaan yang diberikan Pak Prabowo sejak jadi Menhan, dan saya akan sampaikan beberapa masukan sebagai pertimbangan beliau, sebab kita yang melihat, merasakan dan mengalami di lapangan,” katanya.
Dia mengatakan, semakin banyak program baru Presiden Prabowo, selain program MBG, yang memiliki peluang kebocoran anggaran.
”Saya heran Presiden Prabowo menyuruh efisiensi tetapi pemerintah pusat no efisiensi. Buktinya menteri dan wamen diperbanyak, badan dan lembaga baru dibentuk,” cetusnya.
Berdayakan Kantin Sekolah
Dia mengatakan, mekanisme pemberian MBG untuk mengatasi stunting dan orang yang tidak mampu selama ini sudah benar.
Namun, secara satire dia mengungkapkan bahwa jika tujuan dari program MBG tersebut adalah memperkaya diri, maka program tersebut sudah tepat.
”Kita bingung dengan tujuan MBG. Kalau untuk orang tak mampu dan untuk atasi stunting maka salah mekanisme yang sudah berjalan ini. Tapi kalau tujuan untuk memberi kesempatan orang tertentu memperkaya diri dan kroni dengan topeng MBG, maka yang selama ini berjalan udah tepat,” sininya.
Selain itu, katanya, program MBG tersebut mengutamakan anak-anak Sekolah Dasar di daerah terpelosok atau terpencil. Sedangkan di daerah perkotaan, hanya diperuntukkan bagi anak-anak tertentu saja, yang berasal dari keluarga miskin.
”Karena anak-anak yang orangtuanya mampu justru bekalnya lebih bergizi dari pada MBG. Kalau begini lebih tepat sasaran dan efisien,” ujarnya.
Dia mengatakan, sebaiknya pemerintah memberdayakan kantin-kantin sekolah yang saat ini sudah dalam kondisi ”mati enggan hidup tak mau”.
”Biar efisien, maka serahkan saja MBG ke kantin sekolah masing-masing agar makanan tidak basi. Tinggal tugaskan setiap ahli gizi membimbing dan mengawasi beberapa sekolah. Ahli gizi inilah yang akan keliling mengontrol kualitas dan kuantitas MBG. Ini lebih efisien dan efektif, serta kurang peluang kebocoran anggaran,” pungkasnya. *
