GAZA & ALCATRAZ ISRAEL

Oleh: JIMMY H SIAHAAN

Aktris Hollywood Angelina Jolie menghimbau, "Anda kini bisa membuka Google Earth dan melihat apa yang telah terjadi di Gaza," tulis Jolie dalam sebuah unggahan Instagram.

Jolie mengatakan seluruh area yang ditunjukkan citra satelit telah menjadi puing-puing, sementara rumah, sekolah, universitas, rumah sakit, jalan, sistem air dan sanitasi serta infrastruktur lainnya juga rusak atau hancur.

Dia mengutip analisis satelit PBB yang menunjukkan bahwa, pada 16 Juni 2026, 82% bangunan di Gaza telah rusak, dan sekitar 66% dari bangunan tersebut dinilai hancur.

Jolie menambahkan bahwa 1,98 juta orang, atau 94 persen populasi Gaza, yang membutuhkan bantuan tempat tinggal dan barang-barang penting menjelang musim dingin.

"Masyarakat membutuhkan perlindungan sebelum musim dingin. Bantuan kemanusiaan perlu menjangkau warga sipil dalam jumlah yang dibutuhkan. Rumah sakit membutuhkan pasokan medis," tulisnya.

Jolie mengatakan citra satelit dapat menunjukkan kehancuran fisik namun tidak dapat mengungkap dampaknya terhadap warga yang terbunuh atau seperti apa kehidupan mereka yang selamat.

"Kehancurannya terlihat. Kebutuhannya diketahui. Yang penting sekarang adalah apakah kebutuhan tersebut terpenuhi," tulis Jolie.

Angline Jolie pernah menjadi utusan khusus badan pengungsi PBB. Pada 3 Januari 2026, dia mengunjungi Rafah Crossing di Mesir sebagai bagian dari advokasi kemanusiaan.

Presiden Prancis Emmanuel Macron berpidato pada sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) di Markas Besar PBB di New York City, Amerika Serikat, pada 22 September 2026. 

Pidato Macron di PBB Macron mengatakan kepada Majelis Umum PBB pada hari Selasa bahwa kredibilitas komunitas internasional sedang dipertaruhkan jika mereka tetap tidak bertindak terkait Gaza, seraya menyebut pembatasan bantuan kemanusiaan yang terus berlanjut sebagai tindakan yang "memalukan." 

Ia juga memperingatkan hukum humaniter internasional dan Konvensi Jenewa sedang menghadapi tantangan serius di tengah berbagai konflik di seluruh dunia. 

"Kejahatan perang telah dilakukan secara sistematis layaknya industri," ujar Macron, seraya menambahkan "kerangka perlindungan" Konvensi Jenewa sedang dilumpuhkan. "Kita tidak bisa begitu saja menerima tatanan impunitas baru yang coba dibangun oleh pihak-pihak tertentu," ujarnya.

Terapkan Standar Ganda.

Amnesty International menuduh Prancis menerapkan "standar ganda" setelah mengizinkan pesawat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melintasi wilayah udaranya. 

Kejadian itu saat Presiden Emmanuel Macron menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional. "Bukankah Prancis turut melanggengkan impunitas ketika mengizinkan akses ke wilayahnya bagi perdana menteri Israel, yang dicari atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan?" ujar Amnesty melalui platform X.  

Kelompok hak asasi manusia tersebut menyatakan Macron telah melontarkan "pernyataan-pernyataan bagus" di Majelis Umum PBB pada hari Selasa mengenai pembelaan terhadap hukum internasional dan keadilan, sementara pada hari yang sama Prancis justru mengizinkan pesawat Netanyahu terbang melintasi wilayahnya untuk kelima kalinya. 

Netanyahu merupakan subjek surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Tindakan Harus Selaras dengan Pidato yang Bagus Kelompok tersebut juga mempertanyakan sikap Prancis terkait Gaza, dengan mengutip pernyataan Macron, "Namun, apa arti kredibilitas kita jika kita terus berdiam diri menghadapi situasi di Gaza?"

Mereka menyoroti Prancis bekerja sama dengan Gambia dalam kasus dugaan genosida terhadap Muslim Rohingya, namun tidak melakukan hal serupa dengan Afrika Selatan dalam kasus terkait Gaza. "Prancis harus membela hukum internasional. Lebih dari sebelumnya," tegas Amnesty. 

"Namun, tindakan Prancis harus selaras dengan pidato-pidatonya yang bagus," tambah kelompok tersebut.

Gereja Gaza di Bombardir

Seorang ibu dan putrinya dari komunitas Kristen di Kota Gaza, Palestina, tewas setelah apartemen tempat tinggal mereka dibombardir militer Israel pada awal Oktober, Jumat tengah malam atau Sabtu dini hari. 

Beberapa jam kemudian, komunitas gereja Gaza berkumpul dalam duka. Sang ibu diidentifikasi bernama Maysaa Khader Abu Daoud, sedangkan putrinya bernama Marie. Keduanya berada di dalam apartemen di kawasan Rimal ketika serangan udara militer Israel menghantam kawasan tersebut. Serangan terjadi meskipun gencatan senjata telah berlaku sejak tahun lalu. 

Puluhan orang berkumpul di Gereja Ortodoks Yunani St Porphyrius di Kota Gaza untuk mengikuti upacara pemakaman, melantunkan nyanyian rohani, dan mendengarkan pembacaan doa bagi kedua mendiang. Jenazah ibu dan putrinya tersebut dimakamkan, sementara Patriark Latin Yerusalem, Kardinal Pierbattista Pizzaballa, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga serta komunitas Kristen yang lebih luas di Gaza. 

Pendeta terkemuka Palestina, Munther Isaac, juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga tersebut, seraya menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "genosida di Gaza terus berlanjut". 

Pendeta yang berbasis di Ramallah itu menambahkan: "Dua perempuan Kristen, seorang ibu dan anak perempuannya, termasuk di antara lima orang yang tewas ketika sebuah gedung hunian di Gaza dibom pada tengah malam." Para sumber medis dan saksi mata, yang dikutip The New Arab, Minggu (4/10/2026), mengatakan serangan bom Israel menghantam apartemen tersebut pada Sabtu dini hari. 

Menurut mereka, ada enam orang lainnya yang terluka. Sejak dimulainya perang di Gaza pada Oktober 2023, komunitas Kristen di wilayah kantong Palestina tersebut telah berulang kali menjadi sasaran serangan, sehingga banyak warga sipil terpaksa mencari perlindungan dari serangan di dalam gereja. Pada 19 Oktober 2023, serangan udara Israel menyasar Gereja Ortodoks Yunani St Porphyrius, menewaskan sedikitnya 18 orang. 

Pada 16 Desember tahun yang sama, Patriarkat Latin Yerusalem menyatakan bahwa seorang sniper Israel menewaskan dua perempuan Kristen yang diidentifikasi sebagai Nahida dan putrinya; Samar sementara tujuh orang lainnya terluka. Sebuah biara milik paroki tersebut juga dibom oleh Israel pada hari yang sama, sedangkan pada 17 Juli 2025, militer Israel mengebom kompleks Gereja Katolik Keluarga Kudus (Holy Family) di Kota Gaza, menewaskan tiga orang, termasuk seorang imam bernama Pastor Gabriel Romanelli. 

Peristiwa pembunuhan terbaru ini terjadi di tengah pelanggaran berkelanjutan yang dilakukan Israel terhadap kesepakatan gencatan senjata yang mulai berlaku pada Oktober 2025. Sejak tahun 2023, perang di Gaza telah menewaskan lebih dari 74.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 175.000 orang lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

Orang Arab memerintah di Israel ?

Rabi Dov Lando, pemimpin komunitas Haredi Lituania di Israel, melontarkan pernyataan kontroversial pada hari Senin (5/10/2026) mengenai Zionisme dan pendirian negara Israel. Dia mengatakan “akan lebih baik jika orang Arab yang memerintah di sini”. 

Saluran televisi Israel, Channel 12, melaporkan pada Senin malam bahwa Lando mengatakan hidup berdampingan secara damai dengan orang Arab sebenarnya bisa dilakukan tanpa adanya negara Israel. 

Saluran tersebut menyatakan telah memperoleh rekaman langka Lando yang diambil selama masa perang, meskipun tidak merinci kapan rekaman itu dibuat. Rekaman tersebut diambil di kediamannya di Bnei Brak, Israel tengah, saat ia sedang berdiskusi dengan sekelompok kecil rabi mengenai krisis terkait wajib militer bagi kaum Yahudi Haredi. 

“Saya tidak tahu apa yang akan terjadi seandainya negara ini tidak pernah didirikan sejak awal. Jika satu pemerintahan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk di sini, situasinya akan sangat baik,” ujarnya. “Hidup berdampingan secara damai dengan orang Arab tanpa adanya negara [Israel] itu mungkin saja terjadi, dan akan lebih baik pula jika orang Arab yang memerintah di sini,” tegas dia. 

Mengenai sikap permusuhan Zionisme terhadap dunia Arab, Lando berkata, “Mereka membuat orang Arab membenci kita dan mendatangkan bencana materi bukan sekadar bencana spiritual bagi bangsa Israel. Belum pernah dalam sejarah orang Arab begitu membenci [kita] seperti sekarang ini.” Terkait wajib militer bagi kaum Yahudi Haredi di militer Israel, Lando mengatakan, “Para pejuang itu tewas karena rabi mereka mengajarkan Taurat yang telah diselewengkan. 

Mereka juga melakukan banyak tindakan bukan demi keselamatan, melainkan demi kehormatan negara.” Kaum Yahudi Haredi mencakup sekitar 13 persen dari total populasi Israel yang berjumlah lebih dari 10 juta jiwa. 

Mereka menolak wajib militer dengan alasan mereka harus mengabdikan diri untuk mempelajari Taurat, serta berpendapat integrasi ke dalam masyarakat sekuler dapat mengancam identitas keagamaan mereka. 

Akan Lebih Banyak Pembunuhan di Gaza ?

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan melakukan lebih banyak pembunuhan terarah di Jalur Gaza. 

Adapun Presiden Isaac Herzog memperingatkan tentang semakin dalamnya perpecahan internal menjelang pemilihan umum mendatang di negara itu. 

"Kami masih memiliki tugas yang harus diselesaikan, dan kami bertekad untuk menuntaskannya," ujar Netanyahu dalam upacara di pemakaman Mount Herzl di Yerusalem Barat, saat peringatan tiga tahun dimulainya perang genosida Israel terhadap Gaza.Ia menegaskan Hamas tidak akan dibiarkan memerintah Gaza. 

Sejak awal perang Gaza, militer Israel telah membunuh ratusan pemimpin Hamas baik di dalam maupun di luar wilayah pendudukan Palestina dalam operasi-operasi yang juga menewaskan warga sipil. 

Sementara itu, Herzog memperingatkan tentang meningkatnya perpecahan di tengah masyarakat Israel menjelang pemilihan umum legislatif pada 27 Oktober. 

"Kita juga harus menghadapi apa yang sedang terjadi di dalam rumah kita sendiri," ujarnya. "Di masa-masa ini, di tengah kampanye pemilihan umum, kita harus mencermati dan memperhatikan tanda-tanda peringatan yang muncul—yang mengarah pada perselisihan berbahaya dan perpecahan yang mendalam," tambah Herzog. 

Pemilihan umum ini akan menjadi pemungutan suara nasional pertama di Israel sejak perang Gaza dimulai. 

Partai-partai oposisi telah meningkatkan koordinasi dalam upaya menggantikan pemerintahan Netanyahu melalui mekanisme pemilihan umum.

Israel Perang Saudara ?

CIA klaim Israel akan hancur karena perang saudara dan konflik yang berkepanjangan.  

Menunjukkan bahwa rezim Israel menghadapi risiko serius "perang saudara" atau "keruntuhan negara" akibat genosida dan perang yang telah berlangsung bertahun-tahun. 

Laporan CIA bulan Agustus yang sebagian isinya diungkap pada hari Senin oleh media independen Drop Site News menunjukkan munculnya faktor-faktor tekanan besar di kalangan pemukim Yahudi yang tinggal di wilayah pendudukan Israel, yang dapat memicu perang saudara. 

Faktor-faktor tersebut meliputi krisis ekonomi akibat lonjakan belanja militer; tentara yang kembali dari zona tempur dengan persenjataan berat dan pengalaman traumatis; kemarahan publik terkait pengecualian pria ultra-Ortodoks dari wajib militer; kekerasan oleh pemukim di Tepi Barat yang diduduki; serta sikap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang bersikeras mempertahankan kekuasaan menjelang pemilihan umum akhir Oktober. 

Para ahli CIA menyatakan bahwa pengecualian pria ultra-Ortodoks dari wajib militer telah menciptakan perpecahan mendalam di kalangan warga Israel, sementara biaya besar akibat agresi luas di Gaza telah menyebabkan inflasi mencapai rekor tertinggi, yang semakin meningkatkan kebencian terhadap rezim tersebut. 

Mereka menyebutkan bahwa personel militer yang bersenjata lengkap dan mengalami trauma yang kembali dari zona tempur di Gaza, Lebanon, dan Iranmemiliki "senjata dan hasrat haus darah" yang dapat memicu perang saudara habis-habisan di wilayah pendudukan. 

Meningkatnya isolasi Israel di luar negeri, termasuk dari Amerika Serikat, juga telah berubah menjadi ancaman besar bagi rezim tersebut, menurut laporan CIA, seraya menambahkan bahwa isolasi semacam itu dapat mempercepat keruntuhannya. 

Bahwa interaksi berbagai faktor tekanan besar di tengah krisis internal yang mendalam dapat memicu perang saudara, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan skenario akut lainnya seperti penarikan perusahaan teknologi dan kecerdasan buatan dari wilayah pendudukan, atau peninjauan kembali kesepakatan normalisasi hubungan oleh pemerintah-pemerintah Arab dengan rezim Israel. 

Dapat disimpulkan bahwa Israel sedang mengakumulasi kontradiksi di bidang ekonomi, politik, dan sosial di balik citra dominasi militer dan keunggulan intelijennya, sembari memperingatkan bahwa kekuatan militer serta dukungan berkelanjutan dari AS mungkin tidak akan mampu membendung bencana yang mengancam rezim tersebut.

Gagalnya Board of Peace, peran Perserikatan Bangsa-Bangsa, membuat Israel menghadapi tekanan Internasional ditambah persoalan dalam negeri. 

Gaza hingga kini adalah tumpukan puing-puing. Sering kali mereka menghadapi yang membara di bawah tanah. Gaza telah menjadi "koloni hukuman" atau "pulau iblis", Alcatraz, ala Israel, demikian ditulis kolumnis terkenal Nahum Barnea.