Jakarta, INDONEWS.ID – Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah militer AS melancarkan serangan terhadap sejumlah target militer Iran sebagai respons atas insiden penyerangan terhadap kapal kargo komersial di Selat Hormuz. Eskalasi terbaru ini memunculkan kekhawatiran bahwa kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani kedua negara pada 17 Juni 2026 berada di ambang kegagalan.
Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) pada Jumat (26/6/2026) mengonfirmasi telah melaksanakan serangan udara terhadap fasilitas militer Iran yang disebut terkait dengan operasi drone dan rudal.
"Pesawat AS menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai," demikian pernyataan resmi CENTCOM.
Militer AS menyatakan langkah tersebut diambil sebagai balasan atas serangan drone yang menghantam kapal kargo Ever Lovely, berbendera Singapura, saat melintas di Selat Hormuz sehari sebelumnya.
Menurut CENTCOM, tindakan Iran tidak hanya melanggar kesepakatan gencatan senjata, tetapi juga mengancam kebebasan navigasi di salah satu jalur perdagangan paling strategis di dunia.
"Perilaku berbahaya Iran merusak kebebasan navigasi karena perdagangan semakin mengalir melalui koridor perdagangan internasional yang vital," tulis CENTCOM.
Serangan udara AS dilaporkan terjadi di sekitar Pelabuhan Sirik, Iran bagian selatan.
Iran Balas Serangan
Tak lama setelah serangan tersebut, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengumumkan telah melancarkan serangan balasan terhadap instalasi militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
Dalam pernyataannya kepada kantor berita pemerintah IRNA, IRGC memperingatkan bahwa Iran akan memberikan respons yang lebih luas apabila Washington kembali melakukan aksi militer.
"Jika terjadi agresi berulang, tanggapan Iran akan lebih luas," tegas IRGC.
Hingga kini belum ada laporan resmi mengenai korban maupun tingkat kerusakan akibat aksi saling serang tersebut.
Baku tembak terbaru ini menimbulkan keraguan terhadap keberlangsungan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang disepakati Amerika Serikat dan Iran pada 17 Juni lalu.
Kesepakatan tersebut mengatur penghentian operasi militer di seluruh lini konflik, termasuk penghentian sementara perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran sejak akhir Februari 2026.
Namun masing-masing pihak kini saling menuding telah melanggar isi memorandum tersebut.
Dokumen itu juga mengatur pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz selama masa transisi 60 hari sembari membuka ruang negosiasi lanjutan mengenai mekanisme lalu lintas kapal di kawasan tersebut.
Trump Sebut Serangan Drone "Pelanggaran Bodoh"
Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyalahkan Iran atas insiden yang menimpa kapal Ever Lovely.
Trump mengklaim Iran meluncurkan sedikitnya empat drone serang ke arah kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Tiga drone disebut berhasil ditembak jatuh, sementara satu lainnya menghantam dek atas kapal kargo tersebut.
"Salah satu drone menghantam dek atas sebuah kapal kargo besar dan sangat mahal," tulis Trump melalui media sosial.
Dalam konferensi pers, Trump menegaskan bahwa insiden tersebut merupakan pelanggaran terhadap memorandum yang telah disepakati.
"Saya tidak suka fakta bahwa mereka menembak kemarin. Kapal itu sedikit rusak. Mereka seharusnya tidak melakukan itu," katanya.
Wakil Presiden AS JD Vance menegaskan Washington tetap menghormati isi memorandum, namun memperingatkan bahwa setiap aksi kekerasan akan mendapat respons yang setimpal.
"Iran menandatangani perjanjian gencatan senjata. Kami telah menghormatinya. Jika mereka memiliki perbedaan pendapat tentang bagaimana MoU diterapkan, mereka dapat menghubungi kami," ujarnya.
Sementara itu, koresponden Al Jazeera di Washington, Kimberly Halkett, menilai serangan terbaru AS masih tergolong lebih terukur dibandingkan operasi militer sebelumnya.
Menurutnya, Gedung Putih tampaknya membedakan respons terhadap serangan yang menyasar kapal komersial dengan ancaman langsung terhadap kapal perang Amerika Serikat.
Meski demikian, Halkett mengingatkan bahwa risiko eskalasi tetap tinggi mengingat kedua negara masih saling menunjukkan kekuatan militernya.
Pandangan serupa disampaikan mantan diplomat senior AS, Alan Eyre. Ia menilai memorandum yang menjadi dasar gencatan senjata masih menyisakan banyak celah interpretasi, terutama terkait pengaturan lalu lintas kapal di Selat Hormuz.
"Iran ingin setiap kapal yang melintas berkoordinasi dengan otoritasnya, sedangkan Amerika Serikat menginginkan kebebasan navigasi tanpa syarat. Perbedaan tafsir inilah yang berpotensi memicu konflik baru," kata Eyre.
Dengan kembali pecahnya aksi saling serang, masa depan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran kini berada dalam ketidakpastian. Kondisi tersebut juga memunculkan kekhawatiran baru terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah dan kelancaran perdagangan global yang bergantung pada jalur Selat Hormuz.
