Rapat konsolidasi, evaluasi, dan penutupan Pos Pendukung Logistik Nasioanl (Posduklognas) Halim Perdanakusuma di Posduklognas Halim pada Senin (7/9). (Foto: BNPB)
Jakarta, INDONEWS.ID - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengalihkan penerimaan bantuan penanganan gempa M7,7 Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Pos Pendukung Logistik Nasional (Posduklognas) Halim Perdanakusuma ke Gudang Logistik dan Peralatan BNPB di Jatiasih, Kota Bekasi. Peralihan ini berlaku sejak Senin, 7 September 2026.
Pemindahan lokasi ini diputuskan dengan mempertimbangkan pola penyaluran bantuan di lokasi terdampak yang mulai mengalami penyesuaian seiring dengan kondisi penanganan darurat di wilayah terdampak yang semakin membaik, aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang mulai bangkit, serta sebagian besar pengungsi yang sudah kembali ke tempat tinggal masing-masing.
Selain itu, bantuan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat peduli bencana telah disalurkan secara langsung ke wilayah terdampak.
Meskipun demikian, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB selaku Koordinator Posduklognas Halim Perdanakusuma, Andi Eviana, menegaskan bantuan logistik yang diterima di gudang logistik Jatiasih tetap akan dimobilisasi dan disalurkan secara cepat dan tepat kepada masyarakat terdampak.
Baca juga : IKN dan Peluang Menjadi "The Next Selat Hormuz"
"Barang bantuan logistik di gudang Jatiasih akan segera kami kirimkan ke NTT. Saat ini dioptimalkan jalur transportasi darat mengingat situasi dan kondisi sekarang adanya penutupan bandara. Kami masih tetap akan bekerja sama dengan Lanud Halim Perdanankusuma untuk menggunakan pesawat Hercules ketika situasi dan kondisi sudah mulai membaik," jelas Eviana seperti dikutip dari siaran pers Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, di Jakarta, Senin (7/9/2026).
Pos Pendukung Logistik Nasional (Posduklognas) Halim Perdanakusuma mulai beroperasi pada tanggal 15 Agustus 2026, dengan melakukan kegiatan pengelolaan bantuan logistik dan peralatan berupa penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan distribusi dari berbagai pihak untuk selanjutnya didistribusikan ke berbagai wilayah terdampak di NTT yang meliputi 7 Kabupaten (Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ende, Sikka, Nagekeo, Ngada) melalui jalur udara, laut dan darat.
Hingga Minggu (6/9) total bantuan yang masuk ke Posduklognas Halim sebesar 2.177.517 kilogram atau sekitar 2.177 ton. Dari jumlah tersebut, bantuan yang telah berhasil didistribusikan mencapai 2.142.507 kilogram atau sekitar 2.142 ton, atau sebesar 98,39 persen. Adapun bantuan yang masih berada di gudang Posduklognas tercatat sebanyak 35.010 kilogram atau sekitar 35 ton.
Distribusi logistik dari Posduklognas Halim dilaksanakan melalui berbagai moda, yaitu:
* 44 sortie pesawat TNI AU, dengan total 638.319 kg;
* 71 sortie pesawat kargo komersial untuk bantuan bersumber dari DSP,
sebesar 1.065.000 kg;
* 3 trip kapal dengan 2 kapal TNI AL, sebesar 294.082 kg; dan
* 16 truk, sebesar 145.106 kg.
Data ini menunjukkan bahwa Posduklognas telah menjalankan fungsi utamanya sebagai simpul konsolidasi dan distribusi logistik nasional secara optimal. Keberhasilan distribusi ini bukan hanya ditentukan oleh besarnya volume bantuan, tetapi terutama oleh kemampuan mengintegrasikan berbagai sumber daya transportasi untuk memastikan bantuan sampai ke wilayah terdampak.
BNPB Apresiasi Para Donatur
BNPB menyampaikan apresiasi kepada para donatur serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung penanganan darurat bencana gempabumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Tercatat, sebanyak 196 donatur dari organisasi, kementerian/lembaga, maupun pihak swasta membantu pemenuhan kebutuhan dasar, perlengkapan, dan peralatan bagi masyarakat terdampak.
"Kami mewakili pimpinan Bapak Kepala BNPB menyampaikan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi, yang telah men-support, yang telah mengirim bantuan melalui BNPB untuk keluarga kita yang terdampak di Provinsi NTT," kata Eviana.
BNPB akan memastikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah terdampak dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara terkoordinasi, terpadu, dan akuntabel, dengan tetap memberikan dukungan sesuai kebutuhan dan perkembangan kondisi di lapangan.
Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan proses penanganan berjalan efektif, mulai dari pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak hingga pemulihan secara bertahap. *
