Perkuat Tata Kelola, Pemerintah Tegaskan Akan Evaluasi Komprehensif BUMN

Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah mengambil langkah tegas untuk memperkuat tata kelola perusahaan negara, salah satunya dengan melakukan evaluasi komprehensif Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, evaluasi ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh jajaran BUMN memiliki visi dan misi yang sejalan.

“Evaluasi ini kita lakukan tidak hanya dengan Danantara sendiri, tapi tentunya kami juga akan mengevaluasi bekerja sama dengan advisor, dalam maupun luar negeri, dalam rangka meningkatkan baik dari segi kompetensi, meningkatkan dari segi kepatutan dan juga komitmen serta karakter,” ucap Rosan dalam keterangannya usai acara Town Hall Danantara Indonesia 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Senin, 28 April 2025.

Sementara itu, dalam laporannya, Rosan mengatakan sebanyak 844 BUMN telah resmi menjadi bagian dari Danantara. Rosan menekankan bahwa Danantara adalah penjabaran dari pasal 33 UUD 1945 yang menekankan bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan.

“Perekonomian Indonesia disusun, bukan tersusun. Tersusun kita menyerahkan kepada mekanisme pasar sepenuhnya. Kita menghormati mekanisme pasar, tetapi juga pemerintah berhak mengintervensi apabila mekanisme pasar itu sudah jauh melenceng daripada kepentingan nasional dan juga pembangunan nasional ke depan,” lanjut Rosan.

Selain itu, menurut Rosan kehadiran Danantara menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Menurutnya, hal ini menjadi penting di tengah meningkatnya tensi geopolitik dan geoekonomi dunia.

“Danantara hadir dalam waktu yang sangat tepat. Kenapa? Karena kalau kita lihat pada akhir-akhir ini tensi dari geopolitik, geoekonomi dunia yang sudah makin meningkat tajam, menyadarkan banyak bangsa di dunia ini bahwa kita harus bersandar kepada kekuatan ekonomi kita sendiri,” katanya.

Lebih lanjut, Rosan menggarisbawahi pentingnya membangun sinergi untuk membentuk Indonesia Incorporated. Dalam mencapai visi besar tersebut, Rosan mendorong seluruh jajaran Danantara dan BUMN dapat berpegang teguh pada tiga prinsip yakni karakter, kompetensi, dan komitmen.

“Semoga kehadiran Danantara dengan lembaran baru bersama-sama dengan BUMN ini bisa memberikan asas manfaat dan positif yang luar biasa. Tidak hanya kepada perekonomian Indonesia, tetapi juga kepada seluruh rakyat, bangsa, dan Tanah Air yang kita cintai,” tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada 1.500 pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam acara Town Hall Danantara Indonesia 2025 yang mengusung tema “Memperkuat Kolaborasi dan Arah Baru BUMN bersama Danantara Indonesia”.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan Danantara Indonesia sebagai kekayaan bangsa yang harus dijaga dengan prinsip transparansi dan tata kelola yang ketat.

Kepala Negara menyampaikan optimisme bahwa Danantara, sebagai lembaga pengelola kekayaan negara, memiliki potensi besar untuk mendorong kebangkitan ekonomi Indonesia.

“Danantara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia, harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dijaga, dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita,” tegas Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media usai acara.

Presiden Prabowo juga mengungkapkan bahwa kekayaan Danantara berpotensi menembus USD 1 triliun jika dikelola secara optimal. Presiden menekankan bahwa pengelolaan aset negara harus menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.

“Kita kelola dengan baik, kita hitung aset-aset kita ternyata kita kaya, mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus USD 1 triliun. Dan kalau dikelola dengan baik, ini bisa menghasilkan dana yang besar untuk bangsa kita,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran direksi BUMN untuk meninggalkan praktik-praktik lama yang tidak efisien maupun yang menyimpang. Ia menegaskan bahwa evaluasi kinerja direksi harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk penilaian terhadap integritas dan profesionalisme.

“Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktik-praktik zaman dulu mungkin yang kurang efisien. Atau ada praktik-praktik yang tidak benar, harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya, dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pergantian direksi harus dilakukan bila terbukti tidak berprestasi atau melakukan penyalahgunaan wewenang. Meski demikian, pergantian direksi harus tetap mengedepankan promosi dari internal atau merekrut profesional yang kompeten tanpa diskriminasi.

“Saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia,” tutur Presiden Prabowo.

Acara Town Hall Danantara Indonesia 2025 ini menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk menegaskan arah baru BUMN yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat Indonesia, sejalan dengan visi besar pengelolaan kekayaan negara melalui Danantara Indonesia. *