CELIOS: Kepala BGN Sudaryono Hanya Fokus pada Atraksi di Hilir, Tidak Menyentuh Akar Masalah MBG

Jakarta, INDONEWS.ID - Setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 22 Juli 2026 lalu sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, langsung tancap gas.

Eks Wakil Menteri Pertanian itu misalnya melakukan evaluasi dan bersih-bersih birokrasi dari praktik korupsi, pungutan liar (pungli), serta ketidakdisiplinan untuk memperbaiki Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Beberapa hal yang dilakukan Sudaryono misalnya memecat 261 pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) - termasuk 37 tenaga ahli - serta mengancam memecat 9 ASN yang terlibat pelanggaran disiplin berat dan indikasi korupsi.

Selain itu, menutup dapur MBG yang melakukan pelanggaran standard operating procedure (SOP) dan memberhentikan puluhan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selanjutnya, Sudaryono juga menginstruksikan seluruh staf menghentikan pungli dan membagikan kertas HVS kosong tanpa nama bagi pegawai untuk melaporkan atasan atau oknum pusat yang meminta uang.

Yang patut diacungi jempol yaitu Sudaryono mengembalikan dana sebesar Rp311,2 miliar ke kas negara untuk memastikan akuntabilitas anggaran. Terakhir, Sudaryono meminta masyarakat untuk melaporkan siapa saja yang mencatut namanya atau mengaku orang dekatnya untuk mendapatkan keuntungan proyek atau pemilihan supplier.

Terlepas dari gebrakan tersebut, Direktur Kebijakan Publik dan Keadilan Fiskal Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, mengatakan yang dilakukan oleh Sudaryono tersebut belum menyentuh akar masalah sesungguhnya yang ada di program MBG.  

“Yang dilakukan oleh Pak Sudaryono beberapa waktu terakhir ini ‘Government by space goats’. Jadi harus ada yang di-blame, yang disalahkan dan itu ya pegawai BGN-nya, dapurnya dan lain-lain,” ujarnya kepada Indonews.id, di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Media mengatakan, yang dilakukan oleh Sudaryono itu hanya seakan-akan menutup akar persoalan, namun sejatinya tidak dia bereskan.

”Cuman ini seakan-akan menutupi akar persoalan, yang sebenarnya dan akarnya ini kan enggak dibahas dan enggak dibereskan oleh BGN sekarang. Apa akar masalahnya? Satu inefisiensi. Skema yang sekarang, yang tersentralisasi Rp15.000 (biaya untuk satu porsi program MBG) sebagian habis untuk penyelenggara. Itu kan nggak ada evaluasi sama sekali dan masih terus dilanjutkan,” bebernya.

Kedua, kata Media, terkait kepemilikan dapur juga masih menyisahkan masalah. ”Siapa pemilik dapurnya itu yang jadi masalah sekarang. Karena rentenya di sana, potensi korupsinya di sana. Jadi siapa pemilik dapurnya nggak disentuh sama sekali,” tuturnya.

Karena itu, kata Media, Sudaryono hanya fokus pada persoalan di hilir. ”Seakan-akan sudah bekerja, tapi menutupi persoalan yang sebenar-benarnya yaitu soal siapa pemilik dapurnya, kebocoran uang negara termasuk inefisiensi yang luar biasa, skema MBG yang masih tersentralisasi dan tidak melibatkan banyak entitas lokal dan komunitas,” ujarnya.

Hal tersebut, kata Media, menjadi masalah bagi program nasional unggulan dari pemerintahan Prabowo tersebut. ”Publik dipertontonkan atraksi-atraksi seperti ini aja, tapi akar masalahnya enggak selesai,” pungkasnya. *