Wajib Halal 2026, Kesiapan UMK Jadi Tantangan Industri Halal Indonesia

Jakarta, INDONEWS.ID - Penerapan Wajib Halal memasuki fase penting. Di tengah semakin dekatnya implementasi kewajiban sertifikasi halal, kesiapan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) menjadi salah satu tantangan penting dalam memperkuat ekosistem halal Indonesia.

UMK merupakan bagian besar dari struktur pelaku usaha nasional. Namun, bagi sebagian pelaku usaha, sertifikasi halal masih membutuhkan pendampingan, mulai dari pemahaman persyaratan, kesiapan proses produksi, hingga pemeriksaan dan pemenuhan dokumen. Perluasan akses pendampingan menjadi penting agar kewajiban sertifikasi tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga dapat mendorong peningkatan standar, kepercayaan konsumen, dan daya saing produk UMK.

Karena itu, percepatan sertifikasi halal membutuhkan kolaborasi lintas pihak, termasuk dukungan perusahaan yang memiliki jaringan dan basis UMK binaan. Salah satu pendekatan tersebut dikembangkan PT Surveyor Indonesia (Persero) melalui kemitraan dengan berbagai BUMN dan pemangku kepentingan.

Bersama Telkom melalui Rumah BUMN, Surveyor Indonesia mendampingi 248 UMK dengan 16 jenis produk menuju sertifikasi halal dalam satu program selama enam bulan pada 2023. Program tersebut mencakup produk makanan dan minuman, kosmetik, lemak, minyak dan emulsi, serta perbekalan kesehatan rumah tangga.

Model serupa kemudian dikembangkan melalui kemitraan dengan ANTAM, Pelindo, dan Pegadaian, dengan pendekatan business-to-business-to-UMK (B2B2UMK). Melalui model ini, perusahaan pembina membuka akses kepada UMK binaannya, sementara Surveyor Indonesia menghadirkan kompetensi pemeriksaan dan pendampingan halal.

Pendekatan tersebut memperluas akses UMK terhadap layanan sertifikasi sekaligus menempatkan perusahaan BUMN sebagai bagian dari rantai penguatan ekosistem halal, bukan hanya sebagai pembina usaha.

“Bagi kami, sertifikasi halal bukan hanya mengenai pemenuhan kewajiban, tetapi bagaimana pelaku UMK mendapatkan akses dan pendampingan agar mampu memenuhi standar dan masuk lebih jauh ke dalam ekosistem halal. Karena itu, kolaborasi menjadi penting agar proses ini tidak berhenti pada sertifikat, tetapi memberikan dampak terhadap kesiapan dan daya saing UMK,” ujar Euis Emalia Noor, Direktur Niaga dan Operasi PT Surveyor Indonesia (Persero) dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/10).

Sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Surveyor Indonesia ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sejak 2020 dan kini memiliki kualifikasi LPH Utama dengan lingkup nasional dan internasional. Layanan tersebut didukung lebih dari 50 auditor halal profesional, jaringan 10 kantor cabang, serta portal SIP Halal yang telah menangani lebih dari 4.000 layanan dan kasus sertifikasi halal.

Kontribusi tersebut kemudian mendapat pengakuan melalui Indonesia Halal Awards 2026. Surveyor Indonesia menerima penghargaan Excellence in Supporting Halal Empowerment for Micro and Small Enterprises (MSEs) dari BPJPH dalam rangkaian The 5th Summit of Halal-20 (H20).

Drs. Arief Hidayat Thamrin, M.M., Koordinator Data Riset dan CEO Salutee sekaligus anggota Dewan Juri Indonesia Halal Awards 2026, mengatakan bahwa konsistensi kemitraan menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam penilaian Surveyor Indonesia. “Program 248 UMK bersama Telkom, yang kemudian dilanjutkan melalui kemitraan dengan ANTAM, Pelindo, dan Pegadaian, menunjukkan bahwa pemberdayaan UMK telah dikembangkan sebagai model kemitraan yang dapat diperluas. Pendekatan B2B2UMK memungkinkan akses sertifikasi halal menjangkau pelaku usaha melalui jaringan yang sudah tersedia,” ujar Arief.

Intervensi strategis melalui jaringan BUMN seperti yang diinisiasi oleh PT Surveyor Indonesia ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama mempercepat kesiapan UMK menghadapi Wajib Halal 2026. Dengan menghubungkan kapasitas perusahaan, lembaga pemeriksa halal, dan jaringan UMK binaan, kolaborasi lintas sektor dapat memperluas akses sertifikasi sekaligus memperkuat fondasi industri halal yang memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen.

PT Surveyor Indonesia (Persero) merupakan perusahaan BUMN jasa assurance dan bagian dari holding IDSurvey, yang berperan strategis dalam memastikan kualitas, kepatuhan, keselamatan, serta keberlanjutan aktivitas ekonomi nasional melalui layanan Testing, Inspection, Certification, and Consulting (TICC).

Sejak didirikan pada 1 Agustus 1991, Surveyor Indonesia telah bertransformasi dari penyedia jasa pemeriksaan pra-pengapalan menjadi mitra strategis pemerintah dan industri dalam mendukung daya saing nasional, integritas perdagangan, penguatan tata kelola, serta percepatan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini, Surveyor Indonesia melayani berbagai sektor prioritas nasional, meliputi energi dan energi baru terbarukan, mineral dan sumber daya alam, infrastruktur dan transportasi, layanan industri, pemerintahan dan kelembagaan, serta layanan keberlanjutan dan lingkungan.

Didukung jaringan operasional nasional, laboratorium terakreditasi, serta sumber daya manusia profesional, Surveyor Indonesia berperan sebagai institusi assurance nasional yang memperkuat kepercayaan pasar, meningkatkan efisiensi industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan.