Delegasi Politeknik STIA LAN Jakarta Pelajari Peran National Congress Brazil dalam Menyeimbangkan Kekuatan Pemerintahan

Brasília, INDONEWS.ID – Delegasi Politeknik STIA LAN Jakarta, yang dipimpin oleh Prof. Dr. Nurliah Nurdin dan Dr. Alih Aji Nugroho, SIP, MPA, dan dihadiri Andres Hernandes Quinonez (Cide Uniandes, Kolombia), dan Alexandre Gomide (Enap, Brazil). Dengan para pembahas seperti Karin Vieira Silva (Udesc), Paula Schommer (Udesc), dan Tatiana Sandim (Enap), dengan Rosana Boullosa (UnB) sebagai moderator.

Rangkaian dimulai kunjungannya di Brazil dengan mengunjungi National Congress. Kunjungan ini bertujuan untuk memahami peran parlemen Brazil sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah dan mempelajari mekanisme kerja legislatif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara.

Delegasi didampingi oleh perwakilan dari Santa Catarina State University (UDESC) dan pejabat dari Sekretariat Parlemen Brazil. Kunjungan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kolombia, menciptakan diskusi lintas negara yang memperkaya wawasan dalam bidang pemerintahan.

Diskusi yang berlangsung membahas struktur legislatif Brazil dan langkah-langkah parlemen dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Prof. Dr. Nurliah Nurdin menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya parlemen yang independen dan transparan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang sehat.

Selain itu, delegasi Politeknik STIA LAN Jakarta juga berbagi pandangan tentang sistem parlemen di Indonesia, terutama terkait upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

Melalui kunjungan ini, delegasi Politeknik STIA LAN Jakarta berharap dapat mengadopsi beberapa praktik baik dari parlemen Brazil. Prof. Nurliah menyatakan, “Kunjungan ini memberikan kami perspektif baru mengenai peran legislatif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, yang sangat penting untuk diimplementasikan di Indonesia guna menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.”

Kunjungan ini juga membuka peluang kolaborasi lebih lanjut antara kedua negara dalam pengembangan kapasitas parlemen dan tata kelola pemerintahan.