Jakarta, INDONEWS.ID - Kurs rupiah menembus Rp18.000 per dolar AS pada hari ini, Kamis (4/6/2026).
Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan mengatakan bahwa hal tersebut tidak mengejutkan.
“Arah ke sana sudah diperkirakan banyak kalangan dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun pemerintah terus bersikeras menyangkal,” ujarnya di Jakarta, Kamis.
Anthony mengatakan, sikap penyangkalan itu bisa dimaklumi. Pemerintah memang harus berusaha tenang di hadapan publik demi menjaga kepercayaan pasar.
Tetapi, menurut Anthony, cara yang dilakukan pemerintah tersebut justru menjadi bumerang.
Pertama, tidak tampak kebijakan konkret yang mampu menenangkan pasar. Kedua, penyangkalan itu disampaikan dengan nada meremehkan pihak yang memperingatkan kejatuhan rupiah—yang pada akhirnya terbukti benar.
Anthony mengatakan, dengan gaya khasnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa para ekonom pengkritik tidak paham ekonomi. Pemerintah berulang kali mengatakan rupiah akan menguat. Tetapi, kata Anthony, yang terjadi sebaliknya: rupiah terus terdepresiasi. Kredibilitas pemerintah terus terkikis.
Seperti diketahui, bursa saham pun ikut ambruk. IHSG hari ini ditutup di bawah 6.000, turun sepertiga dari puncaknya pada awal Januari tahun ini.
Kondisi ini diperburuk dengan sejumlah kebijakan yang diluncurkan secara tiba-tiba. ”Bukannya memperbaiki iklim usaha, kebijakan tersebut malah menambah ketidakpastian di kalangan investor. Misalnya, kewajiban ekspor batubara dan kelapa sawit melalui satu pintu, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI),” beber Anthony.
Dia mengatakan, bukan hanya pengusaha dan investor yang was-was. Publik pun mulai mempertanyakan arah ekonomi Indonesia ke depan: apakah rupiah akan berbalik menguat ke Rp16.000, atau justru melanjutkan pelemahannya menuju Rp20.000 per dolar AS.
Anthony mengatakan, kurs rupiah saat ini pada dasarnya ditentukan oleh satu faktor: besarnya surplus aliran modal masuk melalui penarikan utang luar negeri. Tanpa arus masuk yang signifikan, tekanan terhadap rupiah tidak akan mereda.
Faktanya, dalam empat bulan pertama 2026, cadangan devisa merosot USD10,3 miliar — dari USD156,5 miliar pada akhir Desember 2025 menjadi USD146,2 miliar pada akhir April 2026. Cadangan devisa bulan Mei kemungkinan masih turun, mengingat tekanan terhadap rupiah sepanjang Mei yang lalu masih cukup berat.
Memasuki awal Juni, tekanan terhadap rupiah belum mereda. Ini mengindikasikan bahwa arus masuk utang luar negeri yang diharapkan belum terealisasi. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 50 basis poin bulan lalu pun tidak menghasilkan efek stabilisasi yang berarti.
Kini, kata Anthony, nasib rupiah bertumpu pada satu variabel krusial: keberhasilan penerbitan Panda Bond — surat utang berdenominasi yuan yang direncanakan diterbitkan di pasar China.
Jika penerbitan itu gagal, atau hasilnya jauh di bawah ekspektasi sehingga tidak cukup menutup capital outflow, maka rupiah diprediksi akan terus terdepresiasi. Kurs Rp20.000 per dolar AS — atau depresiasi sekitar 21 persen dari asumsi APBN 2026 sebesar Rp16.500 — bisa segera menjadi kenyataan.
Dalam kondisi seperti ini, katanya, analisis independen dari para ekonom menjadi semakin penting.
”Masyarakat membutuhkan informasi alternatif yang jujur untuk memahami risiko yang sesungguhnya dan mengambil langkah antisipasi yang tepat — bukan sekadar narasi optimisme yang berulang kali terbukti meleset,” pungkasnya.