Jakarta, INDONEWS.ID - Rencana pembangunan 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) di seluruh Indonesia menuai kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil. Namun, TNI menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pertahanan jangka panjang dan upaya memperkuat ketahanan nasional, termasuk di bidang pangan.
Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) Mayjen Kristomei Sianturi mengatakan pihaknya memahami kritik yang muncul. Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan batalyon tersebut memiliki dasar yang kuat, termasuk kondisi geografis Indonesia yang luas serta dinamika ancaman global yang terus berkembang.
Kristomei menjelaskan, salah satu fokus pembangunan Yonif TP adalah di Papua. Menurutnya, dengan wilayah Papua yang begitu luas, keberadaan pasukan TNI yang saat ini berjumlah sekitar 9.000 personel masih sangat minim dan tidak sebanding. “Kalau disebar di Papua seluas itu, tidak kelihatan. Kalau dilihat di titik-titik peta, pasukan itu tidak tampak,” ujar Kristomei dalam keterangan pers di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).
Baca juga : Kunjungi Sejumlah Titik di Timika, Menko Polkam Djamari Chaniago Pastikan Keamanan Wilayah Papua
Lebih lanjut, Kristomei menegaskan bahwa TNI menganut sistem pertahanan rakyat semesta (sishanrata). Oleh karena itu, pembangunan batalyon tidak hanya ditujukan untuk memperkuat pertahanan, tetapi juga mendukung program-program strategis nasional seperti ketahanan pangan.
“Dengan anggaran pertahanan kita saat ini sebesar Rp139,2 triliun, yang terbilang terbatas, kita harus memilih prioritas. Kalau kita beli kapal atau pesawat, baru bisa datang lima atau sepuluh tahun ke depan. Padahal, siapa yang bisa menjamin tidak akan ada perang dalam satu sampai tiga tahun ke depan?” ujar Kristomei, yang juga mantan Kadispenad.
Baca juga : Kunjungi Papua, Menko Polkam Dorong Peran Generasi Muda Jaga Stabilitas dan Persatuan Bangsa
Kristomei juga menyinggung situasi geopolitik global yang kian memanas, seperti konflik antara Iran dan Israel, Rusia dan Ukraina, hingga ketegangan antara India dan Pakistan. “Dengan kondisi dunia seperti ini, pembangunan Yonif TP adalah langkah cepat dan realistis. Kenapa harus 100? Ya karena luas wilayah Indonesia memang membutuhkan itu,” tegasnya.
Ia menambahkan, tahun ini rekrutmen prajurit TNI difokuskan untuk memenuhi kebutuhan personel Yonif TP. “Penambahan hanya terjadi di level Yonif TP. Untuk mengawal itu, dibutuhkan sekitar 20.000 tamtama dan 1.300 bintara,” jelas Kristomei.
Menurutnya, keberadaan Yonif TP nantinya tidak hanya akan memperkuat pertahanan nasional, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan wilayah, pembinaan teritorial, serta mendukung program swasembada pangan di daerah-daerah terpencil.
Kristomei menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa pertahanan negara tidak hanya dibangun dengan alutsista mahal, tapi juga dengan strategi yang relevan dengan kondisi nasional dan regional.*
