Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 merupakan periode reorganisasi dan restrukturisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang berdampak kepada penyesuaian tugas pokok fungsi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
Namun dinamika tersebut tidak mempengaruhi upaya untuk mengedepankan tata kelola yang diwujudkan dalam akuntabilitas pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, seiring dengan peningkatan nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Kapabilitas Aparat Pengendalian Internal Pemerintah (APIP), serta Indeks Persepsi Korupsi (IPK).
“Di awal tahun 2024 lalu, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian dan Bagian Anggaran BUN pada PMO Program Kartu Prakerja. Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Ini merupakan prestasi tersendiri, karena opini WTP di Kemenko sudah 16 kali berturut-turut. Jadi ini terima kasih kepada seluruh jajaran Kemenko,” ungkap Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan pada Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LKKL) Kemenko Perekonomian, serta Laporan Keuangan Bagian Anggaran BUN pada PMO Program Kartu Prakerja Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (18/03).
Hasil pemeriksaan BPK diharapkan akan dapat menyempurnakan Laporan Keuangan yang disusun agar dapat menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola kementerian dalam pelaksanaan kegiatan periode berikutnya.
Baca juga : Pemerintah Terus Mendorong Pengembangan Pariwisata Indonesia Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi
Kemudian, Tahun Anggaran 2025 diawali dengan restrukturisasi dan realokasi anggaran sehingga diharapkan dapat lebih tepat dalam menentukan kegiatan yang memberikan dampak pengganda kepada pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pemeriksaan tersebut, diharapkan transparansi dan efektivitas pengelolaan anggaran negara semakin meningkat, serta mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2028-2029 sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Lebih lanjut, Menko Airlangga meyakini bahwa tata kelola yang telah dibangun pada Kemenko Perekonomian dan Program Kartu Prakerja turut memberikan andil kepada akuntabilitas laporan keuangan, baik di Kemenko Perekonomian maupun Anggaran BUN pada Kementerian Keuangan.
Selanjutnya, Menko Airlangga juga menyampaikan apresiasi kepada Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing, Direktur Jenderal PKN II Nelson Ambarita, beserta seluruh jajaran PKN II BPK atas kerjasama yang sangat baik selama ini untuk mendukung upaya peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
“Kami bersama seluruh jajaran Pimpinan Kemenko Perekonomian akan menyampaikan dukungan penuh terhadap seluruh proses pemeriksaan atas LKKP Perekonomian dan LKBUN di tahun 2024 sehingga proses dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan tenggat yang telah ditetapkan. Semoga sinergi ini dapat terus kita jaga dan kita tingkatkan,” pungkas Menko Airlangga.
