Antisipasi Erupsi Gunung Anak Krakatau, BNPB Perkuat Kesiapsiagaan di Lampung

Lampung, INDONEWS.ID - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kedeputian Bidang Pencegahan terus memperkuat kesiapsiagaan dan upaya antisipasi terhadap potensi dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Provinsi Lampung.

Langkah tersebut dilakukan melalui pendampingan kepada pemerintah daerah sekaligus pemantauan kondisi di lapangan guna memastikan kesiapan masyarakat dan infrastruktur pendukung mitigasi bencana.

Tim Kedeputian Bidang Pencegahan BNPB melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Lampung Selatan serta memeriksa sejumlah fasilitas dan sarana kesiapsiagaan bencana.

Kegiatan ini dilakukan di Desa Kalianda, Desa Sukaraja, Desa Way Muli, Desa Tarahan, Desa Banding, dan Desa Tri Tunggal yang mencakup keberadaan desa tangguh bencana, rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, serta Sirene Peringatan Dini Tsunami pada Selasa (8/9).

“Selain memastikan kesiapan sarana dan prasarana di wilayah yang berpotensi terdampak, tim juga melakukan koordinasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau di Pos Pengamatan Gunung Api Anak Krakatau, Hargo Pancuran, Kabupaten Lampung Selatan,” ujar siaran pers Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB,  yang diterima di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Berdasarkan informasi dari Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau di Hargo Pancuran, aktivitas Gunung Anak Krakatau masih menunjukkan erupsi berskala kecil. Namun, aktivitas tersebut tidak dapat terlihat secara visual karena kondisi puncak gunung tertutup awan dan kabut. Erupsi berskala kecil terakhir tercatat pada 8 September 2026 sekitar pukul 17.56 WIB.

Kondisi angin saat ini bertiup ke arah barat daya sehingga potensi penyebaran abu vulkanik mengarah menjauh dari kawasan permukiman menuju Samudera Hindia. Sementara itu, aktivitas Gunung Anak Krakatau secara umum menunjukkan tren penurunan secara bertahap berdasarkan perkembangan aktivitas sejak status gunung api ditetapkan pada tingkat Siaga.

Seiring dengan menurunnya intensitas abu vulkanik, masyarakat di wilayah terdampak secara umum telah kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. Meskipun demikian, kegiatan belajar mengajar masih dilaksanakan secara daring hingga 10 September 2026. Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 100.3.4/14/V.01/2026 tanggal 8 September 2026 tentang Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Akibat Dampak Abu Vulkanik.

Intensitas abu vulkanik yang terpantau di mayoritas wilayah juga telah mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi pada hari sebelumnya. Pemerintah daerah bersama unsur terkait tetap melakukan pemantauan untuk memastikan perkembangan kondisi lingkungan dan dampak terhadap masyarakat dapat diantisipasi secara tepat.

Perkuat Kesiapsiagaan Tsunami dan Edukasi Masyarakat

Dalam rangka mengantisipasi peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang dapat berdampak terhadap wilayah pesisir, BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung telah mempersiapkan aktivasi Rencana Kontingensi (Renkon) Tsunami apabila kondisi aktivitas gunung api berkembang dan meningkatkan potensi ancaman tsunami.

BPBD Provinsi Lampung dan BPBD Kabupaten Lampung Selatan juga terus melakukan langkah perlindungan masyarakat, salah satunya melalui pembagian masker di sejumlah titik keramaian. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik.

Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menginstruksikan seluruh BPBD kabupaten/kota untuk memastikan kesiapan jalur evakuasi serta Sirene Peringatan Dini Tsunami dapat berfungsi dengan baik. Langkah ini menjadi bagian penting dari kesiapsiagaan menghadapi potensi tsunami, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir.

Selain kesiapan sarana dan prasarana, edukasi serta penyebarluasan informasi mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan bencana tsunami terus dilakukan kepada masyarakat. Penguatan pemahaman masyarakat menjadi salah satu langkah penting agar warga dapat mengambil tindakan secara cepat dan tepat apabila terjadi kondisi darurat.

Saat ini perbaikan sirene peringatan dini tsunami di wilayah Sukaraja terus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pihak terkait terus guna memastikan sistem peringatan dini dapat berfungsi secara optimal. Sebagai bagian dari penguatan sistem peringatan dini, NGO Mitra Bantala juga akan membangun satu unit sirene peringatan dini tsunami di Desa Maja, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

Kebutuhan Logistik dan Peralatan

Dalam mendukung penanganan dampak erupsi serta kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyampaikan permohonan dukungan logistik kepada Kepala BNPB.

Adapun kebutuhan yang disampaikan meliputi 500.000 masker, 500.000 botol hand sanitizer, 1.000 paket peralatan kebersihan, 300 unit sprayer pemadam kebakaran, dan 200 unit tabung oksigen. Selain itu, BPBD Kabupaten Tanggamus juga menyampaikan kebutuhan berupa obat tetes mata.

Permintaan dukungan logistik tersebut telah diterima dan diproses oleh Kedeputian Bidang Darurat BNPB. BNPB terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan dukungan penanganan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan perkembangan situasi.

Di sisi lain, akses transportasi udara di Provinsi Lampung juga telah kembali normal. Bandara Raden Inten II di Kabupaten Lampung Selatan telah kembali beroperasi sehingga mendukung kelancaran mobilitas masyarakat maupun distribusi dukungan apabila diperlukan.

BNPB bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait akan terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau serta memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, mengikuti informasi resmi dari pemerintah, serta mematuhi arahan petugas apabila terjadi perubahan kondisi atau peningkatan aktivitas gunung api.

Penguatan kesiapsiagaan dilakukan sebagai bagian dari upaya bersama untuk memastikan masyarakat memiliki pengetahuan, sarana, dan kapasitas yang memadai dalam menghadapi potensi bencana. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan berbagai unsur lainnya menjadi bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan dan mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana. *