Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para petani di Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor. Kebijakan itu disampaikan Presiden saat meninjau jembatan bailey Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, Minggu.
“Kemudian utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, ya kita akan hapus,” ujar Prabowo dalam keterangan pers di lokasi.
Prabowo menegaskan penghapusan utang dilakukan karena bencana yang melanda Aceh merupakan force majeur atau keadaan terpaksa. Dengan demikian, para petani tidak perlu mengkhawatirkan kemampuan mengembalikan pinjaman mereka.
“Petani tidak usah khawatir tidak bisa kembalikan utang, karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa,” kata Presiden.
Presiden juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempercepat pemulihan di wilayah terdampak banjir dan longsor, termasuk perbaikan jembatan yang rusak. Jembatan bailey Teupin Mane, yang menjadi akses vital penghubung Kabupaten Bireuen dan Takengon di Aceh Tengah, ditargetkan dapat dibuka dalam satu hingga dua minggu.
Dengan bentang 30 meter, jembatan sementara itu menjadi urat nadi penting bagi mobilitas warga dan distribusi logistik. Setibanya di lokasi, Prabowo meninjau langsung proses pembangunan dan menyaksikan operasi alat berat seperti ekskavator dan loader yang bekerja memperkuat pondasi serta timbunan batu gajah.
“Diharapkan satu minggu sudah bisa buka dan dari sini bisa terus untuk membuka tiga jembatan lagi menuju Bener Meriah dan Takengon,” ucapnya.
Dalam peninjauannya, Presiden menerima laporan terkait kerusakan bendungan dan lahan pertanian warga. Ia memastikan pemerintah akan membantu rehabilitasi sawah-sawah yang terdampak banjir demi menjaga ketahanan pangan.
“Petani-petani tidak usah khawatir kalau sawahnya rusak, mereka akan kita bantu memperbaiki. Itu prioritas kami,” tegas Prabowo.
Untuk sementara, selama produksi lokal belum kembali normal, pemerintah akan mengirim suplai pangan dari daerah lain. Menurutnya, cadangan pangan nasional masih mencukupi untuk menopang kebutuhan warga Aceh selama masa pemulihan.
Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah mengerahkan seluruh kemampuan untuk memastikan akses darat yang terputus akibat banjir besar segera pulih. Pemulihan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan pangan, serta keringanan beban finansial bagi petani disebut menjadi prioritas pemerintah dalam merespons bencana ini.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemulihan Aceh dapat berlangsung lebih cepat dan warga terdampak segera kembali beraktivitas secara normal.