Menkeu Suahasil Diharapkan Terus Melanjutkan Transformasi Ekonomi Konstitusi

Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Prabowo Subianto secara mengejutkan mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan menggantikannya dengan Suahasil Nazara pada Senin (14/9/2026).

Mengomentari pergantian tersebut, lembaga think-tank InFast Bestari menyatakan bahwa setiap fase ekonomi membutuhkan arsitek keuangan makro yang berbeda.

“Setahun kemarin adalah fase di mana ekonomi Indonesia memerlukan sosok yang dapat meningkatkan likuiditas dalam masyarakat. Dengan terobosan penggunaan dana SAL (Sisa Anggaran Lebih), Purbaya berhasil menunjukkan bahwa kebijakan yang out of the box tersebut mungkin dikerjakan untuk mengobati keringnya likuiditas kredit,” ujar Gede Sandra, Direktur Eksekutif InFast Bestari melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Data menunjukkan, pada waktu Purbaya masuk ke Kabinet Merah Putih pada 8 September 2025 lalu, pertumbuhan kredit hanya sekitar 7%.

Angka pertumbuhan kredit 7% ini, menurut Gede, termasuk yang terendah dalam sejarah ekonomi Indonesia. Namun, ketika Purbaya berhenti, pertumbuhan kredit sudah mencapai 13,8%, atau naik hampir dua kali lipat.

Hal itu, menurut Gede, mengindikasikan bahwa perekonomian sudah mulai berputar lebih cepat. Meskipun demikian, angka pertumbuhan ekonomi yang ada ini, kata Gede, belum cukup. Berdasarkan pengalaman Indonesia, pertumbuhan ekonomi di atas 6% diperlukan untuk mendorong pertumbuhan kelas menengah yang kuat.

Sejumlah pekerjaan rumah lainnya, kata Gede, selama era Purbaya juga terjadi kemerosotan kelas menengah dalam jumlah cukup signifikan karena ekonomi tak mencapai 6%.

“Berdasarkan data BPS, sepanjang 2025 hingga 2026 terjadi penurunan jumlah kelas menengah dari 46,7 juta ke 42 juta, atau turun sebanyak 4,7 juta jiwa. Penurunan kelas menengah di atas 4 juta jiwa ini mirip dengan situasi pasca-Covid, 2021–2022,” rinci Gede.

Butuh Arsitek Baru yang Lebih Diterima Pasar

Dalam fase ekonomi saat ini, kata Gede, Indonesia memerlukan arsitek baru yang dapat lebih memacu perekonomian hingga di atas 6% dengan dukungan dari pasar global.

Untuk itu, arsitek baru dalam fase percepatan haruslah pula orang yang dapat lebih diterima pasar. Jangan sampai, misalkan, karena status investasi Indonesia diturunkan pada 11 November 2026 nanti oleh MSCI ke frontier, bursa saham kembali anjlok.

”Bila ini yang terjadi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi semakin melambat karena para investor dan pemilik pabrik akan semakin ragu untuk menciptakan lapangan kerja dan bahkan mungkin akan terjadi gelombang PHK baru,” ujarnya.

Selain masalah dengan pasar global, sosok Menkeu yang baru ini diharapkan dapat meredakan ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait dana transfer.

Seperti diketahui, hampir seluruh Pemda saat ini mengeluh karena krisis anggaran yang terjadi akibat kebijakan Kemenkeu - yang sebenarnya dimulai di era Sri Mulyani dan sayangnya diteruskan di era Purbaya. Jangan sampai masalah pusat dan daerah ini kemudian berakibat pada instabilitas politik yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terganggu.

Karena itu, lembaga InFast Bestari juga berharap Menteri Keuangan Suahasil dapat terus melanjutkan transformasi berbasis ekonomi konstitusi yang sedang dikerjakan oleh Pemerintah Prabowo.

Di antaranya adalah pemberantasan praktik under invoicing dan transfer pricing melalui pendirian bursa komoditas, pengambilalihan lahan hutan ilegal dari korporasi untuk didistribusikan ke koperasi-koperasi petani, dan pembangunan 3 juta rumah untuk pekerja.

“Sebaiknya Menkeu baru terus menjaga alokasi fiskal untuk program-program yang berhubungan dengan sektor produksi rakyat yang infrastruktur ekonominya sudah dibangun, seperti koperasi, ruang fiskal untuk peningkatan kualitas jaminan sosial rakyat, dan tentunya ruang fiskal untuk menjaga keterjangkauan harga BBM dan keterjangkauan harga pangan rakyat,” pungkas Gede Sandra. *