Di Tengah Krisis Selat Hormuz, Indonesia Merancang Ulang Strategi Energi

Melalui diplomasi puncak (summit diplomacy) dan kunjungan kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto memperluas pilihan Indonesia di bidang minyak, gas, mineral, bahan baku industri, dan teknologi transisi energi.

Oleh Kevin Zongzhe Li
15 April 2026
Diterjemahkan oleh Mitrardi Sangkoyo

Krisis Selat Hormuz tidak sekadar mendongkrak tagihan bahan bakar Indonesia. Antara akhir Maret hingga awal April, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Jepang, Korea Selatan, dan Rusia dalam sebuah rangkaian kunjungan yang bukan jadwal rutin semata. Ketiga kunjungan itu diikat oleh satu perangkat prioritas bersama: ketahanan energi, rantai pasok industri, dan ketahanan strategis. Jika ditelaah secara keseluruhan, kunjungan-kunjungan tersebut mengisyaratkan terbentuknya strategi energi yang lebih koheren.

Di dalam negeri, Jakarta bergerak cepat untuk meredam gangguan melalui subsidi, manajemen bahan bakar, dan diversifikasi pasokan. Pada 12 Maret, Prabowo memerintahkan percepatan transisi energi dan diversifikasi sumber minyak. Pada 31 Maret, pemerintah telah membatasi penjualan bahan bakar, mempertahankan harga BBM bersubsidi tanpa perubahan, dan memberlakukan langkah-langkah manajemen permintaan. Pada 8 April, Prabowo secara eksplisit mengaitkan kemandirian energi dengan kedaulatan dan stabilitas.

Tak satu pun dari langkah-langkah ini yang mencolok jika berdiri sendiri; pemerintah di seluruh Asia Tenggara dan kawasan lainnya mengambil tindakan serupa. Kekhasan Indonesia terletak pada kemampuannya memadukan intervensi domestik dengan secara aktif mencari penyangga eksternal guna menghadapi gangguan di masa mendatang. Melalui diplomasi puncak (summit diplomacy) dan kunjungan kenegaraan, Prabowo memperluas pilihan Indonesia di bidang minyak, gas, mineral, bahan baku industri, serta teknologi transisi energi. Hasilnya adalah upaya pragmatis untuk memanfaatkan kemitraan demi mengurangi kerentanan strategis di bidang energi, industri, dan rantai pasok. Jakarta bekerja dari dua sisi sekaligus: menyerap guncangan di dalam negeri sambil memperluas ruang strategis secara global.

Kunjungan Prabowo ke Jepang memberikan sinyal paling jelas mengenai cakrawala jangka panjang. KTT pada 31 Maret menempatkan koordinasi ketahanan energi secara berdampingan dengan agenda yang lebih luas, yakni mencakup LNG, mineral kritis, kerja sama panas bumi, kolaborasi nuklir sipil, serta percepatan proyek-proyek besar di sektor hulu dan hilir. Serangkaian kesepakatan bisnis, termasuk ladang gas Masela, proyek panas bumi Rajabasa dan Hululais, serta proyek metanol Bontang yang memanfaatkan karbon dioksida hasil tangkapan, menegaskan betapa besar ambisi yang sudah bergerak.

Inisiatif-inisiatif ini sebagian besar telah dirancang sebelum krisis melanda. Itulah inti persoalannya. Krisis Hormuz menyuntikkan urgensi pada prioritas-prioritas yang memang sebelumnya sedang dikejar oleh Jakarta.

Kunjungan Prabowo ke Seoul memperkuat arah yang sama. Kunjungannya ke Korea Selatan meningkatkan hubungan bilateral ke tingkat Kemitraan Strategis Komprehensif Khusus dan mengaitkan energi bersih, mineral kritis, serta kerja sama industri dengan Dialog Keamanan Sumber Daya Energi tingkat tinggi. Indonesia dan Korea Selatan kini akan menjalankan koordinasi rutin mengenai aliran energi dan barang-barang esensial. Hal ini menyediakan mekanisme yang bersifat permanen bagi respons atas krisis, sekaligus mulai melembagakan saluran-saluran untuk mengelola guncangan masa depan secara lebih sistematis.

Rusia pun masuk dalam gambaran ini, meski dalam konteks yang lebih mendesak. Kunjungan Prabowo berpusat pada kemungkinan pembelian minyak dan gas, kerja sama hilir, serta kekhawatiran seputar pupuk. Prioritas-prioritas tersebut mencerminkan keterpaparan paling mendesak bagi Indonesia, tetapi juga selaras dengan naluri diversifikasi yang lebih luas, sebagaimana terlihat dalam kunjungan-kunjungan sebelumnya. Kunjungan terbaru ke Moskow juga dibangun di atas hubungan yang sudah aktif: Prabowo dan Presiden Rusia Vladimir Putin telah bertemu sebanyak lima kali dalam setahun terakhir.

Jika ditelaah secara menyeluruh, ketiga kunjungan tersebut memperlihatkan pemerintahan yang sedang belajar dengan cepat di bawah tekanan. Krisis Selat Hormuz tidak berhenti pada terganggunya pasokan energi. Efek lapis kedua dan ketiganya merambah ke sektor pengiriman, gas, pupuk, bahan baku industri, dan teknologi yang menopang sistem energi masa depan. Pemerintah mana pun yang memperlakukan ranah-ranah tersebut sebagai berkas kebijakan yang saling terpisah niscaya akan terjebak pada respons yang terlambat dan terlalu sempit.

Dengan memperhatikan hal tersebut, tiga aspek dari strategi energi Indonesia yang tengah berkembang layak mendapatkan penekanan.

Pertama, Indonesia membedakan dirinya di dalam kawasan Asia Tenggara melalui kombinasi aktivisme kebijakan dalam dan luar negeri. Sebagian besar kawasan masih berada dalam mode bantuan segera (immediate-relief mode), dengan pemerintah-pemerintah yang berfokus pada keringanan pajak, manajemen konsumsi, dan stabilisasi domestik. Kelompok lain yang lebih kecil memiliki ruang diplomatik yang lebih luas dan menggunakannya secara aktif. Malaysia berinteraksi dengan Teheran untuk mengamankan akses pelayaran melalui Hormuz, sementara Singapura memanfaatkan posisinya sebagai pusat pengilangan dan distribusi bahan bakar dalam koordinasi ketahanan energi bersama Australia. Di sini, Indonesia menonjol karena beroperasi di kedua sisi sekaligus: meredam guncangan domestik sembari mengirim presiden ke luar negeri untuk membangun ketahanan eksternal.

Kedua, cakrawala kebijakan bersifat berlapis. Sebagian dari langkah yang dikejar Jakarta mungkin dapat meringankan tekanan jangka pendek. Yang lebih penting adalah arsitektur jangka panjang yang tengah terbentuk melalui diversifikasi, mineral kritis, kerja sama industri, dan teknologi yang berpotensi mengurangi ketergantungan di masa depan. Guncangan saat ini membantu mempercepat reorganisasi yang lebih luas dari cara Indonesia berpikir tentang energi.

Ketiga, pola diplomatik ini signifikan. Rencana perjalanan Prabowo memperlihatkan sebuah strategi yang beroperasi melampaui dikotomi Tiongkok-Barat yang sudah lazim. Tiongkok tetap memainkan peran sentral dalam manufaktur teknologi bersih dan penerapan sistem energi, namun respons Jakarta bergerak melalui bauran yang berbeda dari para kekuatan besar dan menengah. Hal ini memberikan wujud praktis pada diplomasi “bebas dan aktif” Indonesia, dengan mengubah penyelarasan majemuk (multi-alignment) menjadi saluran kerja sama yang terdiversifikasi, tanpa mengikat Indonesia pada satu pusat eksternal mana pun.

Semua ini bukan berarti Jakarta telah menyelesaikan masalah jangka pendek. Selama perang Israel-Iran-A.S. berlanjut, Indonesia tetap dalam posisi rentan. Banyak inisiatif yang diumumkan sejauh ini masih bersifat awal, dan bahkan pengaturan minyak dan gas yang berhasil sekalipun tidak akan mengurangi ketergantungan impor secara berarti dalam jangka waktu yang singkat.

Namun Jakarta tengah membangun perancah bagi ketahanan yang lebih tahan lama, kendati pemerintah sendiri mungkin belum sepenuhnya mengartikulasikan logika strategisnya. Krisis Hormuz telah mendorong Indonesia menuju pemahaman tentang keamanan yang lebih luas: sebuah pemahaman yang memperlakukan keterpaparan dalam sistem energi sebagai sesuatu yang tak terpisahkan dari keterpaparan dalam perdagangan, industri, dan infrastruktur. Responsnya adalah membangun lebih banyak pilihan, lebih banyak mitra, dan bahkan, lebih banyak duplikasi komponen, perangkat, dan fungsi sistem (redundancy).