Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta publik tidak terus-menerus memberikan komentar negatif terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun program pemerintah lainnya. Ia menegaskan, program tersebut merupakan bagian dari pilar pembangunan yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam agenda Economic Outlook 2026 pada Kamis (12/2/2026). Menurutnya, program-program seperti MBG dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi sekaligus mendorong pemerataan dan stabilitas sosial-politik.
“Kalau itu enggak ada, high economic growth-nya enggak bisa tercipta. Jadi jangan protes, MBG ini memang program yang diperlukan oleh masyarakat,” ujar Purbaya.
Ia menjelaskan, pemerintah merancang berbagai program secara serius dan terukur agar fondasi perekonomian tetap terjaga. Purbaya juga mengakui masih banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami arah strategi ekonomi pemerintahan saat ini.
Baca juga : Menkeu Purbaya Bidik Ambil Alih PNM dari BRI untuk Optimalkan KUR dan Tekan Subsidi Bunga
Namun, ia menegaskan bahwa kerangka besar strategi ekonomi bertumpu pada tiga pilar utama, yakni pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan, serta stabilitas sosial.
Purbaya turut menyoroti fenomena masyarakat yang turun ke jalan dan melakukan aksi protes di berbagai daerah tanpa komando terpusat. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan pada pertumbuhan ekonomi. Ia mengingatkan, sekalipun pemerintah memiliki berbagai program seperti MBG, ketika pertumbuhan ekonomi terganggu, implementasi program tidak dapat berjalan optimal.
Baca juga : Perkuat Pasokan Susu UHT untuk Program MBG, Ultrajaya Gelontorkan Investasi Senilai Rp1,14 Triliun
Di sisi lain, ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi saja tidak cukup. Tanpa pemerataan, kondisi tersebut berpotensi memicu instabilitas sosial yang dapat dengan cepat merembet ke ranah politik.
Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan bahwa sejak September 2025, pemerintah berupaya menghidupkan kembali mesin-mesin pergerakan ekonomi melalui penguatan sektor fiskal, moneter, dan sektor riil.
Dari sisi fiskal, ia mendorong kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah, untuk mempercepat dan mengefektifkan belanja. Ia mengakui dorongan tersebut sempat menimbulkan ketidaknyamanan di sejumlah pihak, namun tetap dijalankan sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga stabilitas ekonomi.
Dengan langkah itu, Purbaya memastikan seluruh proses transisi fiskal, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, telah masuk ke dalam sistem perekonomian nasional.
