PWRI Temui Menteri PANRB: Dorong Penguatan Status Hukum dan Pemberdayaan 3,5 Juta Pensiunan ASN sebagai Aset Bangsa

Jakarta, INDONEWS.ID – Pengurus Besar Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PB-PWRI) melakukan pertemuan resmi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Rabu (30/4/2026).

Dalam pertemuan yang digelar sekitar pukul 13.30 WIB itu, Menteri PANRB diwakili oleh Staf Khusus MENPANRB Dr. Tasdik Kinanto. Hadir juga Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Budaya Kerja Abdul Hakim.

Sedangkan dari PB-PWRI hadir antara lain PJ Ketua Umum PB-PWRI, Dr. Setyanto P. Santosa, didampingi Dr. Mulia Nasution, Dr. Adhi Santika, Ketua Dokumentasi/Publikasi, Drs. Asri Hadi, MA, yang juga pemimpin redaksi media online Indonews.id, Yeris I, dan Subagio.

Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah strategis untuk memperjelas kedudukan hukum pensiunan dalam sistem kelembagaan negara serta persiapan Musyawarah Nasional (MUNAS) XV PWRI yang akan datang.

Dr. Setyanto menekankan bahwa pensiunan ASN bukan sekadar kelompok masyarakat purna tugas, melainkan aset sumber daya manusia yang memiliki integritas, pengalaman birokrasi, dan loyalitas tinggi terhadap negara.

Ada tiga poin utama yang didorong dalam pertemuan tersebut. Pertama, terkait kepastian status hukum.

Dr. Setyanto mengatakan, PWRI mendorong adanya regulasi turunan dari UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN yang secara spesifik mengatur pembinaan dan pemberdayaan ASN purna bakti agar tetap memiliki peran dalam pembangunan nasional.

Kedua, terkait digitalisasi data keanggotaan. PWRI mengusulkan integrasi data dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mempermudah transisi ASN yang memasuki masa pensiun agar secara otomatis terakreditasi dalam wadah PWRI (Stelsel Pasif).

Ketiga, kesejahteraan dan pemberdayaan. PWRI memaparkan program unggulan seperti Silver College dan Sanggar Lansia sebagai upaya mendukung Strategi Nasional Kelanjutusiaan (Perpres 88/2021).

Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2001-2003 dan juga pernah menjadi Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia 1992-1996 ini mengatakan, PWRI berharap adanya dukungan pemerintah dalam mendorong kolaborasi strategis dengan PT Taspen melalui program pemberdayaan ekonomi.

"Kami membawa aspirasi dari sekitar 3,5 juta pensiunan ASN di seluruh pelosok Indonesia. Kami ingin memastikan bahwa setelah puluhan tahun mengabdi, para pensiunan tetap mendapatkan pembinaan yang jelas dan dapat berkontribusi sebagai `cadangan strategis` dalam mendukung Reformasi Birokrasi," ujar Dr. Setyanto P. Santosa.

Menteri PANRB menyambut baik aspirasi tersebut dan menyatakan komitmennya untuk meninjau masukan PWRI terkait penguatan peran pensiunan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.

(Asri Hadi (kanan) bertemu dengan purna praja IPDN angkatan 24 yang sekarang meniti karir di Kementrian PANRB. Foto: Ist)

Undang Menteri PANRB di Munas XV PWRI

Dalam pertemuan tersebut, PB-PWRI secara resmi mengundang Menteri PANRB untuk hadir dan membuka MUNAS XV PWRI yang dijadwalkan berlangsung pada 24-26 Juli 2026 di Jakarta.

MUNAS PWRI akan mengusung tema "Satu Tekad Satu Jiwa: Memperkokoh Solidaritas Wredatama Demi Kesejahteraan Bersama".

Sementara itu, Ketua Dokumentasi/Publikasi Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional PWRI XV Tahun 2026 dan Hari Ulang Tahun PWRI LXIV Tahun 2026, Drs. Asri Hadi, MA menambahkan, Munas pada Juli mendatang akan memilih Ketua Umum PWRI yang baru.

Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) adalah organisasi wadah tunggal bagi purna bakti Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersifat nasional, menjunjung tinggi persatuan, dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota serta keluarga.

“PWRI adalah perkumpulan para pensiunan para PNS baik di pusat maupun di daerah, termasuk pensiunan BUMN dan BUMD serta para pensiunan dari pegawai di Sekjend DPR RI maupun pegawai di Sekjend MPR RI,” pungkas Asri Hadi. *