Jakarta, INDONEWS.ID - Untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan Raja Mohammed VI, warga Maroko merayakan Hari Raya Idul Adha tanpa melakukan penyembelihan hewan kurban. Keputusan ini mengikuti arahan langsung dari kerajaan di tengah krisis ekonomi dan pertanian yang melanda negara Afrika Utara tersebut.
Idul Adha, salah satu hari suci umat Islam, biasanya dirayakan dengan menyembelih domba atau hewan ternak lainnya. Dagingnya kemudian dibagikan kepada keluarga dan kaum miskin. Namun, akibat tujuh tahun berturut-turut dilanda kekeringan, populasi domba di Maroko turun hingga 38 persen. Harga seekor domba pun melonjak tajam, mencapai US$ 600 pada tahun lalu — jumlah yang tak terjangkau bagi banyak warga, mengingat upah minimum di negara itu hanya sekitar US$ 335 per bulan.
Sebagai bentuk respons atas kondisi ini, Raja Mohammed VI mengeluarkan keputusan melalui surat resmi pada Februari lalu, yang dibacakan oleh Menteri Urusan Islam. Dalam surat tersebut, Raja melarang warga menyembelih hewan kurban tahun ini dan menyatakan bahwa dirinya akan melakukan ibadah kurban atas nama seluruh rakyat Maroko.
“Melakukannya dalam situasi sulit seperti ini akan menyebabkan kerugian nyata bagi banyak rakyat kita, terutama mereka yang berpenghasilan terbatas,” demikian isi surat kerajaan.
Langkah ini menjadi yang pertama sejak masa pemerintahan Raja Hassan II, yang pernah membatalkan pelaksanaan kurban sebanyak tiga kali, termasuk saat negara menghadapi Perang Pasir dengan Aljazair pada tahun 1963.
Sebagai Amir al-Muminin atau Panglima Umat Beriman, Raja Mohammed VI memegang otoritas tertinggi dalam urusan keagamaan di Maroko, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait praktik keagamaan nasional.
Ekonom dan Direktur Observatory of Government Action, Mohammed Jadri, menyambut baik kebijakan tersebut. “Daya beli masyarakat telah menurun drastis. Dengan membatalkan kurban, pemerintah menyelamatkan banyak keluarga dari beban finansial yang berat,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah juga mengumumkan paket bantuan untuk sektor pertanian. Menteri Pertanian Ahmed El Bouari menyampaikan pada 22 Mei lalu bahwa pemerintah akan mengucurkan dana sebesar 700 juta dirham (sekitar US$ 76,5 juta) untuk membantu mereformasi sektor peternakan dan menghapus utang sekitar 50.000 peternak yang terdampak.
Kebijakan ini menunjukkan langkah solidaritas dan perlindungan sosial dari Kerajaan Maroko kepada warganya di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan.*(Tempo).