Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala. (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto telah melantik Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, menggantikan Sugiono yang ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026).
Terkait penunjukkan Menlu Tata, sapaan Arrmanatha, Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala menyampaikan apresiasi terhadap keputusan Presiden untuk menugaskan Tata sebagai jurumudi lokomotif diplomasi Indonesia.
”Pengangkatan seorang diplomat karier dengan pengalaman panjang di Kementerian Luar Negeri dan berbagai penugasan diplomatik ini memberikan harapan bahwa diplomasi Indonesia akan semakin profesional, substantif, dan mampu memainkan peran positif di tengah dinamika hubungan internasional yang semakin kompleks,” ujar Djumala melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Dr. Djumala, yang pernah bertugas sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina mengatakan, pengalaman Menlu Arrmanatha, termasuk dalam diplomasi multilateral dan kiprahnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa, merupakan modal penting untuk memperkuat kembali peran Indonesia di tengah perubahan konstelasi geopolitik dunia.
Karena itu, Dubes Djumala mengatakan, sebagai diplomat karier yang memiliki pengalaman luas dalam diplomasi multilateral, Menlu Tata perlu untuk menggelorakan kembali Bandung Spirit.
Hal tersebut dilakukan untuk menjawab tantangan dunia yang semakin terbelah oleh rivalitas geopolitik saat ini.
”Indonesia punya diplomatic capital untuk itu, sebab Indonesia adalah pionir yang merumuskan posisi negara berkembang dalam tarikan kepentingan ideologis negara adidaya di era Perang Dingin kala itu,” ujarnya Djumala.
Dubes Djumala berharap, Kemlu di bawah kepemimpinan Tata dapat semakin teguh kembali kepada khittah politik luar negeri Indonesia: bebas dan aktif.
Dia mengatakan, di tengah rivalitas kekuatan-kekuatan besar dan tarikan berbagai kepentingan geopolitik, politik luar negeri bebas aktif harus tetap menjadi kompas diplomasi Indonesia.
”Bebas bukan berarti pasif atau mengambil jarak dari persoalan dunia, dan aktif bukan berarti terseret ke dalam blok atau kubu kekuatan tertentu. Bebas aktif berarti Indonesia memiliki kebebasan menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional sekaligus aktif memberikan kontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia,” tuturnya.
Dubes Djumala mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan kesetaraan antarbangsa. Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung merupakan salah satu tonggak penting ketika negara-negara Asia dan Afrika menyuarakan prinsip kesetaraan, kedaulatan, anti-kolonialisme, penghormatan terhadap kepentingan bersama, dan perdamaian.
Warisan tersebut relevan untuk dihidupkan kembali dalam menghadapi dunia yang kini ditandai oleh ketimpangan, konflik, fragmentasi geopolitik, dan kompetisi kekuatan besar.
Sebagai pionir negara-negara berkembang dalam penentuan sikap di era Perang Dingin melalui Konferensi Asia Afrika dengan Bandung Spirit-nya, Indonesia dapat merevitalisasi nilai-nilai dalam Bandung Spirit itu dengan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika Jilid II.
“Revitalisasi dan kontekstualisasi Bandung Spirit dengan situasi geopolitik global dewasa ini dirasa mendesak jika bangsa-bangsa dunia menginginkan tatanan dunia yang stabil berdasarkan kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan. Indonesia perlu mengambil inisiatif untuk mendorong PBB dan forum-forum internasional lainnya mengembangkan diskursus metadiplomasi, diplomasi berbasis nilai (value-based diplomacy); yaitu nilai moralitas dan etika,” pungkasnya. *
