Pada usianya yang ke-75, Presiden Prabowo Subianto memikul tanggung jawab sejarah yang besar: membawa Indonesia keluar dari paradoks negeri kaya yang rakyatnya belum sepenuhnya sejahtera.
Untuk memahami arah kepemimpinannya, kita dapat meminjam pendekatan sosiologi biografi C. Wright Mills. Pendekatan ini mengaitkan riwayat hidup seseorang dengan sejarah bangsanya.
Pemahaman itu kemudian kita uji dengan kerangka Why Nations Fail karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson, peraih Hadiah Nobel Ekonomi 2024. Dua buku tentang kepentingan nasional, karya Scott Burchill dan Philip Cunliffe, melengkapi pisau analisis tersebut. Keuletan yang Teruji
Perjalanan Prabowo menuju kursi presiden adalah kisah keuletan. Pada 2004 ia mengikuti konvensi calon presiden Partai Golkar, tetapi tidak berhasil. Pada 2009 ia maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri, dan kembali belum berhasil.
Baca juga : Pengamat: Presiden Prabowo Perlu Lakukan Rekonstruksi dan Penyegaran Tata Kelola Pemerintahan
Pada 2014 dan 2019 ia maju sebagai calon presiden, dan keduanya berakhir dengan kekalahan. Banyak orang mungkin sudah berhenti, tetapi ia tidak. Barangkali inilah bukti ketangguhan seorang kesatria sejati: pantang menyerah dalam membela dan memperjuangkan kepentingan bangsa dan rakyatnya. Pada 2024 ia akhirnya menang. Dalam bahasa Mills, inilah titik temu antara watak pribadi dan peluang sejarah. Konsistensi seperti itu adalah modal moral yang jarang dimiliki politisi.
Kunci Memahami Prabowo
Baca juga : Sepekan Setelah Presiden Prabowo Lakukan Sidak, Forum Nelayan Gugat Perpanjangan Izin Tambang Timah di Babel
Keuletan itu berakar pada riwayat hidupnya. Setidaknya ada tiga kunci untuk memahami Prabowo. Pertama, ia anak pejuang sekaligus anak begawan ekonomi. Kakeknya, Margono Djojohadikoesoemo, dan ayahnya, Soemitro Djojohadikoesoemo, mewakafkan diri bagi Republik.
Nama belakangnya, Subianto, diberikan sang ayah dari nama pamannya yang gugur dalam perjuangan kemerdekaan. Nama itu melekat di tubuh dan jiwanya. Prabowo pun tumbuh menjadi pejuang yang gigih membaktikan diri bagi bangsa dan negara Masa kecilnya penuh tempaan. Ia mengikuti ayahnya mengungsi ke luar negeri ketika rezim saat itu tidak bersahabat dengan keluarganya. Dari pengalaman itulah tumbuh ketahanan mental dan nasionalisme yang kokoh.
Kedua, ia memiliki visi yang tertuang dalam gagasan Paradoks Indonesia. Paradoksnya sederhana: Indonesia kaya raya akan sumber daya alam, tetapi sebagian rakyatnya masih hidup dalam kerentanan.
Buku Paradoks Indonesia dan Solusinya memuat alur pemikirannya, mulai dari kesadaran nasional dan ekonomi rakyat, lalu demokrasi, hingga jalan keluar dari paradoks itu. Visi ini berpijak pada Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Negara wajib menguasai kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan memelihara fakir miskin.
Untuk mewujudkannya, ia menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun, lalu dua digit. Ia belajar dari Deng Xiaoping, yang membuka Tiongkok pada 1978. Ia ingin melihat Indonesia maju selagi ia masih hidup.
Ketiga, gaya kepemimpinannya. Dalam pidato, Presiden kerap menyelipkan pernyataan kontroversial, mungkin untuk memancing perhatian. Namun, dalam wawancara dengan pengamat dan wartawan, ia tampil jernih, runtut, dan logis. Publik perlu lebih sering melihat sisi yang kedua ini.
Program dan Ujian Lapangan
Visi itu kemudian diterjemahkan ke dalam program strategis, seperti Makan Bergizi Gratis dan Danantara. Secara makro, pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,1–5,3 persen, dan angka kemiskinan berangsur turun. Capaian ini masih jauh dari target 8 persen, tetapi arahnya positif.
Prospek program-program itu besar. Gizi anak bangsa dan pengelolaan kekayaan negara adalah investasi jangka panjang. Masalahnya terletak pada pelaksanaan. Anggaran yang sangat besar rawan bocor, dan jarak antara retorika di pusat dan realisasi di lapangan masih lebar. Jalan keluarnya adalah pengawasan independen, data yang terbuka, dan evaluasi berkala yang jujur.
Ada pula soal kesinambungan. Ray Dalio dalam The Changing World Order mengingatkan bahaya diskontinuitas. Di Indonesia, kebijakan sering terputus setiap kali pemimpin berganti. Vietnam dan Tiongkok berbeda; keduanya konsisten dalam jangka panjang. Karena itu, program yang baik harus dilembagakan agar tidak bergantung pada satu tokoh.
Ujian Institusi
Melembagakan program berarti menguji mutu institusi. Acemoglu dan Robinson menunjukkan bahwa bangsa gagal bukan karena geografi, melainkan karena institusi yang ekstratif. Institusi inklusif membuka partisipasi luas dan pengawasan publik. Sebaliknya, institusi ekstraktif memusatkan kekuasaan dan kekayaan pada lingkaran elite yang sempit.
Reshuffle kabinet terakhir dapat dibaca sebagai upaya penguatan institusi. Sikap Presidennakomodatif, tetapi tegas. Ujian sesungguhnya adalah menjaga agar langkah semacam itu konsisten dan berpihak pada rakyat banyak. Kepentingan Nasional Milik Siapa? Pertanyaan tentang siapa yang diuntungkan membawa kita pada gagasan kepentingan nasional, yang menjadi tumpuan visi Paradoks Indonesia. Dua buku membantu membacanya dari dua sisi.
Philip Cunliffe, dalam The National Interest: Politics After Globalization (2025), menyatakan bahwa era globalisasi telah berakhir. Selama tiga dekade, banyak pemimpin dunia mengesampingkan kepentingan nasional demi pasar global dan lembaga supranasional. Kegigihan Prabowo menghidupkan kembali semangat Pasal 33 dan 34 dapat dibaca dalam arus besar yang sama. Negara kembali tampil sebagai pelindung kepentingan rakyatnya sendiri.
Cunliffe juga menegaskan bahwa kepentingan nasional tidak terpisahkan dari demokrasi. Tanpa kepentingan nasional yang jelas, tidak ada yang dapat diwakili; tanpa perwakilan, tidak ada pertanggungjawaban.
Scott Burchill, dalam The National Interest in International Relations Theory (2005), memberi peringatan dari sisi lain. Frasa "kepentingan nasional" mudah bergeser menjadi kepentingan segelintir kelompok yang menguasai negara.
Peringatan itu sejalan dengan kegelisahan Prabowo sendiri tentang oligarki, dan juga dengan bahaya institusi ekstraktif menurut Acemoglu dan Robinson. Ujiannya ada pada program prioritas: siapa yang paling diuntungkan, rakyat banyak atau lingkar kecil di sekitar kekuasaan?
Dari Karisma ke Pemimpin Besar Reformasi
Jawaban atas pertanyaan itu kelak menentukan bagaimana sejarah menilai Prabowo. Di sinilah konsep karisma Max Weber menjadi relevan. Menurut Weber, pemimpin karismatik diakui pengikutnya karena dianggap memiliki kualitas luar biasa. Namun, karisma hanya bertahan selama pemimpin itu terus membuktikan diri lewat hasil yang nyata.
Di Indonesia, karisma sejati melekat pada Bung Karno, sang Proklamator. Prabowo kerap mengidentifikasikan dirinya dengan Bung Karno, sumber cita-cita kemerdekaan yang ingin ia lanjutkan.
Pada 18 Mei 1963, MPRS menetapkan Ketetapan No. III/MPRS/1963 yang menyebut Bung Karno sebagai "Pemimpin Besar Revolusi Indonesia". Gelar itu lahir dari zaman revolusi dan perjuangan menegakkan kedaulatan.
Ketetapan yang sama juga mengangkat Bung Karno sebagai presiden seumur hidup. Bagian ini tidak relevan dengan semangat Reformasi, yang membatasi masa jabatan presiden paling lama dua periode.
Zaman memang sudah berubah. Tugas hari ini bukan lagi merebut kemerdekaan, melainkan mengisinya dengan kemakmuran yang berkeadilan. Survei menunjukkan kepercayaan publik terhadap Presiden belum setinggi yang diharapkan. Namun, tiga tahun masa jabatan yang tersisa cukup panjang untuk membuktikan diri.
Kuncinya sederhana: janji dan misi terlaksana, dan hasilnya terasa dalam keseharian rakyat. Lapangan kerja bertambah, ekonomi membaik, dan kemiskinan berkurang secara bertahap.
Jika Prabowo berhasil menjadikan Indonesia bangsa yang maju, adil, dan makmur sesuai citacita UUD 1945, ia layak disebut pemimpin karismatik. Bahkan, mungkin rakyat sendiri yang kelak menyebutnya Pemimpin Besar Reformasi.
Sebutan itu tidak lahir dari sebuah ketetapan, tetapi dari hasil kerja yang dirasakan rakyat dalam masa jabatan yang dibatasi konstitusi. Itulah karisma dalam pengertian Weber: pengakuan yang tumbuh dari bukti. Bila itu tercapai, jalan menuju periode berikutnya pun akan lebih mulus.
Dalam perjalanan itu, dua pesan para pendiri bangsa tetap relevan. Bung Karno berpesan agar bangsa ini jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Bung Hatta mengingatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.
Penutup
Niat baik saja tidak cukup untuk menyelamatkan negara dari risiko kegagalan struktural. Kekuatan sejati seorang pemimpin terletak pada kesediaannya memperkuat institusi, bukan sekadar memperkuat figur.
Dengan membuka ruang koreksi dan pengawasan independen, Presiden memiliki kesempatan emas untuk membuktikan keberhasilannya. Kritik publik bukanlah ancaman, melainkan pagar pengaman agar bahtera negara tetap berada di jalur konstitusi. Selamat ulang tahun ke-75, Bapak Presiden Prabowo. Semoga Bapak senantiasa sehat, dan keteguhan niat Bapak selalu diiringi kebijaksanaan demi selurih rakyat Indonesia.Antony Zeidra Abidin.
