Jepang, INDONEWS.ID - Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta (NIPA School of Administration Jakarta), Indonesia Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A., didapuk sebagai salah satu pembicara utama dalam Konferensi Internasional yang diselenggarakan bersama oleh ASIAN dan CSEAS (Center for Southeast Asian Studies) Kyoto University, Jepang, pada Sabtu, 25 Oktober 2025.
Konferensi ini mengusung tema besar "Encouraging Local Development in Southeast Asian Countries: Public Administration and Political Perspectives" dan bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis riset untuk pemerintah daerah di Asia Tenggara.
Dalam sesinya yang berjudul "Inclusive Leadership & Bureaucratic Reform for Local Government Resilience", Prof. Nurliah Nurdin memaparkan hasil studinya yang mengambil kasus pemberdayaan ekonomi perempuan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Beliau menyoroti DIY sebagai contoh unik yang memiliki tata kelola Desentralisasi Asimetris, yang menciptakan konteks stabilitas politik yang kuat untuk implementasi kebijakan yang konsisten.
Poin-poin keberhasilan Yogyakarta sebagai good example dalam Pemberdayaan Perempuan antara lain, pertama tingginya Partisipasi Perempuan di MSME: Data menunjukkan partisipasi perempuan dalam UMKM di Yogyakarta mencapai 50,3% (173.949 dari 345.886 total MSME terdaftar), menunjukkan peran sentral perempuan sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
Kedua, kualitas Pelayanan Publik yang Baik: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di DIY tergolong tinggi, mencapai 78%, melebihi rata-rata nasional (74%), yang mengindikasikan kualitas layanan publik yang baik dan efisien.
Ketiga, dukungan Digital Terintegrasi: DIY memiliki platform digital terintegrasi untuk UMKM, yaitu SIBAKUL Jogja, yang berhasil mencatat aktivitas ekonomi krusial dan mendukung inklusi digital bagi para pelaku usaha.
Prof. Nurliah Nurdin menyimpulkan bahwa agensi ekonomi perempuan di Yogyakarta adalah faktor kunci. Beliau menegaskan bahwa, "Agensi ekonomi perempuan bukanlah hal yang bersifat periferal—melainkan mesin yang menggerakkan tata kelola lokal yang tangguh". Pemberdayaan perempuan secara efektif menghubungkan Tata Kelola Lokal yang Baik dengan Ketahanan Pemerintahan (Resilient Governance).
Rekomendasi Strategis
Untuk mengatasi risiko stagnasi birokrasi dan mencapai ketahanan yang adaptif, Prof. Nurliah Nurdin merekomendasikan beberapa langkah. Pertama pelekatan Asesmen Dampak Inklusivitas (IIA) dalam setiap siklus peninjauan kebijakan untuk mengubah cek kepatuhan menjadi model kinerja berbasis pembelajaran.
Kedua, penguatan Anggaran Responsif Gender (GRB) secara provinsi dan pembentukan `SIBAKUL Women Desk` khusus untuk data MSME terpilah berdasarkan jenis kelamin. Ketiga pengembangan kapasitas kepemimpinan inklusif yang menargetkan PNS tingkat menengah dan mentor MSME.
Keempat, pembentukan Unit Dukungan Tangguh (RSU) sebagai pusat layanan terpadu untuk pelatihan literasi digital dan dukungan pengadaan publik yang sensitif gender.
Prof. Nurliah Nurdin menyimpulkan bahwa "Agensi ekonomi perempuan bukanlah hal yang bersifat periferal—melainkan mesin yang menggerakkan tata kelola lokal yang tangguh".
Daftar Pembicara Kunci dan Undangan
Selain Prof. Nurliah Nurdin, konferensi ini juga menghadirkan serangkaian pakar internasional, di antaranya:
- Prof. Okamoto Maasaki (Wakil Direktur CSEAS Kyoto University):
- Topik: "Rescaling the State: Local Governance, Digital Politics, and Collaborative Resilience in Southeast Asia".
- Prof. Patricio Abinales (Visiting Professor, Filipina):
- Topik: "Decentralization, Local Bossism, and Policy Experimentation: Lessons from the Philippines".
- Dr. Anton Galushka-Adaikin, MPA (Kharkiv Institutes, Ukraina):
- Topik: "Local Governance in Wartime: Challenges and Solutions".
- Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si (Universitas Terbuka, Indonesia):
- Topik: "Participatory Planning & Village Governance: Building Public Trust from the Grassroots".
- Dr. Mary Mangai (University Pretoria, Afrika Selatan):
- Topik: "Digital Democracy & Co-production: From Social Media Activism to Public Problem-Solving".
Konferensi Internasional ini diselenggarakan sebagai forum akademis untuk membahas isu-isu pembangunan lokal di tengah disrupsi ESG, transformasi digital, desentralisasi, dan peran partisipasi masyarakat sipil. Tujuannya antara lain untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis riset bagi pemerintah daerah di Asia Tenggara.*