Jakarta, INDONEWS.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa semula dijadwalkan menghadiri konferensi pers gabungan antara Kementerian Keuangan, Satgassus Polri, dan Kementerian Perindustrian di Buffer Area MTI NPCT 1, Jalan Terminal Kalibaru Raya, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (6/11/2025). Namun, sebelum acara dimulai, Purbaya meninggalkan lokasi karena harus memenuhi panggilan mendadak dari Istana Negara.
Acara yang dijadwalkan dimulai pukul 13.00 WIB tersebut sempat molor dan baru berlangsung sekitar pukul 13.30 WIB. Meski tanpa kehadiran Menkeu, konferensi tetap berjalan dengan dihadiri oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budi Utama, serta Dirjen Pajak Bimo Wijayanto.
Dalam konferensi tersebut, para pejabat membahas pengungkapan kasus dugaan pelanggaran ekspor produk turunan crude palm oil (CPO), termasuk yang melibatkan PT MMS.
Operasi gabungan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri berhasil menyita 87 kontainer berisi produk turunan CPO dengan nilai mencapai Rp 28,7 miliar.
Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan bahwa kontainer tersebut dilaporkan sebagai fatty matter, yakni kategori produk yang tidak dikenakan bea keluar dan tidak termasuk dalam larangan terbatas ekspor. Namun, indikasi manipulasi klasifikasi barang membuat aparat perlu menelusuri potensi pelanggaran terhadap ketentuan ekspor dan penerimaan negara.
Berdasarkan data ekspor tahun 2025, terdapat 25 wajib pajak, termasuk PT MMS, yang melaporkan ekspor komoditas serupa dengan total nilai Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) mencapai Rp 2,08 triliun.
Saat ini, kasus tersebut tengah ditangani bersama oleh Bea Cukai, Ditjen Pajak, dan Satgassus Polri, guna memastikan penerimaan negara dari sektor ekspor sumber daya alam tetap optimal serta mencegah potensi kerugian negara akibat penyalahgunaan prosedur ekspor.
Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat sinergi antarinstansi dalam pengawasan perdagangan dan ekspor komoditas strategis, agar praktik manipulasi data dan penghindaran pajak tidak mengganggu stabilitas fiskal nasional.
