Pakar Pemasaran IMSC Purjono Agus Suhendro Sebut Pemerintah Gagap Komunikasi

Jakarta, INDONEWS.ID – Setiap program ataupun kebijakan dari seorang presiden pasti akan selalu memicu kritik hingga protes dari masyarakat.  Di negara demokrasi, pro-kontra semacam itu memang wajar dan dianggap sebagai hal yang biasa karena merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang hakiki.

Akan tetapi, banyaknya kritik terhadap setiap kebijakan yang ada bisa jadi pertanda jika sebenarnya pemerintah gagap komunikasi. Hal itu diungkapkan oleh Purjono Agus Suhendro, pakar pemasaran dari Indonesia Marketing Strategy Consultant (IMSC), kepada media di Fairmont Jakarta, Selasa (25/2).

“Pemerintah tidak pintar mengomunikasikan kebijakannya. Pemerintah gagap dalam mengomunikasikan programnya,” katanya. “Contohnya program Makan Bergizi Gratis, penambahan nomenklatur kementerian, efisiensi anggaran besar-besaran, dan yang terbaru soal Danantara, kalau dikomunikasikan dengan baik pasti masyarakat akan menerima dengan baik pula.”

Purjono menekankan bahwa kepiawaian mengelola komunikasi publik di ranah pemerintahan sangatllah penting, apalagi di Indonesia yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Ingat, strategi komunikasi publik yang bagus akan meloloskan kebijakan yang buruk, strategi komunikasi yang buruk akan menggagalkan kebijakan yang bagus.

Ia menilai pemerintahan Presiden Prabowo sebenarnya sudah bermaksud ke sana, yakni mengelola komunikasi publik sebaik mungkin, dibuktikan dengan pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office). Tetapi, dalam praktiknya, masih ibarat “jauh panggang dari api”, belum maksimal.

“Masih ingat dengan perkara gas LPG 3 kilogram belum lama ini? Menterinya ngomong, Kantor Komunikasi Presiden ngomong, presidennya sendiri ngomong, yang semuanya berbeda-beda. Dalam komunikasi publik, itu merupakan praktik yang salah. Coba bayangkan, siapa yang perlu dipercaya kalau seperti itu?” ujarnya.

Lebih lanjut Purjono menyarankan agar pemerintah juga mengemas strategi komunikasi krisis (crisis communication strategy) dengan tepat. Seperti diketahui, banyaknya kritik menandakan demokrasi yang sehat. Akan tetapi, kritikan akan dapat dihadapi dengan baik jika pemerintah memiliki strategi komunikasi krisis yang benar.

“Kalau semua bicara, yang terjadi bukan komunikasi publik, melainkan komunikasi warung kopi,” ungkapnya. “Sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, komunikasi publik memang menjadi masalah utama. Kini, di masa pemerintahan Prabowo, persoalan itu masih terbuka untuk diperbaiki agar kebijakan dan program pemerintah tersampaikan dengan baik.”