Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam dialog FMB9 bertajuk Orkestrasi Kemenko Pangan: Mendorong Akselerasi Program, Selasa (28/7/2026).
Jakarta, INDONEWS.ID - Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) memastikan lima program prioritas Presiden Prabowo Subianto terus dipercepat melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Kemenko Pangan memiliki peran utama dalam memastikan kebijakan dan regulasi antarkementerian serta pemerintah daerah berjalan selaras. Kementerian tersebut saat ini mengoordinasikan enam kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan lima program prioritas pemerintah.
Kelima program tersebut mencakup program pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih, Waste to Energy, serta Pasar Karbon.
"Tugas kita mengawal, memastikan program-program Presiden bisa berjalan dengan baik. Bukan teknisnya, tetapi koordinasi, sinkronisasi aturan antara kementerian, lembaga, pemerintah pusat, gubernur, dan bupati agar seluruh kebijakan bisa berjalan baik dan hasilnya sesuai target yang ingin dicapai," kata Zulkifli dalam dialog FMB9 bertajuk Orkestrasi Kemenko Pangan: Mendorong Akselerasi Program, Selasa (28/7/2026).
Menurut Zulkifli, koordinasi menjadi penting karena pelaksanaan program prioritas pemerintah melibatkan banyak instansi dengan kewenangan berbeda. Karena itu, Kemenko Pangan berperan mempertemukan para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan kendala regulasi maupun persoalan implementasi di lapangan.
Perkuat Ketahanan Pangan
Dalam sektor pangan, pemerintah mendorong sejumlah kebijakan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Upaya tersebut antara lain penyederhanaan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi, perbaikan sistem irigasi, penetapan harga pembelian gabah yang lebih berpihak kepada petani, serta percepatan pembangunan sawah baru.
Zulkifli menilai kebijakan tersebut penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperbaiki kesejahteraan petani. Menurutnya, keberpihakan terhadap petani menjadi salah satu fondasi untuk mencapai swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
"Kalau kita bisa swasembada, kehormatan kita, kehormatan pertanian kita. Yang mendapat manfaat adalah petani Indonesia. Karena itu lahirlah kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo yang berpihak kepada petani Indonesia," ujarnya.
Zulkifli optimistis produksi padi nasional akan meningkat pada 2027. Optimisme tersebut didukung pembangunan sawah baru pada 2026, perbaikan jaringan irigasi, serta penggunaan varietas benih unggul.
"Tahun 2027 panen bakal lebih bagus, karena 2026 kita cetak sawah. Irigasi sudah jadi, varietas baru sudah banyak. Insya Allah 2027 produksi akan naik," katanya.
Kampung Nelayan Merah Putih
Selain sektor pertanian, pemerintah juga mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan infrastruktur pendukung, seperti balai lelang, pabrik es, cold storage, hingga akses pemasaran.
Zulkifli mengatakan keterbatasan fasilitas penyimpanan dan kebutuhan modal selama ini membuat sebagian nelayan terpaksa menjual hasil tangkapan dengan harga rendah kepada tengkulak.
"Kebijakan bapak Presiden ini harus berpihak dulu ke nelayan. Maka dibuat Kampung Nelayan Merah Putih, bangun cold storage, nanti jual ke koperasi dan ke SPPG. Tujuan akhirnya adil bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Pemerintah juga mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dirancang menjadi pusat distribusi kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Komoditas dan layanan yang akan didukung koperasi tersebut antara lain pupuk bersubsidi, LPG 3 kilogram, bantuan sosial, dan kebutuhan pangan.
"Jadi kami ingin di desa itu punya akses yang cepat terhadap ekonomi, terhadap distribusi, dan di desa itu nanti ada pusat pertumbuhan ekonomi baru," kata Zulkifli.
Dorong Waste to Energy dan Pasar Karbon
Kemenko Pangan juga mengawal percepatan program Waste to Energy melalui penyederhanaan regulasi. Program tersebut ditujukan untuk membantu mengatasi persoalan pengelolaan sampah, termasuk masalah tempat pembuangan akhir (TPA) dengan sistem open dumping di sejumlah kota besar.
Di sektor ekonomi hijau, pemerintah mendorong pengembangan perdagangan karbon melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Sistem tersebut menjadi salah satu fondasi untuk membangun perdagangan karbon nasional yang terintegrasi dengan sistem internasional.
Pemerintah berharap pengembangan pasar karbon dapat membuka peluang investasi sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekonomi rendah karbon.
Sementara itu, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat melalui evaluasi manajemen, perbaikan sistem pendataan, serta peningkatan pengawasan agar program tersebut berjalan efektif dan tepat sasaran.
"Manajemennya sudah kita evaluasi dan perbaiki. Berilah kami waktu untuk menyelesaikan pekerjaan besar ini," ujar Zulkifli.
Zulkifli menegaskan, seluruh program prioritas tersebut diarahkan untuk memperluas pemerataan kesejahteraan masyarakat. Penguatan desa, peningkatan ketahanan pangan, dan perluasan akses ekonomi menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
