Jakarta, INDONEWS.ID – Pemerintah Iran menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada para “perusuh” yang dinilai mengacaukan stabilitas nasional, meskipun tetap mengakui hak publik untuk menyampaikan protes.
Pernyataan ini disampaikan Kepala Lembaga Peradilan Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, pada Senin (5/1), menyusul gelombang demonstrasi yang telah berlangsung lebih dari sepekan di berbagai wilayah negara itu dan di sejumlah titik berujung pada korban jiwa.
Protes yang awalnya dipicu oleh aksi mogok kerja para pedagang di ibu kota Teheran pada 28 Desember 2025 itu kini telah menyebar ke sebagian besar provinsi di Iran dan berubah menjadi tuntutan yang lebih luas terhadap kondisi ekonomi dan pemerintahan.
Dalam pernyataannya, Ejei meminta jaksa agung dan penuntut umum di seluruh negeri bertindak tegas terhadap para perusuh dan pihak yang mendukung mereka tanpa menunjukkan keringanan atau toleransi. Ia menekankan bahwa meskipun pemerintah mendengarkan suara para demonstran dan kritik mereka, ada batas jelas antara aksi damai dan tindakan yang dianggap merusak keamanan negara serta masyarakat.
Pernyataan Ejei muncul setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memperingatkan bahwa Iran dipantau secara ketat dan akan “mendapat pukulan sangat keras dari AS” jika aparat keamanan membunuh lebih banyak demonstran. Trump menyampaikan peringatan tersebut dari atas pesawat Air Force One usai operasi militer AS di Venezuela baru-baru ini.
Gelombang protes di Iran yang dipicu oleh lonjakan harga kebutuhan pokok dan stagnasi ekonomi itu terus meluas. Menurut perhitungan media internasional serta laporan organisasi hak asasi, demonstrasi telah terjadi di puluhan kota di berbagai provinsi, dengan jumlah korban jiwa meningkat akibat bentrokan antara keamanan dan massa.
Aksi-aksi itu bukan hanya terpusat di Teheran tetapi juga mencapai kota-kota kecil dan menengah di berbagai penjuru negara, dengan laporan dari pihak independen yang menyebut puluhan demonstran tewas dan ribuan lainnya ditahan dalam beberapa hari terakhir.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, melalui juru bicaranya Stephane Dujarric, menyerukan agar Iran menghormati hak warga untuk melakukan aksi protes secara damai. “Setiap individu harus diizinkan untuk berunjuk rasa secara damai dan menyampaikan keluhan mereka,” ujarnya menekankan pentingnya mencegah jatuhnya korban tambahan.
Sementara itu, pemerintah Indonesia memastikan bahwa 386 Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran dalam kondisi aman meskipun demonstrasi terus berlangsung. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa belum ada laporan WNI yang terdampak secara langsung oleh kerusuhan.
Pemerintah Iran menegaskan bahwa protes yang berakar dari masalah ekonomi adalah hak rakyat, tetapi tindakan anarki dan kekerasan yang merusak ketertiban akan dihadapi dengan tegas sesuai hukum yang berlaku. Para pemimpin negara itu juga menuduh kekuatan asing mencoba memanfaatkan situasi untuk merusak stabilitas nasional.
Protes ini merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi rezim Iran dalam beberapa tahun terakhir, dengan tekanan domestik yang semakin meningkat akibat krisis ekonomi dan tekanan internasional yang terus memantau perkembangan situasi.
