Jakarta, INDONEWS.ID – Pemerintah Filipina mulai menerapkan sistem kerja empat hari seminggu di sejumlah kantor pemerintah sebagai langkah darurat menghadapi dampak krisis global akibat perang antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat di Timur Tengah.
Kebijakan tersebut diperintahkan langsung oleh Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., dan mulai berlaku pada Senin, 9 Maret 2026.
Dalam kebijakan ini, tidak semua instansi pemerintah akan mengikuti sistem kerja empat hari. Lembaga yang menyediakan layanan darurat dan vital seperti kepolisian, pemadam kebakaran, serta kantor pelayanan publik di garis depan tetap beroperasi seperti biasa.
Arahan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 114 yang memerintahkan setiap instansi pemerintah menyusun pedoman internal untuk memastikan sistem kerja baru berjalan efektif.
Baca juga : Skor Sementara Thailand vs Filipina 0-0: Gajah Perang Sulit Tembus Pertahanan The Azkals
“Semua instansi dengan ini diarahkan untuk merumuskan pedoman internal masing-masing untuk memastikan pemantauan dan dokumentasi yang tepat, termasuk verifikasi kehadiran, standar kinerja, serta mekanisme pemantauan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan Komisi Pelayanan Sipil,” demikian isi surat edaran yang dilansir Gulf News.
Selain perubahan pola kerja, pemerintah Filipina juga menghentikan sementara berbagai kegiatan perjalanan dinas dan aktivitas non-esensial. Pembatasan ini mencakup tur studi, kegiatan pembangunan tim, hingga pertemuan tatap muka yang sebenarnya masih dapat dilakukan secara daring.
Baca juga : Prediksi Thailand vs Filipina: Diunggulkan, Gajah Perang Harus Siap Hadapi Kenyataan Pahit
“Perjalanan yang dilakukan tanpa justifikasi yang jelas mengenai urgensi, kebutuhan operasional, atau relevansi program secara langsung juga akan dianggap tidak perlu,” tegas pemerintah dalam kebijakan tersebut.
Presiden Marcos juga menginstruksikan seluruh instansi pemerintah untuk melakukan penghematan sumber daya, khususnya dalam penggunaan listrik dan bahan bakar. Seluruh lembaga negara, termasuk perusahaan milik pemerintah, diwajibkan mengurangi konsumsi energi antara 10 hingga 20 persen.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan, setiap departemen diminta menunjuk petugas konservasi energi yang akan bekerja sama dengan auditor energi serta menyampaikan laporan penggunaan energi setiap bulan.
Di sisi lain, pemerintah Filipina juga meningkatkan koordinasi antar lembaga untuk melindungi warga negaranya yang bekerja di kawasan Timur Tengah. Presiden Marcos meminta Kementerian Luar Negeri, Departemen Pekerja Migran, serta Administrasi Kesejahteraan Pekerja Luar Negeri memperkuat koordinasi dalam memantau kondisi pekerja Filipina di negara-negara Teluk.
Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak meluas dari konflik di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dan mobilitas global.*
