Simak Isi pertemuan Prabowo dengan Tokoh Oposisi Selama 4,5 jam

Jakarta, INDONEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh nasional ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Jumat malam, 30 Januari 2026. Pertemuan tersebut sempat disebut sebagai pertemuan dengan tokoh-tokoh oposisi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Namun, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai penyebutan tersebut tidak tepat.

Menurut Abraham, para tokoh yang hadir justru berasal dari berbagai latar belakang keahlian dan tidak bisa dikategorikan sebagai oposisi pemerintah.

“Tidak tepat dibilang oposisi, karena ada Siti Zuhro juga dari BRIN,” ujar Abraham saat dihubungi pada Ahad, 1 Februari 2026.

Selain Abraham, sejumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, serta mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji. Dari unsur pemerintah, hadir Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Mayjen TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim, mantan Kepala Badan Intelijen ABRI (BIA).

Abraham menyebut pertemuan berlangsung sekitar 4,5 jam, dimulai pukul 16.30 WIB hingga 21.00 WIB. Presiden Prabowo membuka pertemuan dengan pemaparan selama kurang lebih 40 menit mengenai berbagai program pemerintah, termasuk strategi pengelolaan dan penyelamatan kekayaan sumber daya alam Indonesia.

Dalam paparannya, Prabowo disebut menegaskan keseriusannya menghadapi kekuatan oligarki yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

“Prabowo menyampaikan bahwa ia tidak takut menghadapi oligarki, meskipun mereka bisa saja mencoba menggoyang ekonomi Indonesia agar jatuh dalam krisis,” kata Abraham.

Selain isu ekonomi dan sumber daya alam, Prabowo juga menjelaskan alasan keterlibatannya dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Abraham mengungkapkan Prabowo menegaskan Indonesia dapat menarik diri jika keikutsertaan dalam dewan tersebut justru berdampak buruk bagi rakyat Palestina, khususnya warga Gaza.

“Prabowo bilang tidak usah terlalu khawatir. Kalau dalam perjalanannya ternyata lebih banyak mudaratnya untuk warga Palestina dan Gaza, kita bisa keluar,” ujar Abraham.

Presiden Prabowo juga menyinggung agenda reformasi kepolisian serta hasil pertemuannya dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Setelah paparan Presiden, para tokoh yang hadir diberi kesempatan menyampaikan pandangan sesuai bidang masing-masing.

Abraham Samad sendiri memaparkan materi terkait pemberantasan korupsi dan pendekatan hukum. Ia menyoroti masih rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Berdasarkan rilis Transparency International pada 2025, Indonesia mencatat skor 37 dari skala 100 untuk IPK tahun 2024.

Abraham menawarkan peta jalan pemberantasan korupsi dengan merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia. Ia menekankan empat isu utama yang memengaruhi IPK Indonesia, yakni penyuapan pejabat asing (foreign bribery), peningkatan kekayaan ilegal penyelenggara negara (illicit enrichment), perdagangan pengaruh (trading in influence), serta suap di sektor swasta (commercial bribery).

“Indonesia harus memiliki undang-undang perampasan aset, karena ini berkaitan langsung dengan pemulihan aset dan peningkatan harta kekayaan penyelenggara negara,” ujar Abraham.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut Presiden Prabowo mengundang tokoh-tokoh yang disebut sebagai oposisi dalam pertemuan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Sjafrie saat menjadi pembicara dalam acara retret Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Bogor, Jawa Barat.

Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan penegasan berbeda. Ia menolak menyebut para tokoh tersebut sebagai oposisi dan menekankan bahwa Presiden Prabowo membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat.

“Enggak ada yang oposisi. Itu tokoh-tokoh masyarakat yang Bapak Presiden terbuka untuk berdialog dan menerima masukan,” kata Prasetyo di Jakarta Selatan, Sabtu (31/1/2026).

Pertemuan tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya Presiden Prabowo merangkul berbagai pandangan dan keahlian untuk memperkuat tata kelola pemerintahan ke depan.*