Jakarta, INDONEWS.ID – Dinamika politik di Irak kembali memanas setelah aliansi blok Syiah, Coordination Framework, resmi menunjuk Ali Al Zaidi sebagai kandidat perdana menteri pada Senin (27/4). Penunjukan ini menandai babak baru dalam tarik-ulur kekuasaan yang berlangsung selama berminggu-minggu di negara tersebut.
Koalisi Coordination Framework yang didominasi faksi-faksi pro-Iran merupakan blok terbesar di parlemen Irak saat ini. Sumber menyebut Presiden Irak, Nizar Amedi, telah secara resmi meminta Zaidi membentuk pemerintahan baru.
Sesuai konstitusi, Zaidi memiliki waktu 30 hari untuk menyusun kabinet dan mengajukannya ke parlemen guna memperoleh persetujuan. Dalam sistem politik Irak, pembagian kekuasaan dilakukan berdasarkan kelompok etnis dan sektarian, di mana presiden berasal dari Kurdi, perdana menteri dari Syiah, dan ketua parlemen dari Sunni.
Penunjukan ini terjadi setelah kebuntuan panjang terkait suksesi kepemimpinan. Mantan PM Nouri Al Maliki sempat berupaya kembali berkuasa, sementara petahana Mohammed Shia Al Sudani ingin mempertahankan posisinya.
Namun, situasi berubah setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan ultimatum pada Januari lalu. Ia menolak kemungkinan kembalinya Maliki yang dinilai dekat dengan Iran, bahkan mengancam akan menghentikan bantuan AS untuk Irak jika hal tersebut terjadi.
Sosok “Crazy Rich” dari Dunia Bisnis
Berbeda dari tokoh politik Irak pada umumnya, Ali Al Zaidi dikenal sebagai miliarder dengan jaringan bisnis luas. Ia memiliki kepentingan di berbagai sektor strategis, mulai dari perbankan hingga distribusi program bantuan pangan pemerintah yang menjangkau jutaan warga.
Pria berusia sekitar 40 tahun ini tidak meniti karier melalui jalur politik tradisional. Ia justru membangun reputasi melalui dunia keuangan, administrasi, dan manajemen institusi. Latar belakang tersebut membuatnya dipandang sebagai kandidat kompromi di tengah kebuntuan politik.
Zaidi berasal dari Provinsi Dhi Qar di Irak selatan, wilayah yang memiliki pengaruh politik dan kesukuan kuat. Ia juga berasal dari keluarga dengan peran sosial yang cukup dikenal di daerahnya.
Secara akademik, Zaidi memiliki gelar magister di bidang keuangan dan perbankan, serta dua gelar sarjana di bidang keuangan dan hukum. Profil ini memperkuat citranya sebagai teknokrat ketimbang politisi ideologis.
Dalam perjalanan kariernya, ia pernah menduduki berbagai posisi penting, termasuk memimpin dewan direksi National Holding Company, Universitas Al Shaab, Institut Medis Ishtar, serta South Bank (sebelumnya Al Janoub Bank). Ia juga tercatat sebagai anggota Asosiasi Pengacara Irak.
Para pendukungnya menilai Zaidi membawa agenda reformasi kelembagaan, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta pemberdayaan generasi muda. Ia juga diharapkan mampu menjembatani kebutuhan pendidikan dengan pasar kerja.
Namun, label sebagai “kandidat kompromi” sekaligus sorotan kedekatan geopolitik membuat langkah Zaidi tidak akan mudah. Ia harus menghadapi tekanan dari berbagai kubu, baik domestik maupun internasional, dalam membentuk pemerintahan yang stabil.
Jika berhasil membentuk kabinet dan mendapatkan dukungan parlemen, Zaidi akan menjadi simbol pergeseran politik Irak—dari dominasi figur partisan menuju kepemimpinan berbasis teknokrasi.
