Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman angkat bicara soal polemik yang muncul dari tuntutan sejumlah anggota Forum Purnawirawan terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mengingatkan para purnawirawan agar tidak mengatasnamakan forum tersebut untuk kepentingan pribadi.
Baca juga : Bertemu Dudung Abdurachman, Ketua MPR Ingatkan Masih Ada Gerakan Radikalisme, Terorisme dan Intoleransi
Hal ini disampaikan Dudung saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin malam (5/5). “Pemakzulan Gibran itu mengatasnamakan Forum Purnawirawan, iya kalau menurut saya. Tapi Forum Purnawirawan itu sendiri tidak menyampaikan seperti itu,” kata Dudung, Selasa (6/5).
Menurut mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu, Presiden Prabowo Subianto tetap berpegang teguh pada jalur konstitusional dalam menyikapi desakan pemakzulan. Bahkan, lanjutnya, Presiden membuka ruang dialog dengan para purnawirawan yang mengajukan tuntutan tersebut.
Baca juga : Tetesan Air Mata Jenderal TNI Dudung Abdurachman
“Bahkan beliau [Prabowo] tadi akan beri peluang untuk bertemu dengan mereka-mereka. Enggak ada masalah,” ujar Dudung.
Dudung juga menekankan agar situasi politik yang tengah bergerak cepat saat ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah persatuan bangsa. “Jangan sampai situasi politik ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mencoba ganggu persatuan bangsa. Itu yang jangan sampai terjadi,” pesannya.
Baca juga : Kasad Temui Prajuritnya di Ujung Utara NKRI
Terkait isu lain yang menyeruak, Dudung turut merespons polemik batalnya mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo dari jabatan Pangkogabwilhan I ke Staf Khusus KSAD.
Mutasi yang urung dilaksanakan ini disebut-sebut memiliki kaitan dengan wacana pemakzulan Gibran, mengingat Kunto merupakan putra dari mantan Wakil Presiden Try Sutrisno—salah satu purnawirawan yang mendukung pencopotan Gibran.
Namun, Dudung menepis spekulasi tersebut. Ia menyebut pembatalan mutasi adalah hal yang biasa dalam dinamika TNI.
“Lazim, dulu pernah juga zaman Pak Gatot [Nurmantyo], Pak Hadi [Tjahjanto], itu biasa. Bahkan kemarin ada salah tulis saja, AL kemudian pindah jadi Pati Mabes AD, itu kan karena salah tulis aja,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan menyuarakan delapan tuntutan kepada pemerintah, salah satunya adalah usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
