Pakar Ekologi Politik lulusan IPB University sekaligus Program Officer Natural Resources and Climate Justice, Yayasan Tifa, Firdaus Cahyadi. (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Lingkungan Hidup, harus disikapi secara kritis. Diharapkan ada perubahan strategis pada kebijakan lingkungan ke depan.
Hal itu diungkapkan Pakar Ekologi Politik lulusan IPB University sekaligus Program Officer Natural Resources and Climate Justice, Yayasan Tifa, Firdaus Cahyadi melalui pernyataan pers di Bogor, Kamis (30/4/2026).
Dia mengatakan, aktivis buruh yang acap kali memperjuangkan nasib kaumnya itu harus membaca fenomena gejolak politik lingkungan atas penunjukan Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto, sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional.
Pengangkatan Jumhur, kata Firdaus, merupakan upaya untuk menormalisasi konflik kepentingan dan hegemoni kekuasaan yang menimbulkan ketidakadilan ekologi.
“Publik serta Menteri LH harus membaca kedua fenomena itu sebagai sebuah kemunduran dalam citra panggung internasional terhadap kredibilitas kita (dalam) mendukung kebijakan iklim dan transisi energi, yang penuh dengan in-transparansi,” ujar anggota Tim Sekretariat Nasional Indonesia Climate Justice Literacy (ICJL) itu.
Menurut Firdaus, kehadiran figur lain yaitu Jumhur, di luar afiliasi keluarga presiden pada garis depan negosiasi pendanaan taman nasional akan menciptakan sebuah kekuatan solid bagi keberlangsungan transparansi struktural dalam kacamata internasional dan juga degradasi ketimpangan ekologis dalam penguasaan sumberdaya alam oleh segelintir elite.
“Ketimpangan penguasaan sumberdaya alam inilah yang seringkali menyebabkan kerusakan alam dan ketidakadilan ekologis, perlu ada terobosan dan aksi baru untuk meredakannya,” ujar Firdaus.
Publik, kata Firdaus Cahyadi, perlu melakukan pengawasan terhadap kinerja Menteri LH baru ini, dalam upaya untuk memastikan transparansi dan meritokrasi dalam kebijakan lingkungan hidup.
“Jika tidak ada pengawasan publik, dan CSO terhadap upaya hegemoni ini, maka lingkungan hidup berisiko dipandang hanya sebagai instrumen untuk mengamankan investasi dan lapangan kerja, dan ladang cuan keluarga presiden,” ujarnya.
“Protes-protes masyarakat terkait tumpang tindih kebijakan dan kerusakan alam akan diredam bukan dengan dialog substansial bersama jajaran pemangku kebijakan, melainkan melalui pendekatan administratif dan kooptasi,” tambahnya.
Karena itu, menurut Firdaus, masyarakat sipil, serta Menteri LH baru harus konsisten menjaga kritisisme agar tidak terjebak dalam hegemoni negara.
“Fokus kritik harus diarahkan pada apakah kebijakan lingkungan hidup yang lahir nanti akan benar-benar membongkar struktur ketimpangan agraria dan utang ekologis, atau hanya menjadi kosmetik bagi kelanjutan industri ekstraktif untuk terus mengakumulasi laba,” pungkasnya. *
