JPPI Desak Presiden Prabowo Hentikan Sementara Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta, INDONEWS.ID – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Badan Gizi Nasional (BGN) segera menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul setelah kasus keracunan massal yang diduga berasal dari makanan MBG terus meningkat dalam sepekan terakhir.

“Ribuan anak menjadi korban keracunan, sementara pemerintah tetap memaksakan program ini berjalan tanpa evaluasi menyeluruh dan terkesan tidak serius,” ujar Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam keterangan tertulis, Jumat (19/9/2025).

Menurut catatan JPPI, hingga pertengahan September 2025 sedikitnya 5.360 anak dilaporkan mengalami keracunan sejak program MBG diluncurkan. Ubaid menilai angka itu kemungkinan jauh lebih besar karena banyak sekolah dan pemerintah daerah diduga menutupi kasus.

“Kalau kejadian ini hanya sekali, mungkin bisa disebut kesalahan teknis. Tetapi bila ribuan anak menjadi korban di banyak tempat, ini jelas kesalahan sistemik,” tegasnya.

JPPI juga menyoroti klaim pemerintah yang menjanjikan “zero incident” dalam pelaksanaan MBG. Ubaid menyebut, program yang dirancang untuk meningkatkan gizi siswa justru berubah menjadi ancaman. “Kami tidak tega melihat anak-anak harus dilarikan ke rumah sakit, berjuang dengan selang infus di tangan mungil mereka, bahkan ada yang nyawanya hampir melayang,” katanya.

Lebih jauh, JPPI menyatakan bahwa tragedi MBG sudah masuk kategori darurat kemanusiaan nasional. Ubaid mendesak Presiden Prabowo untuk bertanggung jawab dan tidak menjadikan anak-anak sekolah sebagai “kelinci percobaan” dari kebijakan yang belum matang.
“Kalau Presiden serius dengan janji melindungi generasi emas, hentikan MBG sekarang juga dan lakukan evaluasi total,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, JPPI menyerukan tiga hal: menghentikan sementara program MBG, melakukan evaluasi menyeluruh atas tata kelola BGN, serta memastikan keselamatan anak ditempatkan di atas ambisi politik dan target pemerintah. *(Tempo)