Pj Bupati Maybrat Bertemu dengan Direktur Pengawasan Pengembangan Iptek dan Reformasi Birokrasi BPKP Pusat

Jakarta, INDONEWS.ID -  kamis 27 juni 2024 Pj Bupati Maybrat konsultasi langsung dengan Direktur Pengawasan Pengembangan Iptek dan Reformasi Birokrasi BPKP Pusat terkait  honorer / formasi khusus tahun 2021. 

Kondisi keamanan kab maybrat yg masih belum sepenuhnya stabil merupakan salah satu penghambat dalam pemerataan pembangunan, sehingga Pemerintah daerah terus berupaya melakukan konsolidasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat guna mendukung program pemerintah kab maybrat. kami mempunyai beberapa program penyeimbangan pembangunan, pendistribusian sdm di kab maybrat dalam rangka menunjang dan meningkatan program pemerintah di berbagai distrik guna percepatan pembangunan dan kemasyaraktan. Salah satunya Pj Bupati Maybrat berupaya menampung serta memberdayakan anak-anak muda maybrat lulusan SMA, Ahli Madya ( D3 ) atau pun Sarjana ( S1 ) yang berpotensi. Di kab maybrat sendiri terdapat pegawai honorer di beberapa dinas, Mengingat honorer / formasi khusus tahun 2021 yang hanya 546 tenaga honorer pemerintah kab maybrat akan berupaya  melakukan pengecekan kembali data - datanya seperti data umur, data kependudukan dan data lainnya apa kah masih memenuhi syarat atau tidak. verifikasi ulang juga akan di lakukan dari Bpkp pusat sehingga menjadi dasar untuk penetapan formasinya nanti, sama seperti yg telah di sampaikan oleh kepala Kantor Regional XIV BKN Manokwari beberapa waktu lalu. 

Direktur Pengawasan Pengembangan Iptek dan Reformasi Birokrasi BPKP Pusat Bapak Riki Antariksa menyampaikan beberapa hal yang akan di lakukan oleh Bpkp pusat yaitu melakukan verifikasi faktual langsung ke lapangan guna mengecek data by name by adress serta bukti fisik juga koordinasi terkait Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ( SKTJM ) dan juga Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) di tiap daerah sehingga formasi khusus honorer yang akan di buka nanti dapat betul - betul tepat sasaran. Selain itu juga Direktur Pengawasan Pengembangan Iptek dan Reformasi Birokrasi BPKP menambahkan apa bila 2,3 jt tenaga Honorer / Formasi khusus di seluruh indonesia telah selesai di lakukan verifikasi faktual maka akan di umumkan pembukaan / penerimaan formasi khusus honorer oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  

Langkah - langkah yang akan di lakukan oleh pj bupati maybrat Dr. Bernhard E. Rondonuwu., S.Sos., M.Si yang pertama akan segera membentuk tim progres yang di ketuai kepala inspektorat kab maybrat yang nantinya akan memanggil atau mengumpulkan semua Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) untuk membawa semua berkas atau daftar nama - nama pegawai honerer tersebut dan selanjutnya akan di lakukan verifikasi langsung oleh kepala inspektorat kab maybrat Enseny Stevy Mosso S.Sos., M.Si selanjutnya Pj Bupati akan membuat surat kepada kepala Kantor Regional XIV BKN Manokwari yang lampiranya sudah di tanda tangani oleh inspektorat kab maybrat. Selain pemerintah daerah ada tiga lembaga yang akan memberikan informasi terkait formasi khusus honerer tersebut yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Badan Kepegawaian Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP ).